HELOINDONESIA.COM - Carut marutnya proses seleksi jabatan yang terjadi baik di KPU maupun Bawaslu berimbas penurunan tingkat kepercayaan pemilih milenial terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
Peneliti Kata Rakyat, Apriyanti Marwah mengatakan kekosongan jabatan 514 Bawaslu kabupaten/kota merupakan persoalan serius yang haruis cepat dicarikan solusinya.
Dia mengaku khawatir masalah kekosongan jabatan terus berlarut maka dipastikan mengganggu tahapan pemilu serentak 2024.
"Penundaan pengumuman itu terlihat bahwa bagaimana kredibilitas dan menunjukkan ketidakefektifan kerja yang dilakukan," kata Apriyanti dalam diskusi media dengan tema "Bawaslu Banyak Cakap, Seleksi Banyak Ngadat", Rabu (16/8/2023).
Baca juga: Seleksi Bawaslu Mandek, Tahapan Pemilu di 514 Kabupaten/Kota Luput dari Pengawasan
Menurut Apriyanti Bawaslu RI harus segera berbenah menyelesaikan persoalan terkait kekosongan jabatan di 514 kabupaten/kota agar tingkat kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu pulih kembali
"Ini sekali lagi harus menjadi perhatian bersama Bawaslu, KPU, DKPP bahkan komisi II DPR RI. Karena kita sedang berada pada tahapan pemilu yang tidak bisa dianggap sepele," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan kekosongan yang terjadi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan, sehingga membuat Bawaslu dinilai telah keluar dari kerja penyelenggara pemilu.
"Semua itu sudah diatur sedemikian rupa, tetapi masih ada masalah hingga terjadi kekosongan jabatan Bawaslu di 514 kabupaten/kota," pungkasnya.
