Disdikbud Lambar Diduga Bisnis Benner Bergambar Bupati Parosil

Rabu, 8 April 2026 12:07
Benner mahal sosialisasi program pendidikan Kabupaten Lampung Barat. HELO LAMPUNG

LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Disdikbud Kabupaten Lampung Barat diduga "bisnis" beraroma pungli pembuatan benner sosialisasi Program Peningkatan Mutu Pendidikan bergambar Bupati Parosil, Wakil Bupati Mad Hasnuri, dan Kadisdikbud Tati Sulastri.

Setiap sekolah dari PAUD, SD, hingga SMP wajib membeli dua benner yang masing-masing berukuran 2X3 meter. Tebus kedua benner, setiap sekolah diarahkan datang dan membayar gopek (Rp500 ribu untuk dua benner) dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke Disdikbud Lambar. 

Kadisdikbud Tati Sulastri

Melalui berbagai media, Kadisdikbud Tati Sulastri mengatakan belanja benner tersebut diperbolehkan dengan penggunaan dana BOS selama mendukung kegiatan pembelajaran dan manajemen sekolah. Dia juga menjelaskan pentingnya sosialisasi program pendidikan. 

Para kepala sekolah mengaku mendapatkan pengarahan pembelian benner dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) tentang sosialisasi program pendidikan yang harus dipasang di setiap sekolah. K3S adalah wadah yang salah satu tugasnya menindaklanjuti kebijakan Disdik.

Jika di pasar bebas, dengan harga benner biasa rata-rata Rp15 ribu per meter, biaya produksi benner ukuran 2X3 seharga Rp90 ribu atau dua benner seharga Rp180.000. Di atas kertas, ada selisih keuntungan sekitar Rp320 ribu.

Catatan Heloindonesia.com, di kabupaten ini, diperkirakan, ada sekitar 530 lebih sekolah PAUD, SD, hingga SMP. Maka, hitungan kasarnya, dari harga cetak Rp15 ribu per meter dapat terkumpul laba Rp169.600.000.

Benner yang dicetak Disdikbud Lampung Barat tipis. Jika dicetak dengan kualitas terbaik dan bahan tebal Rp35 ribu per meter, biaya produksi sekitar Rp420.000. Masih ada selisih Rp80 ribu per dua benner setiap sekolah. Total jika semua sekolah bayar, masih dapat SHU Rp42. 400.000.

Sisa keuntungan konon buat transportasi dan akomodasi, masih susuk? Apa lagi sekolah yang mengambil sendiri ke Disdikbud Lambar, ongkos cukup ke percetakan saja. 

"Kami dalam posisi sulit, tak ada pilihan selain mengikuti arahan pihak Dinas," ujar seorang kepala sekolah ketika dikonfirmasi media, Rabu (8/4/2026). (HBM)

Berita Terkini