HELOINDONESIA.COM - Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko yang menyatakan dukungannya kepada Capres Prabowo Subianto menuai kecaman dari banyak aktivis 98.
Mantan aktivis Forum Kota (FORKOT) Azwar Furgudyama salah satunya. Dia menilai, PDI Perjuangan tak perlu repot-repot memberi sanksi kepada Budiman Sudjatmiko.
Menurutnya, justru jika itu dilakukan malah seperti memberi karpet merah untuk dia. Biarkan rakyat yang memberi sanksi.
"Ngapain PDIP repot-repot memberi sanksi, toh Budiman sendiri sudah membuktikan dan menunjukkan siapa dia sesungguhnya" dia tak lebih hanya selevel politisi yang jika kepentingan pribadinya tidak diakomodir jadi kutu loncat ke partai lain, kata aktivis 98 dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ciputat ini kepada wartawan, Senin (21/8/2023).
Baca juga: Prabowo dan Ganjar Berebut Pengaruh Jokowi, Para Pembesar Parpol Hilang Digdaya Ditekuk Gibran
Menurutnya pemanggilan bahkan pemecatan justru yang diinginkan Budiman.
"Itu panggung atau karpet merah buat dia, ngapain? teman-teman 98 saat ini yang masih memegang teguh nilai-nilai perjuangan sedang fokus dan menggalang kekuatan bagaimana caranya agar Orde Baru yang telah merusak dan menindas rakyat dengan militerismenya jangan sampai kembali ke puncak kekuasaan. Itu fokusnya," ujar pria yang akrab disapa Buya ini.
Dia mengatakan, setiap aktivis itu punya idealisme yang harus dipegang teguh.
"Waktu boleh berubah, musim boleh berganti, tetapi apa yang menjadi cita-cita tidak boleh "lekang oleh panas dan lapuk oleh hujan"," jelasnya.
Baca juga: Maling Motor Buron 4 Bulan Ujungnya Dibui oleh Polsek Gedongtatan
Artinya, lanjut Buya, sebelum apa yang dicita-citakan itu terwujud aktivis sejati tidak boleh surut dari nilai-nilai perjuangan walau selangkah pun.
Apalagi harus berkompromi dan tunduk pada tokoh yang jelas-jelas menjadi aktor utama penindasan itu.
Sementara itu, mantan Sekjen Partai Rakyat Demokratik (PRD) Petrus Hariyanto kepada Heloindonesia mengatakan, dukungan Budiman Sudjatmiko terhadap Prabowo dengan membentuk "Prabu" meneguhkan politik impunitas kepada calon presiden (capres) yang pernah terlibat dalam kejahatan HAM di masa lalu.
Deklarasi organisasi Relawan Prabowo Budiman Bersatu ("Prabu") di Semarang, Jumat, 18 Agustus 2023 lalu, menjadi bukti telanjang dukungan politik Budiman Sudjatmiko dan para pendukung organisasi tersebut kepada Prabowo Subianto, yang pernah terlibat dalam kasus penculikan aktivis 1998.
Baca juga: Manfaat Srikaya Sebagai Bahan Pestisida Nabati, yang Ramah Lingkungan
Menurutnya, aksi tak patut Budiman pun dinilai hanya menjadi pencuci dosa sejarah Prabowo di masa lalu.
“Deklarasi tersebut bukan hanya menunjukkan Budiman mengkhianati kawan-kawan
seperjuangannya, tapi juga mengkhianati keluarga korban penculikan, lebih dalam lagi, dia telah mengkhianati demokrasi dan nilai-nilai kemanusian," paparnya.
Petrus menilai, manuver Budiman secara terang-terangan mendukung Prabowo adalah dukungan kepada penjahat HAM.
Baca juga: DPR: Pembangunan Museum dan Monumen Reog Ponorogo Perlu Diadopsi Daerah Lain
"Langkah politik Budiman Sudjatmiko ingin menghapus jejak hitam pelaku pelanggaran HAM,” kata mantan Sekjen Partai Rakyat Dekokratik (PRD), era ketika Budiman Sudjatmiko menjadi Ketua Umum.
Petrus menolak retorika Budiman bahwa langkah yang diambilnya adalah tugas sejarah.
