LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Pemkab Pesawaran Marzuki, saat membuka Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata 2023 di Hotel D Green, Kota Bandarlampung, Rabu (21/6/2023).
"Pengelolaan pariwisata desa membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, sehingga manfaatnya akan kembali kepada masyarakat itu sendiri, salah satunya manfaat ekonomi bagi warga setempat," ujar Marzuki.
Sementara, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Pesawaran, Anggun Saputra mengatakan pelatihan tersebut sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM bagi anggota kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dari sebelas kecamatan.
"Pelatihan berlangsung pada 21 hingga 23 Juni 2023 diikuti oleh puluhan peserta perwakilan dari desa wisata yang ada di Kabupaten Pesawaran," kata Anggun.
Baca juga: Mobil Nissan Grand Livina Plat Jakarta Ludes Terbakar di Jalinbar Kotaagung
Tren dunia pariwisata yang terus berkembang menuntut para pengelola wisata untuk terus meningkatkan kapasitas.
Menurutnya, Kabupaten Pesawaran kini telah memiliki 50 desa wisata yang tersebar di sebelas kecamatan. Satu diantaranya telah mendapat nominasi lima besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2022.
"Kita juga sedang mengupayakan agar desa wisata tumbuh menjadi wisata alternatif selain wisata pantai di pesisir Pesawaran, tentunya ini membutuhkan kerja sama multi pihak, pemerintah melalui organisasi perangkat daerah terkait maupun masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Bustami Zainudin: Masa Depan Pertanian di Hilirisasi, Tak Bisa Ditawar Lagi
Hal yang sama disampaikan Kabid Destinasi dan Insdustri Pariwisata Dispar Kabupaten Pesawaran Yudiana mengatakan, kabupaten setempat tengah mengembangkan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat atau Comunity Based Tourism (CBT).
"Pariwisata berbasis masyarakat ini adalah pola pemberdayaan bagi pelaku pariwisata di desa, sekaligus sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan di desa," kata Yudiana.
Diketahui, pembukaan acara tersebut turut dihadiri Ketua PWI Pesawaran. M Ismail, serta perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten setempat. (Rama)
