SEMARANG. HELOINDONESIA.COM - Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah diminta tidak menunggu bencana datang untuk mulai bergerak. Kesiapan personel, peralatan, logistik, hingga jalur koordinasi harus dipastikan sejak dini agar penyelamatan warga tidak terlambat ketika banjir, tanah longsor, maupun bencana hidrometeorologi lainnya terjadi.
Menurut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, kecepatan penanganan menjadi faktor penting dalam menghadapi bencana. Karena itu, seluruh pemerintah daerah harus memastikan setiap unsur penanggulangan bencana siap bekerja dan mampu bergerak secara terpadu, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga desa.
Baca juga: Biar Tak Kebablasan, Mahasiswa Ilkom USM Edukasi Siswa SD Kenali Garis Batas Bercanda
Pesan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat memimpin Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi Provinsi Jawa Tengah 2026–2027 di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis pagi, 19 November 2026.
“Yang paling penting adalah quick response. Quick response itu apa? Kecepatan penanganan awal pada saat bencana,” tegasnya.
Menurut Luthfi, penanganan bencana tidak bisa dibebankan kepada satu instansi. Dibutuhkan kerja bersama antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Basarnas, PMI, relawan, dan masyarakat.
Kolaborasi itu harus mencakup seluruh tahapan penanganan, mulai dari evakuasi warga, mobilisasi personel, penyediaan logistik dan dapur umum, pelayanan kesehatan, hingga pemulihan infrastruktur yang terdampak.
Baca juga: Buah Kerja Sama Jateng-Kaltim, 1.000 Domba Tegal Siap Masuk Samarinda
Karena itu, setiap unsur diminta memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Koordinasi juga harus berjalan efektif agar tidak terjadi keterlambatan ketika situasi darurat membutuhkan keputusan dan tindakan cepat.
Luthfi secara khusus meminta bupati dan wali kota menindaklanjuti kesiapsiagaan tersebut di wilayah masing-masing, terutama daerah yang memiliki risiko bencana tinggi. Pemerintah kabupaten/kota harus mampu mengambil langkah awal tanpa harus menunggu seluruh bantuan datang dari pemerintah provinsi.
“Kita tidak ingin ketika terjadi bencana justru tidak siap. Maka seluruh kabupaten/kota harus melaksanakan kesiapsiagaan ini. Jangan sampai kita terdadak sontak, kesusu. Personel maupun peralatan harus sudah siap,” ujarnya.
Baca juga: Menikmati Kopi dan Freshly Baked Bread, Ritual Paling Pas Saat Mengawali Hari
Kesiapsiagaan tersebut menjadi penting karena Jawa Tengah mulai memasuki periode musim hujan. Berdasarkan perkiraan BMKG, puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Februari 2027.
Sistem Peringatan Dini
Luthfi mengatakan, pemerintah tidak boleh menunggu hingga puncak musim hujan tiba untuk mempersiapkan penanganan bencana. Pengecekan personel, peralatan, kesiapan operasional, hingga mekanisme komunikasi harus dilakukan sejak sekarang.
Dengan begitu, ketika bencana terjadi sewaktu-waktu, seluruh unsur sudah mengetahui langkah yang harus dilakukan dan dapat langsung bergerak.
Selain kesiapan aparatur, Luthfi menekankan pentingnya sistem peringatan dini dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat. Informasi mengenai potensi bencana harus disampaikan secara cepat dan mudah dipahami, termasuk melalui media sosial.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui potensi ancaman di lingkungannya sekaligus memahami tindakan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri.
“Jadi namanya bencana itu biasanya bisa dimitigasi dengan adanya woro-woro atau peringatan dini. Ini penting agar keselamatan jiwa dan harta itu bisa ditanggulangi,” katanya.
Apel siaga tersebut diikuti sekitar 250 personel dari berbagai unsur, antara lain TNI, Polri, BPBD, Basarnas, PMI, perangkat daerah, dan organisasi relawan. (Aji)
