Penulis H. Darussalam, SH, MH
Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Lampung
DALAM politik modern, penilaian kepada seorang presiden seharusnya tidak didasarkan pada individunya, melainkan terhadap arah kebijakan, kepentingan nasional, dan stabilitas negara. Karena itu, ketika muncul pertanyaan mengapa Presiden Prabowo Subianto harus dibela dan dijaga legitimasi kepemimpinannya, jawabannya tidak cukup dilihat dari sosok Prabowo semata, tetapi dari konteks geopolitik global dan tantangan domestik yang sedang dihadapi Indonesia.
Geopolitik
Dunia saat ini berada dalam fase ketidakpastian yang tinggi. Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok semakin tajam. Konflik Rusia-Ukraina belum sepenuhnya mereda. Ketegangan di Timur Tengah berulang kali mengancam stabilitas energi dan perdagangan global.
Indonesia, sebagai negara dengan sumber daya alam strategis dan posisi geografis yang berada di jalur perdagangan dunia, tidak mungkin berdiri di luar pusaran tersebut. Dalam kondisi seperti ini, pergantian arah kebijakan secara drastis atau melemahnya otoritas pemerintahan dapat menimbulkan risiko besar.
Investor menahan modal, pasar kehilangan kepercayaan, dan negara-negara besar berusaha memperluas pengaruhnya melalui berbagai instrumen ekonomi maupun politik.
Dari perspektif ini, Prabowo harus dibela agar sebagai pemimpin dirinya mampu terus menjaga stabilitas pemerintahannya sebagai bagian dari menjaga posisi tawar Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin keras.
Hilirisasi
Salah satu agenda besar yang menonjol dari pemerintahan Prabowo adalah melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Gagasan ini pada dasarnya bertujuan agar Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.
Kebijakan semacam ini tentu tidak selalu berjalan mulus. Negara-negara yang selama ini menikmati pasokan bahan baku murah dari Indonesia memiliki kepentingan ekonomi yang tidak kecil.
Dalam sejarah ekonomi dunia, upaya negara berkembang untuk naik kelas hampir selalu menghadapi tekanan, baik melalui mekanisme pasar, diplomasi, maupun opini publik internasional.
Karena itu, pendukung pemerintah melihat bahwa konsistensi terhadap agenda hilirisasi memerlukan dukungan politik yang kuat dan kepercayaan publik yang terjaga.
Ancaman
Dalam politik nasional, ancaman terhadap efektivitas pemerintahan tidak selalu datang dari oposisi resmi. Kadang-kadang ia muncul dalam bentuk polarisasi sosial, disinformasi, pertarungan elite, atau ketidakpuasan publik yang terus membesar akibat persoalan ekonomi.
Saat ini, tantangan terbesar pemerintah justru berada pada persepsi publik. Di satu sisi, masyarakat memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap pemerintahan baru. Di sisi lain, realitas ekonomi global membuat banyak janji memerlukan waktu lebih panjang untuk diwujudkan.
Ketika harapan bergerak lebih cepat daripada hasil yang terlihat, muncul ruang bagi kekecewaan. Jika tidak dikelola dengan baik, kekecewaan tersebut dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan.
Di sinilah pemerintah menghadapi ujian sesungguhnya: bukan hanya bekerja, tetapi juga mampu menjelaskan arah dan capaian kebijakannya secara meyakinkan kepada masyarakat.
Ada beberapa faktor yang sering menjadi sorotan:
Pertama, tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat. Harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, dan daya beli tetap menjadi ukuran utama keberhasilan pemerintah di mata rakyat.
Kedua, derasnya arus informasi digital. Media sosial memungkinkan kritik berkembang dalam hitungan menit, sering kali tanpa proses verifikasi yang memadai.
Ketiga, ekspektasi yang sangat tinggi terhadap figur Prabowo sendiri. Ketika harapan publik sangat besar, standar penilaiannya pun menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan pemimpin biasa.
Akibatnya, setiap kebijakan pemerintah bukan hanya dinilai dari substansinya, tetapi juga dari persepsi yang berkembang di ruang publik.
Dukungan
Dalam negara demokrasi, membela pemerintah tidak identik dengan membenarkan seluruh kebijakannya. Dukungan yang sehat justru harus berjalan bersama kritik yang konstruktif.
Jika kebijakan benar, masyarakat perlu mendukungnya. Jika ada kekurangan, masyarakat berhak mengoreksi dan mengingatkan.
Yang perlu dihindari adalah situasi ketika kritik berubah menjadi upaya sistematis untuk meruntuhkan kepercayaan publik tanpa dasar yang kuat, atau sebaliknya ketika dukungan berubah menjadi pembenaran tanpa evaluasi.
Yang Dijaga Bukan Hanya Prabowo, Tetapi Arah Indonesia
Pada akhirnya, alasan sebagian kalangan menilai Presiden Prabowo perlu didukung bukan semata-mata karena figur pribadinya. Argumen mereka bertumpu pada keyakinan bahwa Indonesia sedang menghadapi persimpangan sejarah yang penting: persaingan geopolitik global, perebutan nilai tambah sumber daya alam, transformasi ekonomi nasional, dan kebutuhan menjaga stabilitas sosial-politik.
Namun, dukungan tersebut hanya akan bertahan apabila pemerintah mampu membuktikan bahwa visi dan misinya benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam demokrasi, kepercayaan publik bukanlah warisan yang bisa disimpan selamanya. Ia harus terus diperoleh melalui kerja, keteladanan, transparansi, dan hasil yang dirasakan rakyat.
Karena itu, yang sesungguhnya harus dijaga bukan hanya Presiden Prabowo sebagai individu, melainkan keberhasilan agenda nasional yang diyakini mampu membawa Indonesia menjadi negara yang lebih kuat, mandiri, dan berdaulat di tengah dunia yang semakin tidak menentu. Semoga. Hasbunallah wa ni'mal wakil. ***
