LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Sebanyak 18 gubernur menggeruduk Kemenkeu di Jakarta, Selasa (7/10/2025). Mereka protes rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN TA 2026 kepada Menteri Keuangan Purbaya.
Lampung juga dipotong Dana Alokasi Umum (DAU) Rp580 miliar. Walau dipotong, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengatakan tetap prioritaskan perbaikan jalan supaya ekonomi bisa cepat tumbuh.
"Kami usahakan pemotongan TKD ini tidak berpengaruh terlalu besar. Anggaran pembangunan infrastruktur bukan hanya dari APBD, tapi bisa berkolaborasi dengan sektor swasta," kaya Mirza di Gedung Pemprov Lampung, Rabu (8/10/2025).
Dijelaskannya, anggaran TKD yang dipotong Kemenkeu adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 580 miliar. Kondisi ini membuat Pemprov Lampung harus nombok dari APBD, khususnya untuk PPPK dan belanja pegawai.
GERUDUK
Para gubernur memprotes dan menolak rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
Para kepala daerah, termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) khawatir dampak pemangkasan anggaran terhadap stabilitas dan operasional daerah.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa pemotongan TKD akan sangat menghambat pembangunan di daerah. "Kalau pemotongan ini tetap jalan, bagaimana kami mau bangun infrastruktur dan bayar tenaga honorer?” ujarnya.
Protes paling vokal datang dari Gubernur Aceh, Mualem, yang menyebut anggaran daerahnya dipotong hingga 25 persen, dengan potongan terbesar berada pada Dana Bagi Hasil (DBH).
"Aceh punya kebutuhan khusus, terutama untuk pembangunan infrastruktur pasca-rekonstruksi. Kalau anggaran dipotong, otomatis banyak program yang akan tertunda,” kata Mualem.
Dampak krusial lainnya adalah beban pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, bahkan mengusulkan agar gaji seluruh pegawai daerah ditanggung oleh pemerintah pusat jika TKD tetap dipotong.
Hal tersebut menunjukkan betapa beratnya tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru menjabat, menyatakan memahami aspirasi para gubernur.
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat harus mempertimbangkan kondisi fiskal negara yang tengah ketat, apalagi dengan perlambatan ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2025.
PURBAYA
Menkeu Purbaya meminta para gubernur untuk berbenah diri terlebih dahulu. Dia menyinggung kelemahan dalam manajemen keuangan daerah, termasuk tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang menganggur di Bank Yudhi Sadewa.
Lampung juga dipotong Dana Alokasi Umum (DAU) Rp580 miliar. Walau dipotong, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengatakan tetap prioritaskan perbaikan jalan supaya ekonomi bisa cepat tumbuh.
"Kami usahakan pemotongan TKD ini tidak berpengaruh terlalu besar. Anggaran pembangunan infrastruktur bukan hanya dari APBD saja, tapi bisa berkolaborasi dengan sektor swasta," kaya Mirza di Gedung Pemprov Lampung, Rabu (8/10/2025).
Dijelaskannya, anggaran TKD yang dipotong Kemenkeu adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 580 miliar. Kondisi ini membuat Pemprov Lampung harus nombok dari APBD, khususnya untuk PPPK dan belanja pegawai.
Menurut Mirza, anggaran pembangunan infrastruktur bukan hanya bersumber dari APBD saja, melainkan juga kolaborasi dengan sektor swasta. (HBM)
-
