LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM — Kejutan terjadi dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara TA 2022. Plh Sekda sekaligus mantan Sekretaris DPRD Lampung Utara, Ahmad Alamsyah, divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang.
Putusan tersebut berbanding terbalik dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya meminta Ahmad Alamsyah dihukum delapan tahun penjara, denda Rp500 juta, serta membayar uang pengganti Rp330 juta. Dalam perkara ini, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp2,98 miliar.
Yang membuat putusan ini semakin menarik, salah seorang hakim anggota menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Meski demikian, mayoritas majelis hakim memutuskan membebaskan Ahmad Alamsyah dari dakwaan yang diajukan penuntut umum.
Ahmad menyambut putusan tersebut dengan rasa syukur. Sementara itu, JPU menyatakan masih pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
Putusan bebas ini menjadi babak penting dalam perkara yang sejak awal menyeret dua pejabat pengelola anggaran lainnya di lingkungan Sekretariat DPRD Lampura, yakni Isman Efrilian, mantan bendahara serta Faruk, mantan Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Bagian Keuangan.
Mereka sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Lampung dalam perkara dugaan penyimpangan anggaran Sekretariat DPRD Lampung Utara TA 2022. Penyidik menduga terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan atau bersifat fiktif sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp2,98 miliar.
Dalam perkembangan penyidikan, Ahmad Alamsyah lebih dahulu ditahan pada 12 Januari 2026. Isman Efrilian dan Faruk kemudian ditahan pada 19 Januari 2026 setelah memenuhi panggilan penyidik Kejati Lampung.
Ketiganya selanjutnya menjalani persidangan di PN Tipikor Tanjungkarang. Berkas perkara mereka tercatat dalam nomor perkara berbeda, yakni Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2026/PN Tjk untuk Ahmad Alamsyah, Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2026/PN Tjk untuk Isman Efrilian, dan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2026/PN Tjk untuk Faruk.
Pemisahan nomor perkara ini penting karena putusan terhadap satu terdakwa tidak serta-merta menentukan nasib hukum dua terdakwa lainnya.
Bagaimana Nasib Isman Efrilian dan Faruk?
Berdasarkan daftar perkara resmi PN Tanjungkarang yang diperbarui pada 6 November 2026, perkara Isman Efrilian dan Faruk masih tercatat dalam tahap tuntutan. Perkara Ahmad Alamsyah juga tercatat pada tahap yang sama dalam daftar tersebut. Sumber: SIPP PN Tanjungkarang.
Namun, karena informasi putusan bebas Ahmad Alamsyah merupakan perkembangan setelah pembaruan data itu, status terbaru perkara Isman dan Faruk perlu dipastikan melalui agenda sidang dan amar putusan masing-masing.
Dengan demikian, belum tepat menyimpulkan Isman Efrilian dan Faruk ikut bebas atau telah divonis bersalah hanya berdasarkan putusan terhadap Ahmad Alamsyah.
Keduanya memiliki posisi berbeda dalam struktur pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Lampung Utara. Isman bertugas sebagai bendahara pengeluaran, sedangkan Faruk menangani evaluasi dan pelaporan keuangan.
Peran masing-masing, termasuk dugaan keterlibatan dalam kegiatan yang dipersoalkan, harus diuji berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan.
Dugaan Kerugian Negara Rp2,98 Miliar
Perkara ini bermula dari dugaan penyalahgunaan anggaran Sekretariat DPRD Lampung Utara Tahun Anggaran 2022. Penyidik Kejati Lampung mengungkap dugaan kegiatan fiktif serta persoalan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Dalam perkembangan awal penyidikan, muncul pula informasi mengenai aliran dana ke sejumlah rekening pribadi. Namun, rincian aliran uang, pihak yang menerima, dan tanggung jawab setiap terdakwa harus merujuk pada dakwaan, alat bukti, serta pertimbangan hakim dalam persidangan.
Nilai kerugian negara yang disebut dalam perkara ini sekitar Rp2,98 miliar. Angka tersebut merupakan kerugian yang dikaitkan dengan dugaan penyimpangan anggaran, bukan dengan sendirinya bukti bahwa setiap terdakwa bertanggung jawab atas seluruh nilai kerugian tersebut. (Mikhy)
