TUBABA LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM --- Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulangbawang Barat (Tubaba), Lampung, menetapkan Kepalo Tiyuh (Desa) Indraloka II, Kecamatan Way Kenanga, berinisial NP sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2024–2025.
Tak hanya menetapkan tersangka, penyidik bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tubaba juga langsung melakukan penahanan terhadap NP selama 20 hari, terhitung sejak 9 hingga 28 November 2026 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Menggala.
Dalam perkara tersebut, dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa itu mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp402.639.606.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tubaba, Gita Arja Pratama, S.H., mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan dan memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup.
"Setelah melakukan rangkaian kegiatan penyidikan, antara lain pemeriksaan terhadap 23 orang saksi, penyitaan, pemeriksaan ahli, serta tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan, tim penyidik menetapkan saudara NP sebagai tersangka," ujar Gita dalam keterangan pers, Senin (9/11/2026).
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-01/.8.23/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, NP yang menjabat sebagai Kepalo Tiyuh Indraloka II sejak 2019 hingga saat ini diduga menguasai Dana Desa Tahun Anggaran 2024–2025 dan melakukan sejumlah kegiatan pembangunan fiktif.
Modus tersebut diduga dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
Atas dugaan perbuatannya, penyidik menjerat NP dengan pasal berlapis. Yakni, primair Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sementara subsidair, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta ketentuan penyesuaian pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Gita menegaskan, Kejari Tubaba berkomitmen untuk terus melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di seluruh wilayah hukumnya.
Pihaknya juga memastikan penegakan hukum dilakukan secara tegas dan berkeadilan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
"Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat terus berkomitmen melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan siap melayani seluruh masyarakat Tubaba melalui penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan," tegasnya.
Kejari Tubaba menyatakan perkembangan penanganan perkara tersebut akan kembali disampaikan kepada publik melalui keterangan pers berikutnya seiring berjalannya proses penyidikan.
Penetapan dan penahanan NP merupakan bagian dari proses hukum yang masih berjalan. Tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri dan dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(Rohman)
