LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Aksi ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan yang ikut menutut ukur ulang HGU PT SGC menjadi vitamin buat warga sekitar perusahaan gula dan Aliansi Tiga LSM yang selama ini terus menyuarakan hal itu.
"Ukur ulang HGU PT SGC adalah harga mati. Ini bagian dari reforma agraria sejati yang harus dipenuhi negara demi rakyatnya,” teriak Indra Mustain, Ketua Komando Aksi Rakyat, disambut gemuruh tepuk tangan dan yel-yel massa.
Dia yang menjadi koordinator warga dan Aliansi Tiga LSM ikut aksi dan berorasi soal ukur luas lahan HGU PT SGC pada saat aksi Aliansi Lampung Melawan di DPRD Lampung, Kota Bndarlampung, Senin (1/9/2025).
Ketua BEM Universitas Lampung, Muhammad Ammar Fauzan mengatakan pengukuran ulang HGU bukan hanya persoalan teknis, melainkan menyangkut keadilan rakyat. “Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan korporasi,” katanya.
Aksi ini mendapat respon langsung dari Gubernur Ahmad Mirzani Djausal, yang hadir bersama Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Kristomei Sianturi, serta pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Lampung. Mereka ikut menandatangani pernyataan sikap bersama.
“Saya berterima kasih atas aspirasi ini. Lampung tidak boleh diam. Saya akan memperjuangkan suara adik-adik hingga ke Presiden,” kata Gubernur Mirza, yang sempat ikut meneriakkan yel-yel “Hidup mahasiswa! Hidup Rakyat!”.
Sebelumnya, ratusan wakil warga dan tiga LSM dari Lampung aksi tuntutan ukur ulang HGU PT Sugar Group Companies (SGC) ke kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Aksi ini diikuti warga sekitar lahan perkebunan tebu yang merasa lahannya diserobot SGC dan aktivis tiga LSM asal Lampung, yakni DPP Akar Lampung, DPP Pematank, dan DPP Keramat. Mereka membentangkan benner tuntutannya.
Warga dan ketiga LSM menuntut segera dijalankannya putusan RDP/RDPU DPR RI pada 19 Juli 2025 terkait pengukuran ulang seluruh lahan HGU PT SGC. Mereka juga meneriakkan copot Nusron Wahid.
Ketua DPP Akar Lampung, Indra Musta’in, menegaskan bahwa rakyat Lampung sudah terlalu lama dipermainkan birokrasi. “Putusan RDP/RSPU DPR RI itu bukan kertas kosong, itu amanah rakyat. Jika ukur ulang terus ditunda dengan alasan teknis dan anggaran, maka ini bentuk pengkhianatan terang-terangan terhadap rakyat Lampung,” ucapnya lantang. (Rls/HBM)
