BOGOR, HELOINDONESIA.COM – Jelang tenggat pengajuan dua nama calon wapres, Presiden Prabowo Subianto konsolidasi dengan para elite partainya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/11/2026).
Sejumlah tokoh yang terlihat hadir antara lain Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Hashim Djojohadikusumo, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Titiek Soeharto, Mochamad Iriawan, Fadli Zon, Irfan Yusuf, Maruarar Sirait, dan Dahnil Anzar Simanjuntak.
Pertemuan tersebut saat meningkatnya perhatian publik terhadap dua figur yang akan diajukan Prabowo kepada MPR RI dan rencana pembicaraan bersama para ketua umum partai koalisi pemerintahan pada 25 November 2026.
Meski agenda pertemuan internal tersebut disebut sebagai pemberian arahan kepada kader, waktunya tidak bisa dilepaskan dari proses pengisian kekosongan jabatan Wapres. Apalagi, tenggat penyerahan dua nama kepada MPR semakin dekat.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebelumnya memastikan pertemuan partai-partai koalisi dengan Prabowo akan berlangsung sebelum 25 November 2026 untuk membicarakan dua nama yang akan diserahkan ke MPR.
Bahlil menyebut pembahasan melibatkan empat partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, yakni Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat. Partai-partai lain yang kini bergabung dalam koalisi pemerintahan juga akan diajak berembuk.
Menariknya, Bahlil secara terbuka menyebut nama Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang masuk dalam preferensi pembicaraan politik. Dasco dinilai memiliki komunikasi yang baik dengan berbagai partai politik. Namun, Bahlil menegaskan bahwa keputusan mengenai dua nama yang akan diajukan tetap berada di tangan Prabowo.
Partai-partai politik, menurut dia, hanya menyampaikan aspirasi dan preferensi masing-masing.
"Siapa namanya, itu hanya yang tahu Bapak Presiden sama Yang Mahakuasa. Kita sifatnya menyampaikan aspirasi," ujar Bahlil, Minggu (22/11/2026).
Dasco, Muzani, hingga Sugiono Masuk Perbincangan
Nama Dasco bukan satu-satunya yang muncul dalam dinamika bursa pengganti Gibran. Ketua MPR Ahmad Muzani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono juga disebut dalam perbincangan politik mengenai figur potensial.
Sebelumnya, Dasco menanggapi dukungan terhadap dirinya dengan meminta semua pihak menghormati kewenangan konstitusional Presiden. Ia tidak ingin pembicaraan mengenai dukungan politik mendahului keputusan Prabowo.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa bursa Wapres tidak sekadar menyangkut popularitas nama, tetapi juga berkaitan dengan komunikasi antarkekuatan politik, pertimbangan partai pengusung, dan keputusan Presiden.
Di sisi lain, belum ada pengumuman resmi mengenai dua nama yang akan diajukan. Karena itu, nama-nama yang beredar masih harus ditempatkan sebagai bagian dari dinamika dan aspirasi politik, bukan sebagai calon definitif.
Gibran Mundur, Kursi Wapres Kosong
Pangkal dari dinamika politik ini adalah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Pada Kamis (12/11/2026), Gibran secara langsung menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Ketua MPR Ahmad Muzani.
Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wapres periode 2024–2029 atas permintaan sendiri. Ia menyebut keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Muzani kemudian menyampaikan bahwa MPR akan memproses pengunduran diri tersebut sesuai mekanisme konstitusi. Sejak pengunduran diri itu diterima, jabatan Wapres dinyatakan mengalami kekosongan.
Peristiwa ini menjadi momentum ketatanegaraan penting karena Indonesia harus mengisi jabatan Wapres di tengah berlangsungnya masa pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024–2029.
25 November, Tenggat yang Menentukan
Mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wapres diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Sementara itu, Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah diubah, mengatur mekanisme pengusulan dan pemilihan tersebut. Presiden mengusulkan dua calon Wapres beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan.
MPR kemudian melakukan verifikasi berkas dan mempersiapkan proses pemilihan. Anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD akan memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden. Berdasarkan jadwal sidang yang telah ditetapkan MPR, pemilihan, penetapan, dan pelantikan Wapres pengganti Gibran direncanakan berlangsung pada 9 Desember 2026.
Dengan demikian, dua nama beserta dokumen persyaratannya harus sudah diserahkan paling lambat 25 November 2026. Ketua Panitia Ad Hoc MPR Benny K. Harman sebelumnya juga menyampaikan informasi bahwa Prabowo diperkirakan datang langsung menyerahkan dua nama tersebut pada 25 November.
Dengan demikian, pertemuan di Hambalang bukan sekadar agenda konsolidasi partai. Ada tenggat konstitusional yang harus dipenuhi dan keputusan politik yang segera harus dirampungkan.
Bukan Sekadar Mengisi Kursi Kosong.
Dua nama yang akan diserahkan Prabowo nantinya menjadi pilihan resmi MPR. Artinya, Presiden tidak sekadar mengumumkan seorang pengganti, tetapi harus memberikan dua alternatif yang akan diputuskan melalui mekanisme pemilihan di lembaga perwakilan tersebut.
Di sinilah dinamika politik koalisi menjadi penting. Presiden harus mempertimbangkan aspirasi partai-partai pengusung, hubungan antarkekuatan politik, serta kebutuhan menjaga kesinambungan pemerintahan hingga berakhirnya masa jabatan 2029.
Namun, konstitusi tetap menempatkan kewenangan pengusulan dua calon pada Presiden, sedangkan keputusan akhir pemilihan berada di tangan MPR. Publik kini menunggu apakah Prabowo akan mengajukan figur dari lingkaran terdekat Gerindra atau membuka ruang bagi representasi kekuatan politik koalisi yang lebih luas.
Satu hal yang pasti, waktu semakin sempit. Sebelum 25 November, dua nama harus disiapkan. Dari Hambalang, arah politik itu sedang dirumuskan; sementara keputusan akhirnya akan tercatat dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. (DBS)