HELOINDONESIA.COM - Semula nyaman dan enak dipandang mata, kini aset Fasilitas Umum (Fasum) seperti pedestarian atau trotoar di wilayah Jakarta Pusat (Jakpus) berubah menjadi dekil, kotor dan awut-awutan.
Tak hanya itu saja, akses bagi pejalan kaki yang dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menggelontorkan Anggaran Pembelanjaan Belanja Daerah (APBD) ini luput dari pengawasan aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) nomor: 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Baca juga: Kepolisian Kerahkan 691 Personel Amankan Aksi Hari Buruh dan May Day
Sekedar diketahui, trotoar-trotoar yang diperuntukan untuk hak pejalan kaki ini malah dirampas PKL dan parli diantaranya terletak di kawasan, Jalan Kodam Raya dan Sumur Batu Raya serta Jalan Garuda Raya Kemayoran Jakpus termasuk, puluhan parli Kendaraan Roda Dua (KR2) atau motor setiap hari berderet di bahu jalan hingga memicu penyempitan jalan kebanggaan warga Kelurahan Kemayoran di kawasan Kepu Barat Kemayoran.
Baca juga: Lagi, 2 Kelompok Warga Dukung Penanganan Banjir Wali Kota Eva
"Sedih banget melihat Fasum di wilayah Jakpus, seperti trotoar dan bahu jalan nya jadi awut-awutan begitu seperti penyakit stadium 4, kondisinya kotor, dekil akibat pedagang maupun parli seenaknya menguasainya," keluh Andrie warga Kecamatan Kemayoran, Rabu (30/4/2025).
Baca juga: Wabup dan Ketua Komisi C DPRD Kendal Dukung Pembatasan Operasional Truk Angkutan Barang
Sementara itu, keberadaan trotoar serupa ditemukan di kawasan, Jalan Karang Anyar Raya Sawah Besar, para pedagang menggelar lapak di atas trotoar dengan mendirikan perlengkapan tenda untuk berdagang.
Baca juga: Kadis Ketahanan Pangan Dan Dandim 0429 Lamtim Tinjau Proyek Optimasi Lahan
Gubernur DKJ Pramono Anum yang disapa akrab Mas Pram kepada Wartawan di acara Halalbihalal PWNU Jaksel beberapa hari lalu berjanji menertibkan keberadaan PKL maupun motor yang menguasai trotoar.
Baca juga: Kembangkan AI, Gaet Sana Sini untuk Itu Ini
"Sudah disampaikan kepada Satpol PP, Wali Kota dan perangkat Pemprov untuk segera menertibkan," ungkapnya.
Lanjut, orang pertama di Balai Kota ini juga secara terang-terangan menyatakan, bahwa trotoar yang semestinya hak bagi pejalan kaki, namun saat ini berubah fungsi hingga dikuasai lapak pedagang dan parli. "Jika PKL dibiarkan sangat mengganggu pejalan kaki," tandasnya.
Baca juga: Wah, Ternyata di Tradisi Makanan Adat Sunda ada 368 Jenis Rujak dan 100 Jenis Sambal Lho
Tokoh masyarakat Jakpus Budi berharap kepada Gubernur DKJ Pramono Anum berbicara manis dibibir saja yang penting eksen nya karena Fasum seperti trotoar dan bahu jalan sudah tidak nyaman lagi di wilayah Jakpus lantaran dirusak PKL dan parli.
Baca juga: Sah Lewat AHU dan Putusan PN, Ketum PWI Pusat HCB: Mereka Panik dan Manipulatif
Lanjut tokoh meminta agar Gubernur mengevaluasi kinerja seluruh Kasatpol PP di masing-masing kecamatan termasuk Wali Kota nya karena tidak peka dalam menyelamatkan aset Fasum. "Penegakan Perda nya diabaikan berarti lalai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sudah sepantasnya Gubernur mengevaluasi jabatannya dan diganti dengan pejabat yang mau kerja," imbuhnya. (*/is) ***
