LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM ----- Menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, suasana perkantoran di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) tak hanya dipenuhi dengan semangat nasionalisme, tapi juga dibalut keresahan para abdi negara yang tengah menanti keputusan penting: rolling jabatan.
Di sela persiapan upacara dan kegiatan seremonial, banyak aparatur sipil negara (ASN) terlihat duduk berkelompok, berbincang dalam nada pelan, membahas isu mutasi dan rotasi jabatan yang santer berembus. Bocoran demi bocoran pun beredar, meski belum ada pengumuman resmi dari pejabat berwenang.
Di berbagai ruang kerja, suasana lebih senyap dari biasanya. Para pegawai terlihat lebih sering "tafakur birokratis"—merenung sembari berharap. Beberapa di antaranya mencoba menggali informasi dari jurnalis atau rekan sejawat yang dianggap memiliki akses ke dapur kekuasaan. Bahkan, percakapan di kantin hingga lorong kantor pun tak lepas dari spekulasi: siapa yang akan naik, siapa yang bertahan, dan siapa yang harus merapikan meja.
Isu rolling ini diyakini bakal menyasar posisi-posisi strategis, mulai dari jabatan administrator, pengawas, hingga eselon II. Dalam struktur Pemkab Tubaba saat ini, masih ada sejumlah jabatan kosong dan posisi yang diisi pelaksana tugas (Plt) dalam waktu cukup lama. Ini menjadi alasan kuat bahwa perombakan adalah keniscayaan.
Sebagian ASN yang selama ini bekerja dalam senyap, penuh dedikasi namun jauh dari pusat kekuasaan, mulai mendapat harapan. Barangkali inilah momen mereka mendapat panggilan ke lingkar utama kepemimpinan. Sebaliknya, mereka yang terlalu nyaman dengan relasi politik masa lalu, kini mulai cemas akan digeser oleh arus perubahan.
Kondisi ini menandai pentingnya reformasi birokrasi di daerah. Rolling jabatan bukan sekadar soal ganti orang, tapi soal arah pelayanan publik yang lebih profesional, bersih, dan berpihak pada rakyat. Kepemimpinan daerah ditantang untuk tidak sekadar melakukan pergeseran atas dasar loyalitas politik, melainkan berbasis kompetensi, integritas, dan kinerja nyata.
Sebagai daerah pemekaran yang terus bertumbuh, Tubaba membutuhkan figur-figur birokrat yang progresif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan. Apalagi, dalam dua tahun terakhir, kinerja beberapa dinas sempat disorot karena stagnasi program, lemahnya koordinasi lintas sektor, hingga minimnya inovasi pelayanan.
Kini, publik menanti. Akankah rotasi jabatan ini menjadi babak baru bagi birokrasi Tubaba yang lebih modern dan responsif? Ataukah hanya menjadi ritual lima tahunan yang mengulang pola lama?
Ketika keputusan akhir diumumkan, waktu akan menyingkap segalanya. Dan hingga saat itu tiba, kantor-kantor pemerintahan di Tubaba akan tetap dipenuhi bisik-bisik tentang kekuasaan, pengabdian, dan siapa yang siap naik kelas—atau turun pangkat.
Angka dan Tantangan Nyata
Menurut data di tahun 2024, kebutuhan ASN di Pemkab Tubaba diperkirakan mencapai 7.363 orang, namun jumlah yang ada saat ini hanya sekitar 3.247 orang, terdiri dari 2.761 PNS dan 486 PPPK . Ini berarti masih ada kekurangan drastis sekitar 4.116 pegawai . Di sisi lain, jika tidak ada ASN yang pensiun atau pindah, jumlah ideal bisa mencapai 3.467 orang —sebuah gambaran bahwa reformasi birokrasi dan pengisian formasi mendesak untuk pelayanan publik yang lebih baik.
Kepemimpinan Daerah: Sosok di Balik Perubahan
Sejak tanggal 20 Februari 2025, jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tubaba resmi dipegang oleh Ir. Novriwan Jaya, S.P. sebagai Bupati dan Nadirsyah sebagai Wakil Bupati untuk periode 2025–2030 . Ini menambah bobot penting dalam konteks rolling jabatan, karena langkah reformasi birokrasi kini berjalan seiring dengan kepemimpinan baru. (ROHMAN)