Helo Indonesia

Dasco, Potret Ideal Karir Kader Partai Menuju Kursi Wapres

Herman Batin Mangku - Opini
9 jam 39 menit lalu
    Bagikan  
POLITIK
HELO LAMPUNG

POLITIK - Ilustrasi

Penulis Dr. Wendy Melfa
Akademisi UBL, Pegiat Ruang Demokrasi (RuDem)

DINAMIKA perjalanan ketatanegaraan Indonesia saat berhentinya (mundur) Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden bukan yang pertama kalinya. Pada 1 Desember 1956, Wakil Presiden Mohammad Hatta yang pertama mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Pascamundurnya wakil presiden, Presiden Soekarno tidak menunjuk penggantinya, dibiarkan kosong. Hal ini terkait dengan sistem demokrasi parlementer yang berlaku pada saat itu. Pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri sementara presiden dan wakil presiden berkedudukan sebagai kepala negara.

Sehingga, kosongnya kursi jabatan wakil presiden tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Presiden Suharto juga tercatat sebagai kepala negara yang berhenti pada masa jabatannya berlangsung yaitu pada tanggal 21 Mei 1998.

Rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun tersebut turun akibat kombinasi krisis ekonomi, tekanan politik dalam negeri, serta gelombang unjuk rasa besar-besaran yang fenomenal disebut gerakan reformasi.

Pemerintahan yang laku pada waktu itu adalah sistem pemerintahan presidensial. Sesaat menyatakan berhenti Presiden Suharto, jabatan presiden diteruskan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie yang dimandatkan untuk mengatasi masa transisi dan menyelenggarakan Pemilu 1999.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah orang ketiga yang menyatakan berhenti dari jabatannya yang sedang berlangsung yaitu pada tanggal 12 November 2026. Alasan pengunduran dirinya, demi kepentingan bangsa, negara, dan kelancaran serta ketenangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Di saat bersamaan, muncul polemik hukum dan politik pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait polemik ijazah SMA dirinya yang menjadi persyaratan untuk maju sebagai calon Wakil Presiden saat kontestasi Pilpres tahun 2024. Muncul, Hak Menyatakan Pendapat dari 120 anggota dari 8 fraksi DPR RI.

Pascamenerima surat pengunduran diri Gibran sebagai wapres, sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945, pimpinan MPR langsung berkirim surat kepada presiden agar paling lama 14 hari agar mengusulkan dua nama calon wapres untuk dipilih MPR RI sebagai pengganti jabatan yang ditinggalkan Gibran. 

REFLEKSI FUNGSI PARTAI POLITIK

Mekanisme politik dalam upaya mengusulkan dua nama yang akan ajukan kepala negara untuk dipilih MPR RI terlebih dahulu dilakukan pertemuan dan pembicaraan politik dengan ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Disepakati, partai-partai politik menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo untuk mengusulkan dua nama dan dua nama tersebut berasal dari kader Partai Gerindra. Salah satu nama kader Partai Gerindra yang kemudian banyak disebut dan mendapat dukungan adalah Sufmi “Dasco” Ahmad.

Ketua harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI (2019-2024 dan 2024-2029), sosok yang berlatar belakang pebisnis, politikus, dan akademisi yang bergelar guru besar (profesor). Sosoknya dikenal mampu menjembatani berbagai kepentingan banyak, khususnya pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Munculnya Dasco sebagai wapres, Presiden Prabowo sudah tidak perlu penyesuaian psikologis politik, program, dan kinerja karena selama rezim pemerintahan ini. Antara Dasco dan Presiden Prabowo sudah satu tim dan selalu mendampinginya, juga merupakan refleksi mengedepankan sekaligus memberdayakan fungsi partai politik sebagai instrumen rekruitmen politik pemimpin bangsa (UU Partai Politik).

Blue print ideal fungsi parpol dalam hal rekruitmen politik merupakan pengejawantahan fungsi parpol untuk mempersiapkan dan mencetak kader pimpinan secara berjenjang dan berkesinambungan yang tentu saja melalui dinamika dan teruji secara internal maupun eksternal partai hingga menghadirkan calon pemimpin yang berbasiskan merit sistem yang terukur, kapasitas yang teruji, berintegritas dan loyalitas pada ideologi partai dan juga ideologi bangsa ini.

Menjadikan Dasco untuk menempati jabatan wakil presiden RI adalah refleksi pemberdayaan partai politik dalam perspektif eksistensi dan kepentingan yang lebih besar dari arti pentingnya Partai Politik bagi pembangunan demokrasi, juga sebagai ‘jembatan’ penghubung antara masyarakat (aspirasi, kepentingan, nilai) dengan Negara (kekuasaan, kebijakan publik, regulasi).

Saatnya bangsa ini membenahi dan memberdayakan arti pentingnya partai politik bukan saja dari kebijakan dan regulasi, tetapi dalam bentuk nyata yaitu menempatkan kader partai politik yang mumpuni untuk hadir sebagai pemimpin bangsa, sebagaimana hadirnya pemimpin-pemimpin bangsa yang berasal dan dibesarkan oleh partai politik.

Penguatan institusional partai politik melalui rekruitmen dan penempatan kader berbasis merit dan kaderisasi berjenjang degan sendirinya akan mengikis hadirnya kader instant dan pragmatis yang mengincar jabatan publik baik eksekutif maupun legislatif, hanya melalui pendekatan popularitas dan atau kekuatan modal merupakan upaya merestorasi jembatan demokrasi melalui partai politik yang terlembaga, transparan, dan merepresentasikan kedaulatan rakyat.

Bravo “Dasco”, Bravo Partai Politik.