HELOINDONESIA.COM - Korupsi besar-besar marak di Indonesia. Saat ini Kejagung menangani dugaan korupsi Rp8 Triliun pada proyek BTS 4G Komenkominfo yang melibatkan Menkominfo Johnny G Plate.
Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendapat informasi ada aliran dana proyek BTS ke tiga parpol, Nasdem, Gerindra, PDIP.
Lantas, KPK menggeledah Kemensos terkait korupsi bansos beras yang nilainya besar juga. Terkait penanganan dugaan korupsi Bansos beras di Kemensos, politisi Partai Demokrat Benny K Harman meminta KPK jangan mau diperalat untuk kepentingan kelompok tertentu.
Terpenting jangan pilih kasih, jangan tebang pilih, jangan karena pesanan, jangan mau diperalat utk kepentingan kelompok dn golongan tertentu,” tulis politisi Demokrat Benny K Harman di Twitter.
Baca juga: Penerbangan Jemaah Haji Gelombang I Dimulai, Kemenhub Siapkan Layanan Ramah Lansia
Demi merah putih, dia menegaskan, KPK jangan gentar kalau dituduh kadrun atau dituduh prokilafah gegara kegigihan memberantas korupsi.
“Dan jangan gentar jika dituduh kadrun atau dituduh prokilafah karena kegigihan dlm berantas korupsi. Semua utk merah putih,” tulisnya.
Sementara itu, terkait Benny K Harman juga mencermati berita yang mengatakan bahwa Menko Polhukam Mahfud MD mendengar kabar bahwa ada aliran dana ke tiga parpol dari dugaan korupsi Rp8 Triliun pada proyek BTS 4G Komenkominfo. Menko Mahfud mendengar itu, dan akan melapor ke Presiden Jokowi.
Benny K Harman pun ingin melihat Langkah Menko Mahfud MD dan Presiden Jokowi dalam membongkar kasus tersebut. Dia mendukung agar memeriksa semuanya.
Baca juga: Putri Gubernur Dipaksa Minum Kawa-kawa dan Anggur Merah, Usai Dinodai Tewas
“Kita tunggu Prof Mahfud dan Presiden Jokowi bongkar tuntas kasus mega korupsi BTS di Kemeninfo juga kasus Bansos di Kemensos,” kata Benny K Harman (@BennyHarmanID).
Yang menarik, politisi Demokrat ini mengusulakan kepada Menko Polhukam Mahfud MD agar dikerahkan Musra dan Buzzers untuk menangani dugaan korupsi proyek BTS Rp8 triliun itu, Tak lupa dia mengatakan jangan tebang pilih.
“Periksa semua pihak yg terlibat, jangan tebang pilih. Musra dn buzzers bisa dikerahkan utk mendukung agenda ini. Utk perubahan! Perbaikan,” tulis Benny K Harman yang juga Waketum Partai Demokrat.
Sebelumnya, Menko Polhukam sekaligus Plt Menkominfo Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi soal duit kasus dugaan korupsi pembangunan menara pemancar (BTS) 4G BAKTI Kominfo mengalir ke partai politik. Namun, dia menganggap hal itu sebagai gosip politik.
"Ya, saya juga dapat berita itu, dengan nama-namanya. Tapi saya anggap itu gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja," kata Mahfud di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa (23/5).
Ia mengaku telah melaporkan informasi itu ke Presiden Joko Widodo. Menurut Mahfud, pembuktian informasi itu akan sulit, sehingga ia mempersilakan Kejagung dan KPK menyelidikinya.
"Saya juga sudah lapor soal itu ke presiden. 'Pak saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilakan Kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini," katanya.
Mahfud pun menegaskan ia tidak akan ikut campur soal informasi itu. Sebab, kasus tersebut sudah masuk ke ranah hukum.
Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik, ini hukum murni, biar hukum yang menentukan itu," kata Mahfud MD. (*)
(Winoto Anung)
