HELOINDONESIA.COM - Para orangtua siswa dan siswi di sekolah SMP PGRI I Karangtengah, Kota Tangerang dibuat resah dengan adanya permintaan uang iuran bulanan.
Kerisauan mereka terjadi sejak awal tahun atau bulan Januari 2024 kemarin setelah para guru memberikan surat edaran terkait SPP yang diberlakukan mulai Februari 2024.
Para siswa dan siswi diwajibkan membayar SPP di tiap bulannya paling lambat tanggal 10.
Seorang ibu yang kami rahasiakan identitasnya mengeluhkan adanya permintaan SPP bulanan tersebut.
"Kalau tau begini, waktu itu anak saya disekolahkan di negeri saja," ucap warga Ciledug ini saat diwawancara beberapa pekan lalu.
Baca juga: Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian ATR/BPN Masa Bakti 2024-2029
Sebab, dia meyakini ketimbang di negeri, mending sekolah swasta yang dinilainya lebih bagus dan gratis SPP.
Keresahan lainnya disampaikan orangtua murid lainnya yang juga kami rahasiakan identitasnya.
Dia mengaku keberatan kalau sekolah PGRI yang notabene masuk sebagai sekolah swasta memungut iuran SPP.
"Kan sudah ada pemberitahuan terkait sekolah swasta yang disubsidi pemerintah Kota Tangerang dan para orangtua siswa tak perlu bayar bulanan," keluhnya.
Pihaknya pun sempat mengkonfirmasi terkait permintaan uang SPP yang harus dibayarkan setiap tanggal 10 sebesar Rp 200 ribu itu ke pihak sekolah.
"Jawaban mereka, subsidi dari pemerintah kurang. Jadi pihak sekolah terpaksa meminta iuran dari setiap orangtua siswa," ucapnya.
Baca juga: Cepat Salurkan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Kemendikbudristek Tetap Utamakan Akuntabilitas
Dengan adanya permintaan uang SPP ini, para orangtua murid merasa dibohongi oleh Pemkot Tangerang terutama Dindik Kota Tangerang.
"Lah iya, berarti kan ternyata bohong. Cuma setengah tahun saja gratisnya, sekarang diminta bayaran. Uang subsidinya ke mana?" ujarnya.
Saat Heloindonesia menyambangi SMP PGRI I Karangtengah, beberapa guru yang tidak kami sebutkan namanya membenarkan adanya permintaan uang dari para orangtua siswa dan siswi yang bersekolah di SMP PGRI I Karangtengah.
"Mulai berlaku bulan ini," sebut seorang guru pria.
Kami sempat berbincang terkait permintaan uang itu ke guru tersebut dan dia mengatakan kalau SPP terpaksa diminta karena subsidinya kurang untuk gaji guru dan biaya operasional lainnya.
Baca juga: TKD 02 Lampung Waspada, Tapi Joget Seputaran Dulu Geh
Saat ditanya apakah masih menerima subsidi dari Pemkot Tangerang, guru tersebut mengatakan dirinya tidak mengetahui.
"Silakan tanya ke Kepala Sekolah saja," ujarnya.
Saat diminta no telepon kepala sekolah, guru tersebut tak mau memberikan.
"Nanti saya salah kalau berikan no hp kepala sekolah," ujarnya.
Guru tersebut juga mengatakan kalau SMP PGRI I terpaksa mengikuti program menggratiskan SPP bagi siswa dan siswi di Kota Tangerang karena terpaksa.
Menurutnya, ada tekanan harus mengikuti program SPP gratis tersebut.
"Yang saya tau, waktu itu pihak sekolah PGRI cuma harus menjawab ya atau tidak untuk mengikuti program sekolah swasta gratis bagi warga Kota Tangerang," paparnya.
"Padahal, sekolah kita SPP bayar saja peminatnya sudah banyak," tambahnya.
Baca juga: Pertarungan Caleg Artis di Jateng: Segini Suara Narji, Nafa Urbach hingga Samuel Wattimena
Ketua PGRI Karangtengah, Bambang saat dikonfirmasi via telepon dan WA hingga berita ini ditayangkan belum menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan redaksi.
Pun demikian Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Tangerang Jamaluddin saat dikonfirmasi dalam sepekan ini juga tak merespon telepon dan pertanyaan-pertanyaan via WA.
Dikutip web resmi Tangerangkota.Go.Id, program pendidikan gratis sekolah swasta sebagai bagian untuk memenuhi hak pendidikan bagi seluruh anak di Kota Tangerang, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.
Melalui Dinas Pendidikan, Pemkot Tangerang menggratiskan 73 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) swasta di Kota Tangerang.
Program sekolah swasta gratis ini mulai dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2023/2024.
“Dengan menggratiskan 73 SMP dan MTS swasta di Kota Tangerang adalah bentuk komitmen Pemkot Tangerang agar tidak ada anak yang putus sekolah di kota ini,” ungkap Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah saat itu.
Kepala Dinas Pendidikan, Jamaluddin juga mengatakan bahwa program sekolah gratis ini diluncurkan agar anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri akibat kuota yang sudah penuh, tetap dapat bersekolah di sekolah swasta tanpa perlu memikirkan biaya.
"Tidak ada persyaratan khusus hanya orang tua murid/wali memiliki KTP dan KK Kota Tangerang," kata Jamaluddin.
“Jadi, anak tetap dapat bersekolah apabila tidak diterima di sekolah negeri. Tetapi, biaya yang ditanggung oleh Pemkot Tangerang hanya biaya non personal atau biaya kebutuhan sekolah seperti pendaftaran, ujian, ulangan, iuran-iuran untuk praktek, SPP dan lainnya. Untuk kebutuhan personal seperti seragam, buku, dan lainnya tidak termasuk,” ujarnya.
Baca juga: Tips Mencegah Agar Makeup Tidak Abu-Abu
Jamaluddin menegaskan kalau sekolah swasta yang digratiskan ini juga memiliki akreditasi dan fasilitas yang tidak kalah baik dengan sekolah negeri.
Sehingga, masyarakat tidak perlu ragu dengan sekolah mana yang akan dipilih.
“Intinya bagi para orang tua murid, jangan panik apabila anak tidak diterima di sekolah negeri karena kami sudah menyiapkan 73 SMP dan MTS swasta secara gratis. Baik dari segi fasilitas dan kualitas juga sama baiknya dengan sekolah negeri. Sehingga, anak-anak tetap mendapatkan pendidikan yang baik,” lanjutnya.
Dari penelusuran redaksi, SMP PGRI I Karangtengah ini masuk dalam sekolah swasta gratis program Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
