BOYOLALI, HELOINDONESIA.COM - Kawasan Solo Raya yang menjadi salah satu tulang punggung ketahanan pangan Jawa Tengah mulai memasang mode siaga menghadapi musim kemarau. Demi menjaga produktivitas beras nasional tetap prima, sejumlah kepala daerah mendesak penguatan infrastruktur air mulai dari jaringan irigasi, embung, hingga sumur pantek.
Komitmen dan strategi ini mencuat dalam acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 Wilayah Subosukowonosraten yang digelar di Pendopo Kabupaten Boyolali pada Selasa, 2 Juni 2026.
Baca juga: Lawan Arus Budaya Digital, Mahasiswa Ilkom USM ‘Sihir’ CFD Semarang dengan Mozaik Budaya
Jawa Tengah bertekad kuat mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan nasional. Caranya adalah dengan mempercepat pembangunan infrastruktur air dan mematangkan mitigasi kekeringan secara terintegrasi.
Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, mengatakan, kondisi ketahanan pangan di daerahnya masih aman dengan surplus produksi beras yang melebihi kebutuhan masyarakat. Namun, ia meminta perhatian khusus bagi daerah-daerah yang berperan sebagai lumbung pangan.
Menurutnya, daerah berbasis pertanian memiliki tantangan tersendiri dibanding wilayah industri, sehingga membutuhkan dukungan dan insentif agar tetap mampu menjaga produktivitas pangan.
“Karena itu, mohon ada insentif khusus untuk daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan,” ujar Sigit.
Senada, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno mengusulkan pembangunan embung dan peningkatan jaringan irigasi guna memperkuat ketahanan sektor pertanian. Selain itu, Pemkab Wonogiri juga menjalankan program pembangunan 1.000 sumur pantek selama lima tahun untuk mengantisipasi kekurangan air.
Pada tahun pertama program tersebut telah dibangun sekitar 293 sumur, sedangkan tahun berikutnya ditambah sekitar 253 sumur.
“Untuk pertanian, kami lakukan pembangunan sumur pantek sebanyak 1.000 buah dalam kurun waktu lima tahun,” kata Setyo.
Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan menyoroti pentingnya perbaikan jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian, khususnya di kawasan Merapi-Merbabu yang menjadi sentra sayuran.
Ia menyebut masih terdapat lahan yang hanya mampu panen satu hingga dua kali dalam setahun akibat keterbatasan pasokan air. Dengan perbaikan irigasi, frekuensi panen diharapkan dapat meningkat menjadi tiga kali dalam setahun.
“Kami mohon perbaikan irigasi, karena masih ada beberapa tempat yang saat ini panen sekali atau dua kali. Harapannya nanti bisa panen tiga kali,” ujarnya.
Selain persoalan irigasi, Boyolali juga mengeluhkan gangguan kera liar yang merusak tanaman pertanian warga di kawasan lereng Merapi-Merbabu.
Di sisi lain, Wakil Bupati Sukoharjo, Eko Sapto, melaporkan kondisi pangan di daerahnya masih sangat aman. Pada 2025, Sukoharjo mencatat surplus beras sekitar 114 ribu ton, dengan cadangan beras daerah mencapai 57 ribu ton dan cadangan Bulog sekitar 3.500 ton.
Menurut Eko, pemerintah daerah juga telah menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pertanian.
Jadi Prioritas
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan, ketahanan pangan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya menjaga kontribusi Jawa Tengah sebagai salah satu penopang utama pangan nasional.
“Tahun 2025 kita sudah menghasilkan 9,1 juta ton gabah kering atau 15,6 persen kebutuhan nasional berasal dari Jawa Tengah,” kata Luthfi.
Baca juga: Sah Secara Hukum, Lagu Mars SDN Petompon 2 Semarang Resmi Kantongi Sertifikat HKI
Menurutnya, capaian tersebut harus dipertahankan melalui kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan. Apalagi, sejumlah wilayah mulai bersiap menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu kekeringan.
Karena itu, Luthfi meminta setiap daerah memetakan kawasan rawan kekeringan, sumber-sumber air, kebutuhan irigasi, hingga infrastruktur pendukung pertanian. Ia juga mengungkapkan telah berkoordinasi dengan TNI untuk memperkuat program pipanisasi dan sumurisasi di daerah yang membutuhkan.
“Kabupaten/kota harus punya peta mana daerah yang menjadi sumber kekeringan. Kalau kurang apa-apa segera lapor ke provinsi,” tegasnya.
Terkait usulan pembangunan embung dan irigasi, Luthfi meminta jajaran TNI turut melakukan pemetaan wilayah yang memerlukan intervensi sumber air. Sementara Polri akan dilibatkan dalam distribusi air bersih menggunakan kendaraan tangki.
“Khusus TNI terkait sumber, sumurisasi, dan pipanisasi. Untuk Polri nanti terkait tangki, karena lebih mobilitas,” ujarnya.
Luthfi juga mengingatkan agar pengendalian hama tikus tidak dilakukan menggunakan aliran listrik, karena berisiko membahayakan keselamatan petani. Adapun terkait gangguan kera liar di kawasan pertanian, Pemprov Jawa Tengah akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk menambah kuota penangkapan dan pengamanan satwa tersebut.
“Kita akan bersurat kepada Menteri Kehutanan agar mendapat tambahan kuota tangkap dan pengamanan. Mengamankan kera tidak boleh dibunuh,” tegasnya. (Aji)
