LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM – Trotoar yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semestinya menjadi fasilitas publik yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki. Namun, kondisi di sejumlah titik di Kota Bandarlampung justru memperlihatkan persoalan berbeda.Selasa.( 10/11/2026).
Salah satunya terlihat di Jalan Sultan. Trotoar yang seharusnya menjadi ruang bagi pejalan kaki kini dimanfaatkan pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan. Bahkan, pada malam hari, lapak-lapak tersebut dilengkapi lampu penerangan yang membuat aktivitas perdagangan semakin terlihat.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan dan konsistensi Pemerintah Kota Bandarlampung dalam menjaga fungsi fasilitas umum.Persoalan tersebut bukan semata menyangkut estetika kota, tetapi juga berkaitan dengan ketertiban umum, hak pejalan kaki, serta kepastian penegakan peraturan daerah.
Penertiban PKL di Kota Bandarlampung berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan menindak pelanggaran terhadap pemanfaatan fasilitas umum.
Dalam menjalankan penegakan aturan, Satpol PP memiliki sejumlah tahapan, mulai dari sosialisasi, pendekatan persuasif, pembinaan, pemberian surat peringatan hingga tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Ketertiban Umum (Kabid Trantibum) Satpol PP Kota Bandarlampung, Hamdi, sebelumnya menyampaikan bahwa penertiban terhadap PKL tinggal menunggu momentum yang tepat.
Ia juga menyebutkan bahwa surat peringatan kedua telah dilayangkan. Pihaknya masih akan memberikan satu kali lagi surat peringatan sebelum mengambil langkah selanjutnya.
Di sisi lain, Satpol PP sebelumnya telah melakukan pembongkaran lapak PKL yang berdiri di atas saluran drainase di Jalan Emir M. Noer.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa tindakan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan fasilitas umum dapat dilakukan oleh aparat penegak Perda.
Karena itu, masyarakat berharap penegakan aturan juga diterapkan secara konsisten di lokasi lain yang menghadapi persoalan serupa, termasuk trotoar di Jalan Sultan.
Jangan sampai muncul kesan bahwa penertiban hanya dilakukan di titik-titik tertentu, sementara penggunaan trotoar yang tidak sesuai peruntukannya justru dibiarkan berlangsung berlarut-larut.
Pemerintah Kota Bandarlampung tentu memiliki tanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, pemberdayaan ekonomi masyarakat semestinya tetap berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap aturan serta perlindungan hak masyarakat sebagai pengguna fasilitas publik.
Trotoar bukan ruang yang dapat dialihfungsikan begitu saja. Pembangunannya menggunakan APBD yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, manfaatnya harus benar-benar dikembalikan kepada masyarakat, terutama pejalan kaki.
Kini, publik menunggu tindak lanjut Satpol PP Kota Bandarlampung. Apakah surat peringatan pertama, kedua, hingga ketiga hanya akan menjadi formalitas administratif, atau benar-benar diikuti tindakan penegakan Perda?
Jangan sampai trotoar yang dibangun untuk kepentingan pejalan kaki kehilangan fungsi utamanya, sementara penegakan aturan berhenti sebatas surat peringatan.( Hajim)
