Penulis Herman Batin Mangku
Jurnalis
POLITIK kadang seperti tinju. Tidak setiap pukulan diarahkan untuk menjatuhkan lawan. Ada saatnya petinju merangkul (clinch), mengunci gerak lawan agar tak leluasa memukul. Ada pula saatnya melontarkan jab: pukulan lurus, cepat, pendek, tetapi terus-menerus untuk mengukur pertahanan sekaligus menjaga jarak.
Mungkin metafora itulah yang menarik untuk membaca langkah Presiden Prabowo Subianto menjelang genap dua tahun pemerintahannya pada 20 Oktober 2026. Baru saja, 1 Oktober 2026, Prabowo melakukan sejumlah perubahan penting secara hampir bersamaan.
Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Dilanjut, perombakan besar-besaran gerbongnya: 88 pati dan pamen serta 19 kapolda.
Pada hari yang sama, sejumlah menteri dan wakil menteri strategis dirombak. Rushuffle kabinet ketujuh itu ada tiga menko, dua menteri teknis, pimpinan lembaga dan aparat hukum, wakil menteri koordinator dan wakil menteri baru.
Sehari berikutnya, Prabowo mengangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dengan Pratikno sebagai ketua dan Muhammad Hatta Rajasa sebagai wakil ketua.
Apakah seluruh rangkaian itu sekadar rotasi administratif? Tentu bisa dibaca demikian. Namun, dalam politik, susunan kursi juga merupakan bahasa kekuasaan. Siapa ditempatkan di mana, siapa digeser, siapa diberi ruang baru, dan siapa kehilangan posisi strategis.
Semuanya dapat dibaca sebagai pesan politik—meski motif sesungguhnya tetap hanya diketahui Presiden dan lingkaran terbatas yang mengambil keputusan.
Clinch and Jab
Di sini clinch and jab menjadi menarik.Prabowo bukan pendatang baru dalam pertarungan politik nasional. Ia pernah berhadapan langsung dengan Joko Widodo dalam Pilpres 2014 dan 2019, dan dua kali kalah. Namun politik mengubah arah pukulan.
Dalam Pilpres 2024, Prabowo justru merangkul Jokowi dan berpasangan dengan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Sukses, KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dengan 96.214.691 suara atau 58,59 persen suara sah nasional.
Itulah clinch politik Prabowo. Ia tidak lagi berhadapan dengan kekuatan Jokowi dari luar gelanggang. Ia merangkulnya masuk ke dalam gelanggang. Langkah itu terbukti menghasilkan koalisi elektoral yang besar.
Tetapi setiap clinch mempunyai ongkos. Ketika dua kekuatan yang sebelumnya berhadapan kemudian berpelukan, batas antara kawan lama dan kawan baru menjadi kabur.
Selama hampir dua tahun pemerintahan, muncul berbagai pembacaan mengenai kuatnya pengaruh orang-orang yang sebelumnya dekat dengan Jokowi dalam pemerintahan Prabowo.
Istilah seperti "Geng Solo" pun beredar dalam percakapan politik. Tetapi istilah tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai label dalam wacana politik, bukan fakta institusional yang membuktikan adanya satu kelompok formal dengan struktur komando tertentu.
Di situlah persoalannya. Prabowo membutuhkan kekuatan politik yang diraih melalui clinch. Tetapi seorang presiden juga membutuhkan ruang manuver yang cukup agar pemerintahannya tidak dibaca sebagai perpanjangan tangan kekuasaan sebelumnya.
Perubahan 1 Oktober dapat dibaca sebagai salah satu tanda bahwa Prabowo mulai melakukan penataan ulang. Yang paling mencolok adalah pergantian Kapolri. Listyo Sigit Prabowo, yang menjabat Kapolri sejak era pemerintahan Jokowi, digantikan Suyudi Ario Seto.
Setelah itu, Listyo tidak disingkirkan dari lingkar kekuasaan. Ia justru ditempatkan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Secara faktual, ini bukan sekadar kehilangan jabatan, melainkan pergeseran posisi dari pimpinan institusi penegak hukum menjadi pejabat yang bekerja langsung di lingkungan Presiden.
