Helo Indonesia

Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Hadi Diduga buat Posko Makar terhadap Prabowo

Herman Batin Mangku - Nasional -> Politik
5 jam 29 menit lalu
    Bagikan  
PENYADAPAN
HELO LAMPUNG

PENYADAPAN - Personel kepolisian memagar rumah rumah Irjen Pol Eko Hadi Santoso atas dugaan posko makar terhadap Presiden Prabowo di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

JAKARTA, HELOINDONESIA.COM – Sehari setelah dipecat dari Polri, Dittipidum Bareskrim Polri menggeledah rumah Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang diduga khusus buat posko makar terhadap Presiden Prabowo di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa malam (17/11/2026).

Selain menggeledah bangunan tersebut, penyidik juga melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk menelusuri kemungkinan adanya bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro membenarkan kegiatan tersebut. "Rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko (makar) oleh EH," kata Susatyo dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

undefined

Irjen Pol Eko Hadi Santoso usai dipecat dari anggota Polri. 

Namun, Bareskrim belum membuka hasil penggeledahan. Termasuk, apakah penyidik menemukan atau menyita dokumen, perangkat elektronik, maupun barang lain yang dinilai memiliki kaitan dengan perkara tersebut.

Susatyo menyatakan perkembangan penanganan perkara keamanan negara dan dugaan makar akan disampaikan dalam konferensi pers.

Pengembangan Kasus Penyadapan Presiden

Penggeledahan rumah Eko Hadi menjadi perhatian karena berlangsung di tengah pengembangan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.

Kasus penyadapan tersebut sebelumnya menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Nama Eko Hadi termasuk di antara empat perwira tinggi yang disebut dalam pemberitaan sebagai tersangka perkara penyadapan, bersama Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi.

Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan ke dugaan tindak pidana makar dan permufakatan jahat. Penanganan perkara dugaan makar ini berada di Direktorat Tindak Pidana Umum, sedangkan dugaan kejahatan penyadapan dan akses ilegal berkaitan dengan penanganan Direktorat Tindak Pidana Siber.

Dua perkara tersebut memiliki konstruksi hukum yang berbeda. Karena itu, pembuktian dugaan penyadapan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana makar.

undefined

Eko Hadi Sudah Dipecat dari Polri

Penggeledahan rumah tersebut juga berlangsung pada hari yang sama dengan perkembangan penting dalam proses etik terhadap Eko Hadi.
Selasa (17/11/2026), Eko menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) di Mabes Polri. Sidang yang berlangsung sekitar sembilan jam itu menghadirkan sembilan saksi.

Hasilnya, Eko dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa majelis etik menyatakan Eko melakukan perbuatan tercela terkait pemufakatan dalam kegiatan akses ilegal.

Putusan etik tersebut merupakan proses tersendiri dan tidak menggantikan proses pembuktian pidana. Dengan demikian, pengusutan dugaan makar masih harus dibuktikan melalui alat bukti dan proses hukum yang berlaku.

Apa yang Dicari Penyidik di Cipete?

Rumah yang disebut sebagai posko itu kini menjadi salah satu titik penting dalam pengembangan perkara. Pertanyaan yang masih menunggu jawaban ialah apa sebenarnya aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut dan siapa saja yang diduga terlibat.

Apakah rumah itu sekadar tempat pertemuan, pusat koordinasi, atau memiliki fungsi lain yang berkaitan dengan dugaan makar? Bareskrim belum mengungkapkan secara terbuka hasil olah TKP maupun barang bukti yang diamankan. Belum ada pula penjelasan rinci mengenai hubungan aktivitas di rumah tersebut dengan dugaan penyadapan Presiden Prabowo.

Publik kini menunggu penjelasan resmi kepolisian. Sebab, dugaan makar merupakan perkara serius yang menyangkut keamanan dan kelangsungan pemerintahan negara. Namun, keseriusan perkara juga harus diimbangi keterbukaan informasi dan ketelitian penegakan hukum.

Siapa pun yang diduga terlibat harus diberi ruang untuk membela diri, sementara setiap tuduhan wajib dibuktikan menurut hukum. Penggeledahan di Cipete boleh jadi menjadi pintu untuk mengungkap lebih jauh perkara ini. Tetapi, apakah dari rumah tersebut ditemukan bukti yang benar-benar mengarah pada rencana makar terhadap Presiden Prabowo, masih harus menunggu hasil penyidikan Bareskrim. (DBS)