HELOINDONESIA.COM - Ketua Bidang Hukum dan HAM DPN Persadin Muhamad Ilyas, SH mempertanyakan keberadaan aparat penegak hukum (APH) dan pucuk-pucuk pimpinan daerah sampai terulang kembalinya keberutalan yang memakan korban pelajar di Kota Bandarlampung.
"Jangan sampai masyarakat terus menerus selalu kecewa dan semakin tergerus kepercayaannya terhadap elite- elite penegak hukum dan pucuk-pucuk pemerintah yang terkesan gagal mengatasi keberutalan remaja di Kota Bandarlampung," katanya kepada Helo Indonesia, Kamis (9/12/2024).
Menurut dia, pihaknya sudah sering mengecam, menyayangkan, bahkan mengkritisi kerja- kerja penegak hukum terkait fenomena atau peristiwa maraknya gank sepeda motor di Lampung khususnya di Kota Bandarlampung.
"Pertanyaan konkret substantifnya, kemana APH yang memiliki anggaran, jajaran personel dari tingkat bawah yaitu Babinkantibmas sampai elite - elite APH dengan kewenangan represif - preventif nya," tanyanya.
Dengan modus yang nyaris seragam dengan membawa celurit panjang mengerikan, hal tersebut dapat ditelusuri darimana mereka mendapatkan senjata tajam khas tersebut serta kelompok genk tersebut pasti dapat diketahui.
Menurutnya, masyarakat berharap APH - jajaran Polda Lampung dapat memastikan rasa aman terhadap masyarakat dan benar-benar bekerja dan dapat segera menuntaskan permasalahan yang meresahkan masyarakat tersebut.
Jangan sampat, kata dia, apakah menunggu masyarakat luas menyatakan tidak percaya dengan kenerja jajaran Polda Lampung dengan melakukan demonstrasi atau melakukan gugatan baru mereka menjalankan tugasnya.
Muhamad Ilyas, SH juga berharap kepada tokoh-tokoh masyarakat, orangtua, pihak sekolah untuk melakukan dan membuat program konkret terkait fenomena gan motor tersebut, termasuk kepala daerah terpilih, gubernur, bupati , wali kota se Lampung.Cees
"Jika mereka masih bisa tidur nyenyak dengan kondisi keamanan - kenyamanan masyarakat yang tidak baik- baik saja dengan adanya gank motor maka patut di pertanyakan keberpihakan dan hati nurani mereka," katanya. (HBM)