Di sinilah metafora jab menjadi lebih menarik. Jab tidak selalu berarti menghancurkan lawan. Ia bisa berarti mengubah jarak, menguji respons, dan memastikan siapa yang menguasai ruang gerak. Prabowo tidak memukul Listyo keluar dari gelanggang. Ia memindahkannya ke sudut yang berbeda.
Tentu, terlalu jauh jika perubahan itu langsung disimpulkan sebagai hukuman politik. Tidak ada bukti publik yang cukup untuk menyatakan demikian. Yang dapat dicatat adalah fakta: posisi Kapolri berganti, sementara Listyo tetap berada dalam lingkar pemerintahan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Dan justru karena itulah langkah tersebut menarik dibaca.
Sugiono dan pergeseran poros
Perubahan lain yang tak kalah penting adalah pergantian Pratikno sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pratikno dipindahkan ke posisi Ketua Wantimpres, sedangkan kursi Menko PMK diberikan kepada Sugiono, yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri.
Secara formal, Pratikno tidak kehilangan tempat dalam pemerintahan. Ia bahkan dipercaya memimpin lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Presiden. Namun secara politik, perpindahan dari kursi kementerian koordinator ke Wantimpres jelas mengubah jenis kekuasaan yang melekat pada jabatan tersebut.
Menko berada dalam struktur eksekutif dengan fungsi koordinasi pemerintahan. Wantimpres berada dalam posisi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.Dengan kata lain, bukan sekadar berpindah kursi. Medan kekuasaannya berubah.
Sementara itu, Sugiono memperoleh posisi yang lebih strategis dalam koordinasi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Ia sendiri menyatakan akan berkoordinasi dengan Pratikno untuk mendalami berbagai pekerjaan rumah Kemenko PMK.
Ini menunjukkan bahwa transisi kekuasaan tidak selalu dilakukan dengan cara memutus hubungan lama. Ada pula pola yang lebih halus: orang lama dipindahkan, orang baru dipasang, pengetahuan lama tetap dimanfaatkan. Itulah politik clinch yang berubah menjadi jab.
Pergeseran Agus Gumiwang Kartasasmita dari kursi Menteri Perindustrian kepada Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji juga patut dicatat. Presiden melantik Sarmuji sebagai Menperin pada 1 Oktober 2026. Perubahan ini sekaligus menunjukkan bahwa reshuffle bukan semata-mata soal figur, tetapi juga soal komposisi politik dan keseimbangan kekuatan di dalam pemerintahan.
Di titik ini, Prabowo tampaknya tidak sedang membangun pemerintahan dari satu warna saja. Ia masih membutuhkan Golkar. Masih membutuhkan jaringan politik yang luas. Tetapi pada saat bersamaan, ia juga terlihat memberi ruang lebih besar kepada figur-figur yang memiliki kedekatan politik dengan dirinya.
Itulah seni menjaga keseimbangan. Dalam politik, presiden tidak cukup hanya memiliki loyalis. Ia juga membutuhkan orang-orang yang mempunyai jaringan, pengalaman, dan daya tawar sendiri. Persoalannya adalah siapa yang menjadi pusat gravitasi.
Dan selama dua tahun pertama pemerintahan Prabowo, pertanyaan mengenai siapa pusat gravitasi kekuasaan itu memang belum pernah benar-benar berhenti. Yang pasti, menjelang 2029, ruang mulai menyempit.
Ada satu alasan mengapa semua perubahan ini menarik dibaca dalam perspektif jangka panjang: kalender politik. Pemilu 2029 memang masih beberapa tahun lagi. Namun politik Indonesia selalu bekerja lebih cepat daripada kalender resmi KPU.
Partai-partai mulai mengukur kekuatan. Tokoh mulai membangun jaringan. Survei mulai membaca popularitas. Relawan mulai bergerak. Dan para elite mulai menghitung kemungkinan. Di sinilah Prabowo mempunyai kepentingan politik yang berbeda dibandingkan ketika memasuki Pilpres 2024.
