KENDAL, HELOINDONESIA.COM - Target Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Kendal hanya sebesar Rp 1,5 miliar. Pendapatan ini dinilai tidak sebanding dengan jumlah penambang yang ada di Kabupaten Kendal serta dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Hal ini tentunya membuat Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi tercengang dan gusar. Menurutnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kendal harus menghitung terkait target pajak dari penambang sesuai realitas di lapangan.
"Itu yang tidak benar Bapenda, targetnya seharusnya benar-benar dihitung. Tadi ada yang ngomong ada 200 truk perhari. Nah seandainya 200 truk, kalau truknya kecil aja kali 5 kubik, kali 4 ribu, sehari Rp 4 juta. Sebulannya Rp 120 juta. Kok bayar pajak Rp 20 juta dapat penghargaan itu apa, tidak jelas sekali," ungkap Wabup Benny, Rabu 30 April 2025.
Baca juga: Wabup dan Ketua Komisi C DPRD Kendal Dukung Pembatasan Operasional Truk Angkutan Barang
Benny menyatakan, pajak yang disetorkan para penambang tersebut dinilai tidak sebanding dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan, terutama jalan rusak dan berdebu.
"Mereka yang untung, kita yang memperbaiki jalan. Harusnya targetnya Rp 20 miliar. Seperti DBHCHT alokasinya kembali ke masyarakat. Kalau Rp 1,5 miliar itu dikembalikan untuk rehabilitasi jalan di wilayah tambang itu tidak ada efeknya," tegasnya.
Untuk itu, Benny akan berupaya agar pendapatan pajak yang disetorkan para penambang galian C di Kendal dapat dinaikkan.
"Kita mungkin segera bikin desk khusus untuk masalah ini supaya lebih maksimal lagi. Kebanyakan masalah tambang itu kan masalah jalan rusak, gangguan lingkungan. Dari pajak yang bisa kita maksimalkan kita akan kembalikan maksimalnya ke masyarakat," tandas Wabup Benny.
Satu Sistem
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kendal, Sisca Meritania menyebut untuk menertibkan pembayaran pajak dari galian C harus ada satu sistem yang harus diterapkan. Misalnya dengan membuat sistem barkot yang dipasang di penambangan maupun truk dump pengangkut galian C.
"Karena pengawasannya kurang. Belum ada sistem yang benar-benar bisa menertibkan persoalan terkait pajak dari galian C. Jadi menurut saya harus ada sistem kayak barkot. Tapi kalau langkah untuk mengambil kebijakan ya ada di Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati," ujar Sisca.
Terpisah, Kepala Bapenda Kendal, Abdul Wahab mengakui, bahwa target pendapatan pajak dari penambang yang hanya sebesar Rp 1,5 miliar memang masih terlalu kecil dibandingkan jumlah penambangan yang ada di Kabupaten Kendal.
"Upaya kita paling kita intensifikasi, jadi mencocokkan yang diambil dengan yang dibayar. Itu saja yang bisa kita lakukan. Kita kemarin sudah menginisiasi satgas pajak MBLB, ini tinggal nanti nunggu proses. Mudah-mudahan melalui SK Bupati kita akan turun ke lapangan," pungkasnya.(Anik)
