LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Tokoh politik senior dan masyarakat Alzier Dianis Thabranie (IDT) ikut kecewa mengikuti gaduhnya pemberitaan negatif tentang Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya di masyarakat dan berbagai platform media sosial.
Menurut Mantan Ketua Golkar Lampung, Ardito Wijaya ternyata setelah terpilih jadi kepala daerah berbeda dengan orangtuanya, Achmad Pairin, bupati Lampung Tengah periode 2010-2015 dan wali Kota Metro periode 2021-2026.
Alzier yang sempat dekat dengan Achmad Pairin yang simpatik dan menjaga adab. "Kami begitu dekat saat dirinya terjun ke politik berawal dari Partai Golkar, pernah menjadi anggota DPRD Lampung," kata Mantan Ketua Golkar Lampung dua periode itu.
Dia menduga profesinya yang merintis dari bawah sebagai mantri sebelumnya telah menempa dirinya sebagai pelayan masyarakat. "Mungkin berbeda dengan sang anak yang telah tumbuh dalam bayangkan kebesaran sang ayah," kaya Alzier kepada Helo Indonesia, Minggu (20/7/2025).
Sejak terpilih sebagai bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya terkesan tak simpati. "Masak rapat penting sampai tertidur dan tak segera minta maaf kepada rakyat yang telah memberikan mandat kepadanya sebagai kepala daerah," kata Alzier.
Foto dirinya tertidur saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi Nasional (Balegnas) di DPR RI, Rabu (9/7/2025) viral di berbagai media sosial. Dia mengakui sempat tertidur 2-3 menit dan minta maaf kepada Gubernur Mirza dan Wagub Jihan.
Sebelumnya, dirinya juga sempat jadi kontroversial terkait terpilih iparnya sebagai sekda kabupaten setempat. Sekjen Laskar Lampung Panji Nugraha mengecam dugaan KKN bahkan dirinya mengirim surat notifikasi protes terpilihnya sang ipar.
Dalam catatan Helo Indonesia, kritikan terhadap Ardito yang baru seusia jagung memimpin Lampung Tengah, antara lain:
1. Panggung Simbolik Tanpa Substansi
Rosim Nyerupa dari Puskada Lampung Tengah menilai bahwa 100 hari pertama pemerintahan Ardito lebih banyak diisi dengan seremoni seperti aksi bersih-bersih taman dan retreat birokrasi, tanpa menangani kebutuhan utama masyarakat seperti kondisi jalan rusak dan minimnya tenaga medis di puskesmas .
2. Janji Program Belum Terealisasi
Dari 30 janji kampanye, sebagian besar belum terealisasi. Program PAKEM (Ardito‑Koheri Mengajar) berjalan, namun belum menyinggung isu struktural seperti peningkatan mutu guru atau digitalisasi sekolah .
3. Minim Infrastruktur Jalan
Meskipun diangkat sebagai janji penting, perbaikan jalan desa belum terlihat jelas. Dana yang terbatas dan kurangnya strategi pendanaan alternatif membuat janji Rp 400 miliar/tahun tampak tak realistis .
4. Respons Lemah Terhadap Konflik Sosial
Insiden kekerasan di Kampung Gunung Agung akibat dugaan korupsi bansos memperlihatkan ketidakhadiran pemerintah dalam merespons konflik sosial yang berkembang sejak awal tahun. Ardito dianggap gagal mencegah eskalasi yang mengakibatkan korban jiwa .
5. Pemotongan Insentif Aparat Desa
Kebijakan pengurangan tunjangan untuk kepala kampung, sekretaris, BPK, dan Linmas dianggap mematikan semangat kerja di level akar rumput dan bertentangan dengan janji kesejahteraan aparatur desa .
6. Isu Nepotisme & Transaksi Jabatan
Rosim menyoroti praktik dugaan jual beli jabatan dan nepotisme: adik ipar Ardito disebut dominan dalam seleksi Sekda, tanpa adanya penolakan publik terhadap isu tersebut. Tata pemerintahan dianggap jauh dari prinsip meritokrasi .
7. Distrust Publik dan Demokrasi Lokal yang Terkikis
Praktik birokrasi transaksional ini berpotensi merusak kepercayaan publik kepada institusi, serta menumbuhkan apatisme politik. Demokrasi dirasakan berubah jadi tontonan, bukan interaksi warga dan pemimpin secara sejajar .
8. Kritik dari PDIP terhadap Rencana Utang Daerah
Ketua DPC PDIP Lampung Tengah, Sumarsono, menolak rencana pinjaman daerah yang diajukan pemerintahan Ardito, menyatakan bahwa kondisi saat ini belum mendesak dan berisiko membebani keuangan daerah secara prematur .
Kesimpulan
Kritik terhadap Bupati Ardito banyak menekankan pada ketimpangan antara citra simbolik dan efektivitas substansif. Masih banyak pertanyaan tentang komitmen pelayanan publik, transparansi birokrasi, serta bagaimana janji kampanye dilembagakan secara nyata.
Jika Anda ingin mendalami satu aspek tertentu, seperti konflik sosial di Gunung Agung atau proses seleksi Sekda, saya bisa bantu mencari informasi lebih detail. Menurut Anda, mana dari isu-isu ini yang paling penting atau menarik untuk dibahas lebih lanjut? (HBM)
-
