LAMPUNG,HELOINDONESIA.COM ----Guna memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, Pemkab Pesawaran menggelar rapat koordinasi (Rakor) Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Pesawaran di Aula Pemkab setempat, Selasa (28/10/2025).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Nur Asikin mengatakan, rakor digelar untuk menyelaraskan program dan kegiatan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Langkah ini juga dimaksudkan untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan melayani.
Rakor tersebut juga diisi dengan sejumlah pemaparan materi, yakni mengenai penyelesaian batas desa oleh Badan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Sumatera (Itera) Ilyas, kemudian sosialisasi program Koperasi Desa Merah Putih oleh Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Pesawaran, serta penyampaian mengenai penyaluran BLT dan pemanfaatan dana desa oleh Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali.
Bupati Nanda Indira mengatakan, rakor ini merupakan bentuk komunikasi dan koordinasi yang penting dalam rangka menciptakan sinergi antara pemerintah daerah dan desa.
"Rakor ini juga sekaligus menjadi wadah strategis guna memperkuat pelaksanaan pemerintahan yang optimal, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan di desa melalui kerja sama lintas perangkat daera," kata Nanda dalam sambutannya.
Nanda mengingatkan para kepala desa untuk selalu menjunjung transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan serta pengelolaan anggaran desa.
“Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, kepala desa hendaknya terbuka kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setiap akhir tahun anggaran, kepala desa wajib menyampaikan LKPj kepada BPD agar arah pembangunan desa dapat diketahui secara jelas,” ujarnya.
Sementara, Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali menyoroti pentingnya ketertiban administrasi dan kepatuhan pajak di tingkat desa. Ia mengingatkan agar seluruh desa tertib dalam pelaporan dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak, baik PPN maupun PPH.
Anton juga meminta agar desa yang belum menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa segera melaksanakannya sesuai ketentuan. “Pastikan BLT disalurkan tepat sasaran untuk membantu masyarakat dalam pemulihan ekonomi desa,” kata Anton.
Diketahui, rakor juga turut dihadiri jajaran Forkopimda, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Inspektur, Kepala Dinas Kominfotiksan, Kadis PMD, serta para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Pesawaran. (Rama)
