LAMPUNG, HELOINDONESIA -- Sudah sekitar 26 tahun nenek usia 76 tahun, Sri telah menempati rumahnya. Namun, dengan masalah yang tak pernah benar-benar dipahaminya, rumah itu jadi sengketa dan sempat dimenangkannya hingga akhirnya malah berujung diratakan dengan tanah.
Rumah yang dibelinya tahun 2000-an tersimpan kenangan, air mata, dan perjalanan panjang seseorang menghabiskan sebagian besar hidupnya. Bagi Sri Sukaisih, rumah di Jalan Hendro Suratmin, Kecamatan Sukarame, Bandarlampung, adalah segalanya.
Sang nenek menjadikan tempat tersebut sebagai ruang berteduh sekaligus saksi bisu perjalanan hidupnya. Atap dan dinding yang dahulu melindunginya dari hujan dan panas kini sudah tidak ada. Bangunannya telah rata dengan tanah setelah dieksekusi atas nama hukum.
Di usia ketika seseorang semestinya menikmati ketenangan, Sri justru harus kembali berjuang mempertanyakan haknya. Dia belum memahami sepenuhnya bagaimana persoalan yang semula diyakininya sederhana itu berkembang menjadi sengketa panjang hingga berujung pada hilangnya tempat tinggal.
Ia bukan sedang memperjuangkan gedung megah atau tanah untuk memperkaya diri. Yang diperjuangkannya adalah kepastian mengenai tanah tempat ia pernah membangun kehidupan. Bagi orang lain, mungkin yang roboh hanya sebuah bangunan. Namun, bagi Nenek Sri, yang ikut runtuh adalah tempat pulang.
Sri mengaku membeli tanah tersebut dari Syahrowadi Ahmad pada awal 2000-an. Waktu berjalan, anak-anak bertumbuh, usia bertambah, dan rumah itu menjadi saksi pergantian zaman. Sri tidak pernah membayangkan rumah yang ditempatinya kelak menjadi objek sengketa kepemilikan.
Persoalan mulai mencuat ketika sekitar 15 tahun kemudian muncul klaim dari Edward Harison yang menyatakan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut.
Sri menduga dokumen sertifikat miliknya pernah disalahgunakan.
Menurut penuturannya, dokumen itu semula dipinjam dengan alasan untuk difotokopi dan keperluan proses balik nama. Namun, belakangan ia menduga dokumen tersebut berkaitan dengan munculnya persoalan klaim kepemilikan pihak lain.
Dari situlah perjalanan panjang mempertahankan tanah yang diyakininya sebagai miliknya mulai berlangsung. Pada 2015, Sri dilaporkan oleh Hendra Muliawan, orang tua Edward Harison, ke Polda Lampung atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana disebut dalam Pasal 385 KUHP.
Sengketa itu kemudian bergulir ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang melalui perkara Nomor 167/Pdt.G/2015/PN.Tjk.
Sri menyatakan pernah memenangkan perkara perdata tersebut. Ia juga menyebut putusan itu telah berkekuatan hukum tetap karena tidak diajukan banding.
Selain itu, menurut pengakuannya, laporan pidana sebelumnya telah dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), termasuk dalam penanganan di tingkat Mabes Polri. Namun, persoalan tidak berhenti. Edward kembali mengadukan perkara serupa ke Polresta Bandarlampung.
Bagi seorang perempuan berusia lanjut, proses hukum yang berlangsung bertahun-tahun tentu bukan perkara ringan. Ada tenaga yang terkuras, pikiran yang terus dibebani, dan ketidakpastian yang seolah tidak pernah selesai.
Di saat sebagian orang seusianya menikmati hari tua bersama keluarga, Sri justru harus berhadapan dengan dokumen, panggilan, putusan, dan pertanyaan tentang masa depan tempat tinggalnya.
Persoalan yang dipertanyakan Sri bukan hanya mengenai siapa pemilik tanah tapi juga adanya perbedaan luas tanah, dari 1.080 meter persegi menjadi 986 meter persegi dan nomor sertifikat, Nomor 9025 terbit pada 1986 dan Nomor 6324 yang tercantum dalam dokumen lainnya.
Sri juga menduga terdapat ketidaksesuaian data dalam dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), termasuk penggunaan nomor sertifikat yang sama dengan nama pemilik berbeda. Semua itu merupakan pertanyaan yang semestinya dapat dijawab melalui pemeriksaan dokumen resmi oleh instansi berwenang.
Riwayat penerbitan sertifikat, alas hak, perubahan administrasi wilayah, data pengukuran, hingga pemetaan tanah perlu ditelusuri secara terbuka.
Sebab, dalam urusan pertanahan, angka bukan sekadar angka. Selisih puluhan meter persegi bisa menjadi persoalan besar ketika di dalamnya terdapat hak seseorang dan kepastian tempat tinggal.
