Helo Indonesia

Meski Terdampak Efisiensi Rp286 Miliar, Pemkot Bandarlampung Tetap Prioritaskan Kesehatan dan Pendidikan

Sabtu, 6 Juni 2026 19:26
    Bagikan  
Meski Terdampak Efisiensi Rp286 Miliar, Pemkot Bandarlampung Tetap Prioritaskan Kesehatan dan Pendidikan

Kepala Badan Keuangan Kota Bandarlampung Zaki Irawan.( Hajim).

LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM ---- Pemerintah Kota Bandarlampung melakukan penyesuaian anggaran pada awal tahun 2026 sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat. Nilai anggaran yang disesuaikan mencapai sekitar Rp286 miliar.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandarlampung, Zakky Irawan, mengatakan kebijakan efisiensi tersebut berlaku secara nasional sehingga tidak hanya dirasakan oleh Kota Bandarlampung.

“Efisiensi ini terjadi di seluruh Indonesia. Besarannya sekitar 30 persen,” ujar Zaki,Sabtu.( 6/6/2026).

Menurutnya, sejumlah daerah lain juga mengalami penyesuaian anggaran dengan nilai yang cukup besar. Bahkan, Pemerintah Provinsi Lampung disebut mengalami efisiensi anggaran lebih dari Rp600 miliar.

Meski demikian, Pemkot Bandarlampung memastikan program-program prioritas tetap berjalan, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.

" Kedua sektor tersebut tetap menjadi fokus utama dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah," terangnya.

Selain menjaga keberlangsungan program prioritas, Pemkot juga terus menyelesaikan kewajiban pembayaran Program Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM) yang sempat menunggak.

"Dari total tunggakan sekitar Rp25 miliar, sebagian besar telah dibayarkan secara bertahap sehingga saat ini hanya tersisa beberapa miliar rupiah," tuturnya.

Zakky menjelaskan, pembayaran P2KM tidak dapat dilakukan sekaligus karena setiap tagihan harus melalui proses verifikasi untuk memastikan layanan kesehatan yang ditagihkan benar-benar telah digunakan oleh masyarakat.

“Kalau sudah diverifikasi dan sesuai, baru dilakukan pembayaran secara bertahap,” jelasnya.

Ia menambahkan, tunggakan kepada rumah sakit swasta saat ini relatif kecil dengan rata-rata keterlambatan pembayaran sekitar dua bulan.

Sementara itu, kewajiban kepada rumah sakit pemerintah masih lebih besar karena menunggu penyaluran dana bagi hasil pajak rokok dan cukai tembakau dari Pemerintah Provinsi Lampung.

Pemkot Bandarlampung berkomitmen segera melunasi sisa tunggakan P2KM setelah dana tersebut diterima. Dana bagi hasil dari pajak rokok dan cukai tembakau selama ini menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk program layanan kesehatan masyarakat.

Terkait Dana Bagi Hasil (DBH), Zakky menyebut penyaluran dari pemerintah provinsi baru terealisasi hingga November 2025.

Sementara hak daerah untuk periode Desember 2025 hingga triwulan pertama tahun 2026 masih terdapat beberapa komponen yang belum disalurkan.

“Kami berharap penyaluran dana yang belum terealisasi dapat segera dilakukan agar kewajiban pembayaran yang masih ada bisa segera diselesaikan,” tandasnya.( Hajim)