LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Sejumlah Fraksi DPRD Lampung Timur menolak rencana pemerintah kabupaten yang akan "ngutang" ke pusat pada pelaksanaan anggaran 2026. Jika hal itu terjadi, maka beban rakyat kian berat dan akan sulit untuk membayar.
Hal itu ditegaskan Hanif Fauzi, Wakil Ketua DPRD LampungTimur dari Fraksi Partai Gerindra menanggapi penyampaian Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah pada Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026.
Pada nota tertulis tersebut, Bupati Ela menyatakan jika pada Anggaran 2025 terdapat Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp50 miliar. Sedangkan untuk pelaksanaan anggaran, pemkab berencana akan meminjam ke pusat melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT.SMI/ BUMN) sebesar Rp200 miliar.
"Jika ini disetujui atau terjadi, kita bayar pakai apa. Bunganya saja sekitar Rp24 miliar selama empat tahun,'ujar Hanif Fauzi.
Oleh sebab, karena rencana pinjaman mencapai ratusan miliar dan belum ada formula khusus untuk membayar ditambah akan kian memberatkan rakyat, maka Fraksi Gerindra menolak rencana pemerintah yang terkesan memaksakan diri tanpa memikirkan beban untuk membayarnya.
"Atas nama rakyat, Fraksi Gerindra dengan tegas menolak rencana itu,"tegas Hanif.
Anggota Fraksi Gerindra yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Lampung Timur M.Zakwan membenarkan jika fraksinya dengan tegas menolak rencana pemkab yang akan mengutang Rp 200 miliar ke pusat untuk pelaksanaan anggaran 2026.
"Anggaran kita sudah sangat besar yakni sekitar Rp2,1 triliun dan sumber pendapatan masih banyak peluang. Jadi nggak perlu tergesa-gesa harus ngutang,"tegas Zakwan.
Sementara itu, Fraksi Nasdem pun sepakat menolak rencana pemkab untuk meminjam ratusan miliar dengan alasan untuk kegiatan pembangunan di kabupaten berpenduduk satu juta jiwa lebih itu.
"Saya sudah empat periode jadi anggota dewan. Baru kali ini Pemkab mau ngutang ratusan miliar,"ujar Yusran Amirullah yang juga Ketua DPC Partai Nasdem Lampung Timur itu.
Menurut Kanjeng, sapaan Yusran Amirullah, dengan meminjam ratusan miliar, hal itu akan menimbulkan masalah baru baik bagi pemkab dan rakyat saat pengembalian. Meskipun hal itu selama empat tahun.
"Pokok pinjam Rp200 miliar plus bunga Rp24 miliar. Dari mana untuk bayarnya"ujar Yusran.
Meskipun hal itu masih rencana, Fraksi Nasdem dengan tegas menolak rencana tersebut.
"Fraksi Nasdem dengan tegas menolak karena selama ini kita nggak pernah ngutang dan jangan sampai rakyat jadi korban,"pungkas Yusran.
Pada Paripurna itu, Bupati Ela juga menyampaikan skala prioritas 2026 diantaranya, peningkatan kemantapan infrastruktur dasar, reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan serta peningkatan investasi dan hilirisasi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
(Khairuddin)