Puncak kepedihan Sri terjadi ketika rumah yang selama ini ditempatinya akhirnya dieksekusi. Ia mengaku tidak pernah menerima surat peringatan sebelum pelaksanaan penggusuran. Karena itu, Sri mempertanyakan tahapan pemberitahuan, prosedur pelaksanaan, serta dasar hukum yang digunakan dalam eksekusi tersebut.
Ia juga menyebut masih menunggu proses kasasi yang menurut keterangannya sedang berjalan. Hubungan antara proses hukum tersebut dan pelaksanaan eksekusi perlu dijelaskan berdasarkan dokumen serta putusan pengadilan yang berlaku.
Di sinilah persoalan kemanusiaan bertemu dengan persoalan hukum.
Eksekusi pengadilan merupakan bagian dari pelaksanaan putusan yang memiliki dasar hukum. Namun, setiap pelaksanaannya juga harus mengikuti prosedur dan memastikan hak-hak para pihak dihormati.
Bagi Sri, pertanyaan itu bukan lagi sekadar urusan pasal dan prosedur. Rumahnya telanjur rata dengan tanah.
"Saya sangat kecewa. Mengapa persoalan yang menurut saya merupakan sengketa kepemilikan tanah dalam ranah perdata justru terus dibawa ke proses pidana," ungkapnya.
Sri juga mempersoalkan adanya putusan yang menurutnya menyebut dirinya pernah dihukum delapan bulan penjara. Padahal, ia mengaku tidak pernah menjalani hukuman tersebut.
Hal ini tentu perlu diklarifikasi dengan melihat salinan putusan dan dokumen hukum terkait agar tidak terjadi kesimpulan yang keliru.
Di tengah semua persoalan itu, Sri masih menyimpan satu harapan: mendapatkan keadilan dan mengetahui secara terang siapa yang sesungguhnya berhak atas tanah yang pernah menjadi tempat tinggalnya.
"Saya hanya meminta keadilan. Saya ini rakyat kecil yang tidak memiliki kekuasaan. Saya berharap hukum di negara ini benar-benar tegak lurus dan tidak tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Perjuangan saya belum berakhir," tegasnya.
Edward Harison
Di sisi lain, Edward Harison memberikan bantahan atas klaim dan keberatan Sri. Ia menegaskan memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah yang disengketakan sejak 2001. Sebaliknya, menurut Edward, pihak Sri tidak memiliki sertifikat atas objek tanah tersebut. "Kalau dari saya punya SHM. Kalau dari pihak lawan enggak ada. Saya punya sertifikat dari tahun 2001," kata Edward.
Mengenai perbedaan dua nomor sertifikat yang dipersoalkan Sri, Edward menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena perubahan nama desa.
Sementara perbedaan luas tanah, menurutnya, disebabkan adanya pembangunan jalan yang menggunakan sebagian area lahan.
"Dua nomor sertifikat karena berganti nama desa. Terus kenapa berbeda luas lahan, karena adanya pembangunan jalan," jelasnya.
Edward juga menyampaikan klarifikasi tertulis mengenai perjalanan hukum sengketa tersebut. Ia menyatakan perkara telah melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung dengan putusan yang memenangkan pihaknya.
"Perlu kami luruskan bahwa perkara tanah tersebut telah melalui proses hukum di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung, dengan putusan yang memenangkan pihak kami," terangnya.
Ia menegaskan menghormati proses hukum dan putusan pengadilan. Edward berharap pemberitaan tidak hanya bertumpu pada klaim salah satu pihak.
"Kami menghormati proses hukum dan putusan pengadilan. Oleh karena itu, kami berharap pemberitaan didasarkan pada fakta hukum dan putusan resmi, bukan hanya klaim sepihak." Dia berharap media tetap menjunjung tinggi prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalisme jurnalistik," demikian pernyataan Edward Harison melalui pesan WhatsApp kepada Heloindonesia.com, Senin (9/11/2026)
Di usia 76 tahun, Sri mungkin tidak lagi memiliki banyak waktu untuk menunggu. Tenaganya tidak sekuat dahulu. Rumahnya sudah tidak berdiri. Namun, ia masih berusaha mengetuk pintu keadilan. Barangkali, yang paling menyedihkan dari kisah ini bukan semata-mata sebuah rumah yang rata dengan tanah melainkan seorang nenek yang pernah memiliki tempat untuk pulang.
Dia kini harus menghabiskan hari tuanya dengan bertanya: mengapa rumah yang telah ditempatinya selama 26 tahun bisa hilang, sementara jawaban yang dicarinya belum juga benar-benar ia pahami?
Sebab, setinggi apa pun gedung pengadilan, hukum seharusnya tidak kehilangan kemampuan untuk mendengar suara orang kecil.
Dan di balik setiap berkas sengketa tanah, jangan sampai kita lupa: ada manusia yang hidupnya ikut dipertaruhkan. (Hajim)
