LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Abu Hasan dari Focus Group Discussion Desa Kawasan Hutan (FGD DKH) was-was pemerintah kabupaten/kota serta Pemprov Lampung abai memperjuangkan kebijakan pemerintah pusat terkait legalitas lahan warga yang saat ini masuk dalam kawasan register.
"Hingga saat ini, kami belum melihat proses sosialisasi, pendataan dan terkait invertarisasi tim terpadu untuk nantinya masuk dalam Program TORA," ujarnya kepada Helo Indonesia Lampung, Sabtu (15/7/2023).
Pemerintah Pusat, katanya, sudah mengeluarkan kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH). Tinggal bagaimana agar pemerintah daerah, para bupati dan gubernur, proaktif memberikan datanya.
Karena, jika sampai pemerintah kabuaten/kota dan gubernur sampai batas waktunya tidak menyampaikan data tersebut maka dianggap tidak mengajukan permohonan PPTPKH.
Baca juga: Warga 3 Register Datang dan Minta DPD RI Bantu Segera Selesaikan Lahan
"Kasihan rakyat yang sudah puluhan Tahun memimpikan lahan pemukimannya lepas dari kawasan kehutanan kalau tidak di rekomendasikan pemerintah daerah," ujarnya
Kebijakan ini senafas dengan harapan Presiden Joko widodo lewat Program Nawacita dan Program TORA agar desa-desa definitif yang ada dalam kawasan kehutanan dilegalisasi tak masuk dalam kawasan register yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Lampung.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik pada 202, ada 25.863 desa yang berada di sekitar kawasan hutan dengan 36,7 persen termasuk kategori miskin, khususnya di Lampung masih ada sekitar 200 desa.
Dirjen PKTL sudah mengeluarkan surat agar dilaporkan data subjek dan objek pemukiman dan fasos fasum dan Pembentukan Tim Teknis Per Kabupaten yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Dalam Nomor : SK.5/PKTL-KUM/PKHK/Pla.2/1/2023 Hal : Permintaan Data Subjek dan Objek Pemukiman Fasilitas sosial dan Fasilitas Umum dalam Kawasan Hutan dan Pembentukan Tim Teknis Perkabupaten/ Kota dalam Rangka kegiatan Tim Terpadu PPTPKH di Provinsi Lampung. (HBM)