SEMARANG, HELOINDONESIA.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan pesan menohok kepada seluruh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII. Dia meminta para pejabat birokrasi tidak sekadar formalitas menggugurkan kewajiban pelatihan dan pulang membawa lembaran sertifikat semata.
Sebaliknya, para pemimpin masa depan ini dipacu untuk melahirkan inovasi yang mampu mentransformasi birokrasi, mempercepat pelayanan publik, dan menghadirkan solusi konkret atas persoalan masyarakat di daerah masing-masing.
Baca juga: Aksi Ketangkasan Paskibra Terbaik Se-Indonesia Unjuk Gigi di USM, Ini Para Juaranya!
Pesan tegas tersebut dilontarkan Luthfi saat membuka ajang PKN Tingkat II Angkatan XXVIII di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Senin 3 Agustus 2026.
Menurutnya, keberhasilan pelatihan kepemimpinan tidak diukur dari kelulusan peserta, melainkan dari perubahan yang mampu mereka ciptakan setelah kembali ke instansi masing-masing.
“Harapannya nanti setelah adanya PKN, dia pulang ke provinsi atau daerahnya bisa mengubah daripada birokrasinya, atau mempunyai terobosan ide-ide kreatif, sehingga mereka akan lebih maju,” kata Luthfi.
Gubernur menegaskan, tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks. Tekanan fiskal, dinamika geopolitik global, hingga tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi mengharuskan setiap pemimpin mampu berpikir adaptif dan berani melakukan inovasi.
Karena itu, kata Luthfi, kepemimpinan bukan sekadar menguasai teori, tetapi kemampuan mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan, dan memastikan kebijakan berjalan efektif.
“Banyak teori kepemimpinan di tempat kita, tetapi bagaimana kita bisa mendengar, melihat, dan bekerja. Jadi yang paling efektif,” ujarnya.
Baca juga: Lebih dari Hiburan, Rembang Symphoni Fest 2026 Jadi Mesin Penggerak UMKM dan Seni Lokal
Luthfi juga mengingatkan bahwa persoalan pemerintahan tidak bisa diselesaikan secara parsial ataupun mengandalkan satu orang. Kunci keberhasilan pembangunan adalah kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
“Mengatasi suatu problem juga tidak bisa sendiri-sendiri. Kita mengatasi problem tidak bisa one man show, parsial, kasus per kasus, tetapi harus kolaboratif secara bersama-sama,” tegasnya.
Menurutnya, seorang pemimpin harus mampu membangun super team, bukan menjadi superman yang merasa bisa menyelesaikan seluruh persoalan sendirian. Sinergi perlu dibangun mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa.
Sebagai contoh, Luthfi menyinggung keberhasilan Jawa Tengah mempertahankan posisi sebagai lumbung pangan nasional. Pada 2025, produksi gabah provinsi ini mencapai sekitar 9,5 juta ton atau berkontribusi hampir 15,6 persen terhadap produksi nasional. Capaian tersebut, katanya, merupakan hasil kerja bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota dan organisasi perangkat daerah, bukan keberhasilan satu institusi semata.
Model kolaborasi serupa, lanjutnya, perlu diterapkan dalam pengembangan sektor pariwisata, ekonomi hijau, hingga penyelesaian berbagai persoalan pembangunan lainnya.
Berdasarkan data BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, PKN Tingkat II Angkatan XXVIII diikuti 51 peserta yang berasal dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota dari berbagai wilayah Indonesia. Keberagaman tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat jejaring, bertukar pengalaman, dan membangun praktik-praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan.
Tiga Kompetensi
Sementara itu, Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Erna Erawati, menekankan bahwa pemimpin birokrasi masa depan harus memiliki tiga kompetensi utama, yakni kepemimpinan adaptif, berorientasi pada dampak, dan mampu membangun kolaborasi.
Baca juga: Mengayun Stik Demi Masa Depan: USM Gelar Charity Golf 2026 Buka Akses Beasiswa
Menurutnya, masyarakat tidak lagi menilai keberhasilan pemerintah dari banyaknya program yang diluncurkan, melainkan dari sejauh mana pemerintah mampu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.
“Masyarakat sering kali tidak menanyakan berapa banyak programnya. Masyarakat hanya menginginkan masalahnya selesai. Mereka menginginkan kehadiran negara yang benar-benar memiliki dampak atau makna bagi masyarakat,” kata Erna.
PKN Tingkat II Angkatan XXVIII dibuka dengan dihadiri Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ayodhia G.L. Kalake, Sekretaris BPSDM Kementerian Dalam Negeri Afrijal Dahrin DJ, jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. (Aji)