Pada 2024, ia membutuhkan koalisi sebesar mungkin. Pada fase pemerintahan sekarang, ia membutuhkan kendali yang lebih solid atas mesin pemerintahan. Keduanya tidak bertentangan. Clinch diperlukan untuk memenangkan pertandingan.Jab diperlukan untuk mempertahankan posisi setelah pertandingan dimenangkan.
Karena itu, sangat mungkin reshuffle dibaca sebagai bagian dari konsolidasi pemerintahan. Tetapi tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa setiap pergantian jabatan secara spesifik ditujukan untuk menghadapi Jokowi, Gibran, PSI, atau kekuatan tertentu menjelang 2029.
Politik lebih rumit daripada itu.
Ada kepentingan pemerintahan, evaluasi kinerja, kebutuhan koordinasi, keseimbangan partai, loyalitas politik, dan tentu saja kalkulasi kekuasaan yang dapat berjalan bersamaan. Jangan buru-buru membaca semua sebagai perang Prabowo-Jokowi
Di sinilah kita harus berhati-hati.
Mudah sekali menghubungkan pergantian Listyo dengan Jokowi karena Listyo memang pernah menjadi Kapolri pada era Jokowi. Mudah pula menghubungkan Pratikno dengan Jokowi karena Pratikno merupakan salah satu pejabat penting dalam pemerintahan Jokowi.
Tetapi hubungan historis tidak otomatis membuktikan adanya konflik politik. Demikian pula dengan berbagai spekulasi mengenai Gibran, Kaesang, PSI, maupun kemungkinan konfigurasi politik menuju 2029.
Itu semua merupakan dinamika politik yang layak diamati, tetapi belum dapat dijadikan bukti bahwa reshuffle 1 Oktober merupakan satu paket "serangan" terhadap keluarga atau jaringan politik tertentu. Justru di sinilah kekuatan jab bekerja. Ia tidak harus disertai deklarasi perang, cukup dengan mengubah posisi, menggeser kursi, memasukkan figur baru ke ruang strategis.
Mengapa 1 Oktober?
Ada satu hal yang membuat saya tetap kepo. Mengapa perubahan besar itu dilakukan tepat 1 Oktober? Tanggal tersebut berada sehari setelah peringatan G30S dan bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Apakah itu sengaja? Apakan jab ini makna historis 1 Oktober? Tetapi dalam politik, simbol kadang mempunyai umur lebih panjang daripada pidato.
1 Oktober adalah tanggal yang sarat dengan narasi sejarah tentang negara, ideologi, stabilitas, dan kekuasaan. Ketika pada tanggal yang sama Presiden melakukan pergantian Kapolri, reshuffle kabinet, penataan sejumlah lembaga, lalu sehari sesudahnya mengangkat 26 anggota Wantimpres, rangkaian itu setidaknya menghadirkan sebuah gambar besar: Prabowo sedang menata ulang papan catur kekuasaannya.
Bisa saja ini hanya sebuah pesan sederhana: setelah dua tahun berbagi gelanggang, saatnya Presiden memastikan siapa yang memegang kendali atas ring. Dan mungkin, di situlah politik Prabowo harus dibaca.Bukan dari siapa yang dirangkul saja.
Tetapi juga dari siapa yang kemudian digeser, siapa yang dipindahkan, siapa yang diberi ruang, dan siapa yang mulai berdiri lebih dekat ke pusat kekuasaan.
Dalam tinju, clinch menghentikan pukulan. Jab mengukur jarak. Tetapi untuk memenangkan pertandingan panjang, petinju harus tahu kapan merangkul dan kapan melepaskan pukulan.
Begitu pula politik. Hari ini bisa menjadi kawan. Besok bisa menjadi lawan. Dan lawan hari ini, bukan mustahil menjadi kawan esok hari. Sebab yang abadi dalam politik bukanlah pelukan maupun pukulan. Yang abadi adalah kepentingan.Wallahu a'lam bishawab.
