JAKARTA,HELOINDONESIA.COM - Sehari menjelang tenggat waktu, dua pengurus Kadin daerah di Jabar, yakni ketua Kadin Indramayu dan Garut, mengajukan banding setebal 56 halaman atas putusan NO (niet ontvankelijke verklaard) oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan tersebut dianggap asal-asalan dan dalam pertimbangannya tidak berlandaskan pada legal reasoning dan peraturan kehakiman.
"Karena gugatan kami tidak terima alias NO, Kami sekarang mendaftarkan gugatan banding di PN Jakarta Selatan. Dalam banding nanti, kami telah memaparkan azas-azas yang membantah pertimbangan hakim sebelumnya dalam memutus perkara," kata Roy Sianipar, kuasa hukum Ketua Kadinda Garut dan Ketua Kadinda Indramayu kepada wartawan usai mendaftarkan gugatan, pada Senin (16/11/2026) di PN Jakarta Selatan.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada 3 November 2026, majelis hakim pimpinan Eman Sulaiman memutuskan gugatan Kadinda Jawa Barat terhadap Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakrie dinyatakan NO atau tidak diterima.
"Kami akan fight di Pengadilan Tinggi Jakarta, karena keputusan yang diambil majelis hakim PN Jaksel sangat membingungkan. Semestinya hakim membuat keputusan berkeadilan. Keputusan yang memberikan edukasi hukum. Putusan yang berlandaskan pada pertimbangan legal reasoning. Penalaran hukum dan aturan-aturan yang kuat sesuai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009," ujar pengacara Roy Sianipar.
Dia katakan, padahal pihaknya telah mengajukan bukti-bukti kuat dan fakta hukum di persidangan yang berlangsung selama 9 (sembilan) ini. Roy berharap, sidang selanjutnya baik Ketua Pengadilan Tinggi Ketua maupun Mahkamah Agung, harus menunjuk susunan majelis hakim yang terbaik, yang memiliki kapasitas untuk menangani perkara gugatannya.
Baca juga: Mahasiswa Unila Makin Kecewa, Rektorat Tak Berhasil Hadirkan Dosen yang Diduga Cabuli Mahasiswi
Soal gugatan yang diajukan kliennya, katanya, jangan dianggap remeh. Karena perkara yang diajukan kliennya adalah sesuatu yang penting, yang menyangkut masa depan organisasi yang mengayomi seluruh pengusaha di Jawa Barat. Jangan sampai hakim memutuskan perkara tersebut dengan pertimbangan asal-asalan.
"Kami terus terang kecewa sekali dengan pertimbangan hukum dari hakim yang menangani perkara gugatan Kadinda Jabar. Bila keputusan seperti ini, tak perlu hakim yang melakukannya. Semua orang mampu membuat keputusan asal-asalan macam ini. Hakim yang menetapkan putusan berdasarkan legal reasoning adalah hakim yang taat dengan aturan yang ada,"ucap pengacara yang berkantor di Bogor ini.
Untuk diketahui, bahwa ada dua Muprov pada tanggal 24 September 2025 yakni Muprov di Bogor yang menghasilkan Almer Faiq Rusydi dan Muprov Preanger Bandung yang memilih Nizar Sungkar. Belakangan Muprov Bogor digugat dua kadinda daerah Garut dan Indramayu di PN Jakarta Selatan karena dianggap melanggar AD ART.
Seperti diberitakan bahwa munculnya gugatan terhadap pelaksanaan Muprov Bogor yang memilih Almer Faiq Rusdy sebagai Ketua Umum Kadin Jabar lantaran dianggap menabrak aturan organisasi. “Tidak sesuai dengan AD/ART Kadin,” kata Roy.
Padahal, katanya, sebelumnya pihak Kadin pusat menjanjikan akan mempertemukan Almer dengan Nizar untuk mengakhiri kemelut dualisme Kadin Jabar.
Bukannya mendamaikan dua kubu yang bertentangan, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie malah berpihak dan melantik Almer di Cirebon, pada 27 November 2025 lalu.
Kecewa dengan keputusan Kadin Indonesia, Kadinda se-Jabar yang diwakilkan kepada Ketua Kadinda Kabupaten Garut dan Ketua Kadinda Kabupaten Indramayu, melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum di PN Jakarta Selatan.
Dalam gugatan yang terigister dengan nomor 1356/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL, pihak yang digugat, yakni Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, Wakil Ketua Bidang Organisasi Taufan, Wakil Ketua Widiyanto Daputro, dan Wakil Ketua Erwin Aksa.
