LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Lampung, kecabangan daerah organisasi profesi kewartawanan media televisi nasional dan lokal Bumi Ruwa Jurai, turut bersumbangsih membedah tema seksi Kelas Migran Vokasi di rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) IJTI Lampung 2025 di Swiss-Belhotel, Jl Rasuna Said 18 Gulak Galik, Telukbetung Utara, Bandarlampung, Kamis (18/9/2025).
Pengurus Daerah IJTI Lampung 2023–2027, diketuai Andri Kurniawan (Indosiar-SCTV) bakal menghelat Musda IJTI Lampung 2025 disekaliguskan Seminar Nasional tajuk "Dari Lampung Untuk Dunia: Menyerap Angkatan Kerja Baru Lewat Kelas Migran Vokasi."
Sekadar info, IJTI Lampung selain diawaki sedikitnya 44 jurnalis televisi nasional, kini diperkuat puluhan jurnalis televisi lokal pula.
Mulai dari Antara TV, Anteve, BTV, CNN Indonesia, DAAI TV, Delta TV, Elshinta TV, Garuda TV, GTV, I-News TV, JAKTV, Jawa Pos TV, Kompas TV, LTV, MDTV, MetroTV, MNC TV, NTV, Radar TV, RCTI, RTV, Saburai TV, SCTV, SigerTV, SINPO TV, Tegar TV, Trans TV, tvOne, TVRI, VTV, dan lainnya.
Musda kali ini jadi agenda konsolidasi akbar kedua usai Rakerda IJTI Lampung medio 25 Januari 2025 lalu.
Adapun, Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan dijadwalkan hadir menarasumberi Seminar Nasional IJTI Lampung ini. News Production Manager RCTI itu akan bedah topik "Arah Kebijakan Organisasi dan Peran Media Televisi Dalam Pembangunan Nasional."
Bersama sejawatnya, anggota Dewan Pers 2025–2028 cum Ketua Komisi Pengaduan Dan Penegakan Kode Etik Dewan Pers, Muhammad Jazuli. Alumnus UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Ketua Bidang Organisasi IJTI dan jurnalis investigatif ini akan mendedah topik "Peran Media Dalam Mendukung Program Pembangunan Strategis."
Juga bersama, Staf Ahli Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Bambang Irawan, yang bakal mengelaborasi topik "Strategi Kementerian Ketenagakerjaan Dalam Menyiapkan SDM Vokasi Untuk Pasar Kerja Global."
Bersama Kapolda Lampung Irjenpol Helmy Santika akan memaparkan topik "Mencegah TPPO: Strategi Lampung Melindungi Pekerja Migran." TPPO, tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam UU Nomor 21/2007.
Dan membersamai, notabene pemrakarsa dan pengampu ide kreatif program Kelas Migran Vokasi, yakni Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang bakal besut topik "Strategi dan Implementasi Kelas Migran Vokasi Di Tingkat Provinsi."
Apa Itu, Kelas Migran Vokasi?
Terkait, demi mendengar program ini, publik pekerja migran Indonesia (PMI) ada yang sempat kaget seperti pernah pewarta jumpai kala meminta komentar acak sejumlah kolega PMI per awal Agustus lalu.
Mereka bertanya: kelas apa itu? Pengingat, Kelas Migran Vokasi ini program pendidikan tematik rancangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dibawah kepemimpinan kepemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal - Jihan Nurlela (Mirza-Jihan) bagi murid SMA dan SMK negeri/swasta, berupa pembekalan keterampilan kerja, pelatihan praktis, literasi keuangan, dan bahasa asing berkurikulum sesuai peminatan/kebutuhan negara tujuan, agar berkesiapan fisik mental bekerja di luar negeri secara legal prosedural, produktif, mangkus dan sangkil, dan sukses kelak.
Pelatihan bahasa asing misalnya, untuk meningkatkan kecakapan komunikasi dan pemahaman budaya kerja (pembekalan etika kerja lintas budaya dan diseminasi informasi soal hak dan kewajiban PMI).
Program inovasi daerah Lampung --provinsi lima besar daerah asal PMI ini, didukung dan tengah on process bakal diadopsi menjadi program nasional pemerintahan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo; oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen-PPMI/BP2MI).
Program mengampu empat tujuan utama:
1. Menciptakan PMI yang berdaya saing, berkualitas, profesional, dengan membekali lulusan SMA/SMK peserta program dengan keterampilan relevan pasar kerja global.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat PMI dengan nemberikan kesempatan kerja layak dan meningkatkan taraf hidup PMI.
3. Mengurangi angka pengangguran, jadi solusi strategis mengatasi pengangguran di kalangan lulusan sekolah menengah.
4. Mencegah PMI nonprosedural, dengan memastikan para CPMI memiliki jalur legal sesuai prosedur untuk bekerja di luar negeri.
Sebagai program rintisan yang pertama kali diluncurkan diterapkan di Lampung, diharap jadi role model nasional, program ini diharap pula akan diintegrasikan ke dalam kurikulum SMA/SMK se-Indonesia. Terlebih pemerintah via Kementerian P2MI/BP2MI dukung semisal hal fasilitator pelatihan dan penyiapan guru.
Resminya, program perkuatan komitmen pelindungan dan pemberdayaan PMI asal Lampung, hasil tindak lanjut rakor virtual Pemprov Lampung dan BP2MI 18 Juni 2025 sesuai arahan direktif Gubernur Lampung demi kurangi angka pengangguran melalui peningkatan kapasitas PMI menyeluruh via koordinasi Bappeda Lampung guna seluruh rumusan komprehensif program termaktub dalam perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan daerah.
Sukses diluncurkan pada Launching Kelas Migran Vokasi untuk SMA/SMK se-Lampung, Kelas Cangkok, Aplikasi Ruang Menghimpun Data (RMD), Aksi JIHAN (Uji Latihan), serta Penandatanganan MoU Pemprov Lampung dan Kementerian P2MI/BP2MI di Bagas Raya Bandarlampung, Rabu 30 Juli 2025 lalu.
Senada Kelas Migran Vokasi, Kelas Cangkok adalah inisiatif edukatif membekali murid dengan keterampilan dan pengetahuan dasar tentang migrasi aman produktif.
Lainnya, aplikasi RMD dihadirkan sebagai langkah nyata perkuat basis data dan koordinasi kebijakan tingkat daerah. Aksi JIHAN bertujuan perkuat kesiapan teknis dan mental CPMI melalui pelatihan intensif.
Melalui Kelas Migran Vokasi dan tiga lain itu, Pemprov Lampung terus menapak strategis perkuatan kolaborasi lintas sektoral dalam upaya sistematis meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI asal Lampung.
Empat itu, diklaim jadi elemen penting upaya Pemprov Lampung mewujudkan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. (Muzzamil)
