LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM — Perjalanan itu dimulai dari sebuah video: kamera bergoyang, angin memukul wajah, dan sebuah kapal kayu berisi lebih dari 30 penumpang terombang-ambing di atas gelombang. Di sanalah kisah ini berdenyut—tentang sembilan pekon di pesisir Kabupaten Tanggamus yang seakan tertahan di lorong waktu.
Faisal, aktivis asal Bandarlampung yang merekam perjalanan itu, menyebut laut sebagai satu-satunya jalan. Tak ada aspal, tak ada jalur darat yang menembus rimba. Untuk mencapai wilayah di Kecamatan Pematang Sawa itu, orang-orang harus mempercayakan hidupnya pada perahu kayu, menyeberangi ganasnya Samudera Hindia.
Di antara bentang laut dan lebatnya hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, sembilan pekon itu berdiri dalam sunyi. Untuk berobat, belajar, atau sekadar membeli kebutuhan pokok, warga harus menunggu kapal datang—kadang berjam-jam, kadang berhari-hari. Sementara jalan darat ke ibu kota kecamatan, selain jauh, nyaris tak terjamah, terhalang rimba yang masih liar.
Kesembilan Kecamatan Pematang Sawa adalah garis tipis antara dua kekuatan alam. Di belakangnya, hutan purba Bukit Barisan berdiri seperti benteng yang tak pernah runtuh. Di depannya, samudera membentang tanpa batas—jalur hidup sekaligus ancaman.
Jejak sejarah kawasan ini tertulis sejak masa kolonial. Pada 1 Juni 1903, wilayah itu tercatat sebagai Kampoeng Tampang di bawah Afdeling Semaka, dipimpin Hasan bergelar Raden Bangsawan. Waktu berjalan, nama dan struktur pemerintahan berubah—dari Onderafdeeling Kotaagung hingga menjadi pekon seperti sekarang—namun satu hal nyaris tak bergeser: keterisolasian.
Pemekaran wilayah pada 2007 melahirkan Pekon Tampang Tua dan Tampang Muda. Pemerintahan silih berganti, dari satu kepala ke kepala lain, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun perubahan administratif tak selalu berbanding lurus dengan perubahan nasib.
Lebih dari satu abad berlalu, sembilan pekon itu masih belum tersentuh jalan raya. Sekitar 3.200 kepala keluarga hidup dengan satu urat nadi: kapal kayu menuju Pelabuhan Kotaagung.
Ketika ombak meninggi dan angin memburuk, jalur itu pun terputus.
Kesembilan pekon tersebut adalah Tampang Tua, Tampang Muda, Martanda, Kaur Gading, Way Asahan, Tirom, Karang Brak, Teluk Brak, dan Way Nipah.
Di setiap pekon, berdiri sekolah dasar dan kantor desa—simbol kehadiran negara yang terasa jauh. Di tingkat kecamatan tersedia tiga SMP negeri dan satu SMA negeri, namun jarak dan akses menjadi tembok yang tak kasatmata.
Banyak anak terhenti langkahnya di tengah jalan. Mereka yang ingin melanjutkan pendidikan harus pergi keluar daerah, menghadapi biaya hidup dan sistem zonasi yang tak mudah ditembus.
Ketika sakit datang, waktu menjadi taruhan. Jika bidan desa tak mampu menangani, warga harus menunggu kapal untuk rujukan. Di pesisir itu, harapan sering kali diukur dari arah angin dan tinggi gelombang.
Di ujung selatan Lampung, sembilan pekon ini seperti berdiri di antara dua dunia—dunia yang terus bergerak maju, dan dunia yang tertinggal, perlahan, hampir tak terdengar. Sebuah ironi yang mengendap: lebih dari seabad sejak masa kolonial, kemerdekaan belum sepenuhnya tiba di sana. (HBM)