Menurutnya, Prabowo dianggap Budiman sebagai pemimpin strategis yang mampu mengemban tugas untuk memajukan Indonesia, siap menghadapi tantangan ke depan, berhadapan dengan negara-negara barat.
“Itu pembenaran Budiman saja, untuk melegitimasi bahwa berangkulan dengan penculik adalah keharusan sejarah. Itu bukti pragmatisme Budiman supaya bisa mendapatkan sesuatu ketika Prabowo berkuasa.Padahal belum tentu juga Prabowo menang," tegas Petrus.
Mantan kawan satu sel Budiman di penjara LP Cipinang ini menilai, Budiman tengah mempertontonkan politik oportunis.
“Mana yang lebih menguntungkan. Tetap di PDI Perjuangan tetapi
karier politiknya mandeg, atau berpindah ke Prabowo yang digadang-gadang akan memenangi
pertarungan pilpres? Budiman memilih meloncat ke mantan Pangkostrad yang dipecat era Presiden
Habibie itu, walau menciderai idealismenya sendiri sebagai mantan aktivis. Bahkan, dia telah mencoreng
nama baik aktivis 98 secara keseluruhan,” sesal Petrus.
Baca juga: Gustavo Top Skor Sementara dengan 9 Gol, itu Tidak Ada Artinya Jika Arema Belum Menang
Menurut Petrus, Prabowo Subianto seharusnya tidak cukup hanya diberhentikan dari militer pada
tahun 1998, karena terlibat kasus penculikan, tetapi juga harus diproses sampai ke meja hijau. Apalagi
masih ada 13 aktivis (empat di antaranya merupakan kader PRD) yang belum diketahui nasibnya.
“Seharusnya menjadi tugas Budiman dan kader PRD lainnya untuk menuntaskan hal ini. Masih
ada utang masa lalu yang tetap harus dilunasi. Bukannya malah dikubur dalam-dalam oleh Budiman Sudjatmiko,” kecam mantan narapidana politik PRD yang mendekam selama 3,5 tahun di LP Cipinang ini seraya mengirimkan foto kenangannya selama di dalam LP Cipinang saat bersama Budiman Sudjatmiko dan kawan-kawan lainnya.
Petrus juga menampik anggapan Budiman bahwa Prabowo Subianto telah berubah. Budiman, disebut
Petrus, memiliki cara pandang politik ngawur.
“Tidak benar juga Prabowo Subianto sudah berubah, seperti dikatakan Budiman bahwa sekarang
ada kesamaan cara pandang Prabowo dan dirinya yang seorang mantan aktivis. Cara pandang Budiman,
ngawur. Prabowo belum mengalami perubahan dari watak lamanya. Sekarang ini hanya berubah
taktiknya, seolah-olah dia memuja Presiden Jokowi. Taktik ini tidak lain untuk memanipulasi persepsi
publik, mengambil hati para pendukung Jokowi,” ungkap Petrus.
Baca juga: Balada PSIS Semarang, Sudah Kalah dari Persib lewat Dua Penalti juga Kehilangan Pemain Pilar
Menurut Petrus, track record Prabowo Subianto selama ini justru membahayakan demokrasi.
Lima tahun lalu, ia menggandeng erat kelompok politik Islam garis. Mereka melakukan politik SARA,
menebar kebencian kepada kelompok lain yang tidak disukai bahkan mengkafir-kafirkan kaum muslim lainnya yang tidak sejalan.
Di masa itu, kampanye hitam dengan menyebarkan kebohongan juga begitu massif terjadi di tengah masyarakat.
“Itu adalah rekam jejak Prabowo, tidak saja pelaku penculikan aktivis tetapi menghalalkan segala cara dalam meraih kekuasaannya,” ujar mantan Sekjen Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID).
Petrus menegaskan, dengan dideklarasikannya Relawan Prabu, Budiman sebagai bekas Ketua
Umum PRD pertama itu, justru telah memberi pelajaran nilai-nilai politik buruk kepada generasi sekarang.
“Sama saja Budiman ingin mempertontonkan kepada generasi Z bahwa aktivis itu hanyalah sebuah batu loncatan semata untuk meniti karier politik dalam meraih kekuasaan, walau itu ditempuh dengan menguburkan nilai-nilai yang diperjuangkan semasa menjadi aktivis,” tandasnya.
