HELOINDONESIA.COM - PDI Perjuangan harus menanggung menjadi partai dengan penilaian jelek di masyarakat, sementara keberhasilan hanya dinikmati sendiri oleh Presiden Jokowi.
Penilaian ini disampaikan pengamat politik Ray Rangkuti dalam sebuah wawancara Podcast Ruang Dialektik yang videonya diunggah akun X @Marachihsan pada Senin (26/2/2024).
Padahal, kata Ray Rangkuti, Jokowi sudah menikmati beberapa jabatan publik karena PDIP.
"10 tahun jadi presiden (9 tahun sekarang ini), 10 tahun jadi walikota, 5 tahun jadi gubernur diback up habis-habisan oleh satu partai (PDIP)," ungkap Ray Rangkuti.
Baca juga: 5 Ide Usaha Kekinian dengan Modal Dibawah 1 Juta Sangat Cocok Untuk Pemula
"Nggak cukup anakmu jadi wali kota, oke, menantumu jadi wali kota oke," tambah Ray Rangkuti.
Ray Rangkuti mengatakan bahwa semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan dinikmati sendiri, sementara yang berhubungan dengan kegagalan pindah ke partai ini (PDIP).
"Omnibuslaw yang jelek PDI Perjuangan, bukan Jokowi," katanya.
Lanjut Ray Rangkuti, Undang-undang KPK yang jelek PDI Perjuangan, bukan Jokowi.
Baca juga: Golkar Lampung Perintahkan Calegnya Tak Gaduh, Tunggu Pleno KPU
"Undang-undang Minerba yang jelek PDI Perjuangan, bukan Pak Jokowi. Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang jelek PDI Perjuangan, bukan Pak Jokowi," terangnya.
Dan semua kesalahan itu, lanjutnya, ditanggung oleh partai ini (PDIP).
"Semua keunggulan Anda bawa sendiri. Dan itu pun Anda tidak pernah mengucapkan terima kasih. Alih-alih terima kasih kau seolah-olah mengatakan PDIP diuntungkan oleh saya," jelasnya
Baca juga: Lirik Lagu Cinderella yang lagi Trending di Tktok
Ray Rangkuti pun mempertanyakan, lalu moral macam apa yang bisa dijelaskan pada bangsa kita dengan yang seperti ini.
"Ini praktik yang nggak boleh diberi contoh kepada masyarakat kita. Praktik tidak tahu berterima kasih," tandasnya.