KENDAL, HELOINDONESIA.COM -''Bu, internete buawanter nih Bu,...’’ pekik Khairina (18) yang tengah healing di Wisata Kalikesek, di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Minggu (24/11). Seorang ibu penjual kopi dan sosis bakar di depannya hanya tersenyum mengiyakan.
Di sana, remaja putri asal Kota Semarang itu seperti dibuat enjoy karena tersedia layanan WiFi gratis. Pengunjung lain pun larut dalam euforia kegembiraan melihat gambar sinyal di gawainya yang menunjukkan empat bar atau sinyal internet kuat.
Dia mengungkapkan, info tentang Kalikesek di kaki pegunungan Ungaran ini sangat mudah diakses lewat ‘’Madosi’’. Memang dalam bahasa Jawa, kata ‘’Madosi’’ artinya Mencari. Tapi ini akronim dari Map Destination Online System, sistem aplikasi desain Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Jateng sebagai penyedia data tentang berbagai destinasi wisata di kabupaten/kota berikut denah lokasi, serta jenis usaha yang dipasarkan.
Ya, transformasi digital kini telah menjangkau hingga pelosok desa. Kehadiran wisatawan menyiratkan instrumen yang saling bertautan: jaringan internet yang menembus batas, layanan informasi publik, dan keterbukaan informasi.
Kehadiran internet tentu mengingatkan pada sosok Herbert Marshall McLuhan (1911-1980). Marshall, filsuf dan intelektual kelahiran Kanada itu memprediksi bahwa akan hadir sebuah masa yang dibentuk oleh komunitas yang berkumpul karena perkembangan teknologi. Selanjutnya, semua orang akan memiliki akses informasi yang sama melalui teknologi tersebut. Inilah yang disebut Marshall sebagai global village, yang kemudian dianggap sebagai sebuah ramalan dan impian akan kehadiran internet di masa kini.
Akses internet hingga ke desa, memang telah lama jadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi Jateng. Setelah pada tahun 2023 terdapat 331 desa yang tersentuh jaringan internet, maka pada 2024 ini bertambah 215 desa lagi sehingga total 559 desa sudah terakses dalam Program Internet Desa. Misi besarnya untuk percepatan transformasi digital guna pengembangan pariwisata dan meningkatkan promosi produk UMKM.
Internet Desa adalah sebuah terobosan Dinas Komunikasi dan Informatika Jateng sebagai penggerak transformasi digital. Wilayah blank spot (daerah tanpa sinyal internet) mulai berkurang. Warga desa terbantu terkoneksi internet, siswa di pedalaman pun riang memperoleh sumber belajar, daring, dan pendidikan jarak jauh.
Tersedianya jaringan internet jadi trigger berbagai OPD, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng menciptakan Jateng Pintar yaitu media pembelajaran kolaboratif dan berbagi karya. Aplikasi ini memungkinkan siswa, guru dan sekolah memamerkan serta mengembangkan prestasi di berbagai mata pelajaran.
Guna memperkokoh ketahanan pangan, dalam pameran pertanian terbesar Agroninnovation Expo 2024 di Agro Center Soropadan, Temanggung, petani milenial dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng berkolaborasi menerapkan teknologi smart farming (pertanian pintar). Yaitu konsep manajemen bercocok tanam yang mengandalkan teknologi canggih, seperti internet, big data, dan sebagainya.
Pesona kuasa digitalisasi mengantarkan Jateng pada bulan Mei 2024, mendapat pengakuan dari Pemerintah Pusat. Penghargaan Digital Government Award sebagai provinsi dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi yaitu 4,26 (memuaskan) disandangnya.
Pada September tahun ini pula, koleksi gelar bergengsi bertambah. Jateng menerima Program Unggulan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024 Terbaik kategori Provinsi se-Indonesia dari Kemenko Perekonomian RI dan Bank Indonesia melalui Program Jateng Gayeng Cashless Payment. Provinsi ini dianggap berhasil dalam akselerasi digitalasisasi keuangan daerah.
Provinsi Informatif
Digitalisasi juga makin menguatkan posisi Jateng dalam keterbukaan informasi publik. Dalam Presentasi Uji Publik 2024 pada Monev Keterbukaan Badan Publik, 20 November lalu, Dinas Koperasi dan UKM Jateng mengenalkan sejumlah inovasi digital canggih yang memudahkan akses informasi dan layanan bagi masyarakat.
Terobosan itu misalnya ‘’Persada’’ atau Portal Satu Data sebagai pusat informasi koperasi dan UMKM, serta ‘’Sitakon’’ atau Platform konsultasi online yang menyimpan riwayat layanan untuk pelaku UMKM.
Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Jateng, Indra Ashoka Mahendrayana tak menampik uji publik tahun 2024 terbilang istimewa. Pasalnya jumlah badan publik yang ikut serta meningkat. Pada 2023, pesertanya sebanyak 250 badan publik, dan 2024 ini ada sebanyak 300 badan publik yang mengikuti monitoring dan evaluasi.
