HELOINDONESIA.COM - Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menyorotinya kekosongan jabatan 514 Bawaslu kabupaten/kota. Imbasnya, tahapan pemilu dan sejumlah pelanggaran luput dari pengawasan.
Hal itu disampaikan Kaka dalam diskusi media dengan tema "Bawaslu Banyak Cakap, Seleksi Banyak Ngadat", Rabu (16/8/2023).
Berdasarkan hasil pemantauan pihaknya, ditemukan bahwa banyak problem yang terjadi di tingkat nasional. Salah satunya terkait penundaan hasil pleno dan problemnya murni ada di Bawaslu RI.
"Berdasarkan laporan di tingkat provinsi itu penilaian dilakukan tidak secara objektif sebagaimana mestinya melalui tes CAT, tes kesehatan, tes kejiwaan dan wawancara," ujarnya.
Baca juga: Parosil Akhiri Safari Permohonan Maaf ke Rumah Ketua PAN Lampung
"Ada dugaan dari temen-temen ada ketidak objektifan, problem kedua soal kriteria lolos atau tidak lulus ada kriteria yang dipertanyakan daei tes kesehatan atau psikologi," demikan Kaka menambahkan.
Selain itu, banyaknya baliho bertebaran di jalan raya juga luputnya pemgawasan. Padahal tahapan kampanye belum dimulai. "Contoh soal penebaran baliho bacaleg. Padahal saat ini baru partai politik saja yang menjadi peserta pemilu, harus diawasi, dicegah dan ditindak, ini bawaslu tidak ada. Mereka berlindung menggunakan kata ajakan," kata Kaka Suminta.
Lebih lanjut, Dikatakan Kaka juga ada dugaan transaksional dari tingkat tim seleksi, tetapi laporan itu harus lebih dulu dibuktikan dengan adanya bukti. Apabila laporan dari tingkat kabupaten/kota sangat kuast maka KIPP akan membukanya ke publik.
"Kita akan bentuk tim investigasi khusus untuk itu, karena ini sangat menggangu karena kalau terbukti hasil seleksi transaksional maka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan," pungkasnya
