HELOINDONESIA.COM - Berbagai lembaga pers menyemut di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/MPR) Senin siang ini (27/5) di Jakarta.
Mereka tumpah ke jalan, menolak Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) yang dianggap akan memasung kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Mereka menuntut pembatalan pasal-pasal bermasalah dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) periode 2024-2027, Bayu Wardhana, menilai salah satu kelemahan RUU Penyiaran tidak membolehkan jurnalisme investigasi.
"Justru jurnalisme investigasi itu penting sekali. Seiring dengan era demokrasi dan keterbukaan sekarang ini," kata Bayu kepada wartawan.
Baca juga: Himmatisi USM Sosialisasikan Pemasaran Produk dengan Teknologi Digital
Aksi ini diikuti Aliansi Jurnalis Independen Jakarta, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jakarta, Pewarta Foto Indonesia Jakarta, Persatuan Wartawan Indonesia Jaya, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi, Lembaga Bantuan Hukum Pers, serta sejumlah lembaga pers mahasiswa.
Guna pengamanannya, kepolisian mengerahkan sebanyak 296 personel gabungan.
Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. "Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar gedung DPR/MPR RI," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro.
Selain pengamanan, petugas mengantisipasi agar massa aksi tidak menerobos masuk ke dalam kawasan DPR/MPR RI.
Baca juga: Reihana Siap Masuk Kandang Banteng Asal Direkom Cawakot Balam
Dia katakan, soal rencana penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di lokasi demonstrasi, bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.
"Jumlah massanya sekitar 200 orang, kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR akan dialihkan," ujar Susatyo.
Selain itu, ia mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.
Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (Korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.
Baca juga: Kabupaten Keerom Papua Diguncang Gempa Bumi M5,2 Tidak Terjadi Tsunami
"Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang akan melintas di depan Gedung DPR/MPR RI," ucap Susatyo.
Lebih lanjut, Susatyo menyebut personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya.
"Semua perintah dan kendali dari saya sebagai Kapamwil (Kepala Pengamanan Wilayah). Hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dimuka umum dengan humanis dan profesional," jelas Susatyo.
