LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM ----Wakil Ketua 1 DPRD Pesawaran M. Nasir minta kepada Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian untuk mengevaluasi waktu pelaksanaan pembangunan pada tahun 2026 ini.
Sebab, anggaran pembangunan yang berasal dari pinjaman kepada PT Bank Lampung sebesar Rp 70 Miliar, direncanakan akan digunakan sebesar Rp 25 Miliar untuk pembangunan pada tahun ini dinilai kurang tepat waktunya.
"Sebelumnya, Kami (DPRD dan Pemkab) sudah diskusikan panjang lebar, sehingga kita setujui pinjaman sebesar Rp70 Miliar itu, dengan dua skema itu (Rp 25 miliar dikerjakan di 2026 dan Rp 45 miliar dikerjakan pada 2027)," kata Nasir usai menghadiri Rakor KONI Pesawaran, Sabtu (31/10/2026).
"Namun, mengingat sisa waktu tahun ini hanya sekitar dua bulan, kami pun menyoroti pelaksanaannya terutama pelaksanaan pekerjaan di tahun ini, sehingga kami meminta kepada Dinas PU dan Bupati Pesawadan jika pelaksanaannya tidak memungkinkan, agar mengevaluasi pelaksanaanya," tambahnya.
Ketua Dewan Kehormatan KONI Pesawaran itu pun mengatakan, sampai dengan saat ini Dinas PU Kabupaten Pesawaran belum menggelar tender, sehingga, jika dipaksakan dilaksanakan pada tahun ini, dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas pembangunannya.
"Kami meminta kepada kadis PU dan Bupati untuk dievaluasi pelaksanaannya. Misalnya kita mundurkan pelaksanaannya ke tahun 2027, supaya kualitas pekerjaannya sesuai dengan harapan masyarakat," kata dia.
Menurut Ketua DPD Partai NasDem Pesawaran itu, masyarakat tentunya sangat mengharapkan kualitas pembangunan yang baik.
"Saya berharap uang Rp 70 Miliar itu dapat digunakan dengan baik, dan saya belum melihat gerakan dari dinas, karena kan ada proses tender dan selanjutnya proses pelaksanaannya, mepet banget waktunya," imbuhnya.
Disinggung terkait Laparan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2025, tentang banyak temuan dari BPK akan kelebihan bayar terutama pada pengerjaan fisik, M Nasir mengaku sudah mendiskusikannya dan akan segera akan memanggil Dinas PU dan Inspektorat.
"Terkait kelebihan bayar atau adanya paket paket proyek yang tidak sesuai kriterianya sehingga, ada temuan BPK yang menjadi kelebihan bayar, tentunya ini jadi perhatian kami, mungkin dalam waktu dekat kami akan panggil OPD terkait," tandasnya.
Ia menambahkan, berdasarkan laporan dari BPK dan masyarakat tentang pekerjaan pada tahun ini, dia pun berencana akan turun untuk mengecek langsung pengerjaaan yang diduga kurang berkualitas.
"Tentunya juga, kami akan turun ke lapangan guna menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pekerjaan fisik di tahun ini, nantinya saya selaku koordinator Komisi III bersama anggota komisi akan menilai dan memberikan laporan terhadap temuan kami di lapangan nantinya," pungkasnya. (Rama)