LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM ------Lampung menolak beri karpet merah dan senyuman palsu terhadap politikus Adies Kadir. "Kami menutup pintu untuk Adies Kadir," kata Rafly Nugraha, pengurus HMI Cabang Bandarlampung bidang Politik dan Demokrasi.
Rencana, Adies Kadir, pengurus DPP dan penjabat ketua Golkar Lampung itu akan menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Lampung di Novotel, Kota Bandarlampung pada 31 Agustus 2025.
Lampung tidak butuh pejabat seperti Adies Kadir. Kehadirannya hanya akan menambah luka hati rakyat yang sudah lama dikhianati para wakilnya di parlemen. "Kami muak dijadikan penonton sandiwara politik," tandasnya.
Jika seorang wakil rakyat lebih peduli pada tunjangan daripada kesejahteraan rakyat, maka ia tidak layak menginjakkan kaki di tanah ini. Lampung bukan panggung pencitraan untuk mereka yang tuli terhadap suara rakyat.
"Cukup sudah! Kami tidak akan lagi diam. Kami tidak akan lagi disuapi janji. Kami menolak kedatangan Adies Kadir bukan karena benci pada pribadi, tapi karena benci pada ketidakadilan dan keserakahan yang ia wakili "
Kalau para elit politik ingin dihormati, hentikan merampas hak rakyat dengan kebijakan yang hanya menguntungkan mereka sendiri. Kalau mereka ingin disambut, datanglah membawa solusi, bukan arogansi.
Hingga saat itu tiba, HMI akan menyatakan penolakannya dan menutup pintu Lampung untuk Adies Kadir.
Sebelumnya, HMI Cabang Kota Bandarlampung juga menyatakan penolakkan atas kedatangan Eko Patrio ke Bumi Ruwa Jurai.
"Bumi Lampung adalah tanah yang suci, tidak sudi menerima wakil rakyat yang tidak memikirkan nasib rakyatnya," ujar Rafly Nugraha.
Mengundang pejabat seperti Eko Patrio ke Lampung sama saja menormalisasi sikap arogan anggota DPR yang lebih senang berjoget saat kantong mereka bertambah tebal.
Jika mereka datang dengan niat pamer kekuasaan, maka rakyat berhak menutup pintu dan menyatakan dengan lantang: “Kami tidak butuh pejabat arogan di tanah kami!”
Penolakan ini menjadi simbol nyata bagaimana anggota dewan di negeri ini sering kali lupa diri setelah duduk di kursi empuk kekuasaan.
Video dirinya yang berjoget riang ketika membahas kenaikan tunjangan DPR adalah bukti telanjang: ia lebih senang merayakan keuntungan pribadi daripada memikirkan jeritan rakyat.
Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, harga kebutuhan pokok meroket, dan pelayanan publik yang masih jauh dari kata layak, aksi semacam itu adalah penghinaan terang-terangan. (Rls/Yeyek)