Keterbukaan informasi adalah hak publik yang harus dipenuhi oleh setiap badan publik. Ini merupakan langkah penting untuk mendukung transparansi, akuntabilitas sehingga menebalkan kepercayaan kepada pemerintah.
‘’Pencapaian ini dipengaruhi oleh komitmen kinerja bersama, yang dilakukan oleh teman-teman PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Jawa Tengah,” tandas Indra seperti dikutip dari laman jatengprov.go.id.
Seperti diketahui, keterbukaan informasi menjadi sangat urgen dengan disahkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan kepastian, khususnya bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang ada di badan publik.
Jateng Smart Province
Penerapan digitalisasi di semua lini membuat smart province atau provinsi cerdas sebuah keniscayaan dalam pemerintahan di Jateng. Smart province hanya bisa dicapai jika semua kabupaten/kota di provinsi berpenduduk 38,13 juta jiwa ini memenuhi kriteria smart city.
Prof Dr Ridwan Sanjaya SE Skom MSIEC, Guru Besar Bidang Sistem Informasi Unika Soegipranata Semarang menyebut, smart province jika merujuk pada konsep smart city, ada beberapa pilar yang perlu dievaluasi yaitu Smart Governance (tata kelola cerdas), Smart Economy (ekonomi cerdas), Smart Environment (lingkungan cerdas), Smart Living (kehidupan cerdas), Smart Mobility (mobilitas cerdas), dan Smart People (masyarakat cerdas).
‘’Secara umum, provinsi Jawa Tengah punya potensi ke sana. Yang menjadi tantangan adalah optimalisasi pemanfaatan layanan, perluasan akses, dan peningkatan literasi digital,’’ kata Ridwan saat dihubungi Sabtu (30/11).
Menurut dia, saat ini pemerintah daerah makin banyak yang mengembangkan layanan digital, terutama karena pemerintah pusat juga mendorong melalui berbagai penghargaan. Umumnya layanan digital di pemerintah daerah saat ini tidak saling terintegrasi, namun ini merupakan evolusi yang biasa terjadi di dalam pengembangan e-government.
‘’Agar dapat menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat, selain sosialisasi yang lebih luas terhadap manfaat aplikasi, koneksi internet harus bisa menjangkau desa-desa terutama tempat-tempat yang terkait dengan kebutuhan masyarakat dalam dokumen kependudukan, akses bantuan, atau program-program pemerintah,’’ tambah doktor Computer Information System lulusan Assumption University Thailand ini.
Dia mengatakan, di tengah optimalisasi OPD mendukung SPBE, pemanfaatan layanan digital di Jateng masih tergolong rendah. Alasannya akses layanan internet yang belum menjangkau banyak desa di Jawa Tengah.
''Padahal tantangan terbesar dalam digitalisasi layanan publik adalah serangan siber dan perlindungan data pribadi. Sektor yang perlu mendapatkan prioritas adalah usaha mikro, inklusi pendidikan, dan kesehatan. Digitalisasi layanan publik akan sangat memperbesar dampak sektor-sektor tersebut,’’ bebernya.
Pada masa mendatang, lanjut dia, Jateng menghadapi cukup banyak PR untuk mewujudkan smart province. Bukan hanya kesenjangan penguasaan teknologi antargenerasi, namun pada generasi muda pun kesenjangan terhadap teknologi terjadi sampai hari ini.
Literasi digital bukan hanya soal kemampuan menggunakan alat-alat digital, tetapi juga bicara etika digital, keamanan digital, dan budaya digital.
Akademisi yang juga mantan Rektor Unika Soegijapranata itu berharap ke depan, Jateng cepat atau lambat, suka maupun tidak suka harus menghadapi eran Artificial Intellegence (AI). Mengutip pendapat Ellon Musk, pakar komputer itu menilai manusia yang memanfaatkan AI secara strategis akan mampu bersaing di masa depan, begitu pula dengan pemerintah.
Pemanfaatan AI, ujar dia, akan sangat membantu pemerintah dalam menganalisis data dan memberikan saran. Selain itu, mempercepat respons dan meningkatkan ketajaman strategi dalam penyusunan program pembangunan.
Bagi masyarakat Jateng, pemanfaatan AI juga diperlukan agar bisa menjadi tuan bagi perubahan, bukan terseret arus atau bahkan menjadi korban zaman.
Ketika menerima penghargaan sebagai provinsi peringkat kedua terbaik nasional dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2024 (nilai 98,21) yang digelar oleh Ombudsman RI di Jakarta awal November lalu, Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana mengatakan, jajaran Pemprov Jateng tanpa kenal lelah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Tak hanya sekadar torehan angka, peningkatan pelayanan publik di Jateng terus mengalami lonjakan. Dari nilai 73,6 di tahun 2021 dengan zona kuning, meningkat menjadi 93,3 pada 2022, dan 94,4 pada 2023.
Penilaian ini melibatkan beberapa OPD strategis, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
"Komitmen pemprov Jateng memberikan pelayanan prima ini selaras dengan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi," tandas Nana. (Wisnu Setiadji)
