Helo Indonesia

Perkuat Ekonomi Desa, Pemkab Pesawaran Gandeng Kejaksaan Launching Program AJB

9 jam 13 menit lalu
    Bagikan  
Perkuat Ekonomi Desa, Pemkab Pesawaran Gandeng Kejaksaan Launching Program AJB

Bupati Nanda dan Kajari Pesawaran Umi Kalsum launching program AJB di Kecamatan Negerikaton. (Foto: Ist)

LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM ---Guna memperkuat ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pemkab Pesawaran menggandeng Kejaksaan Negeri setempat meluncurkan (Launching) program Andan Jejama BUMDes (AJB) di Desa Purworejo Kecamatan Negerikaton, Senin (16/11/2026).

Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian mengatakan, dengan peluncuran program AJB ini diharapkan menjadi wadah inklusif untuk menampung dan memasarkan komoditas lokal hasil karya dan pertanian masyarakat.

"Kolaborasi ini untuk mewujudkan masyarakat yang produktif demi mendukung kesejahteraan dan kemandirian desa, serta mendorong BUMDes yang maju, mandiri, dan berdaya saing," kata Nanda.

Nanda menegaskan bahwa, dengan peluncuran program AJB ini masyarakat harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari program tersebut.

"Kita ingin ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan. BUMDes berkembang, dan masyarakat sebagai pilar utama harus paling mendapatkan keuntungan," ujarnya.

Sementara, Kepala Kejari Pesawaran Umi Kalsum mengatakan bahwa BUMDes memiliki posisi strategis sebagai penggerak perekonomian desa. BUMDes berperan mengoptimalkan potensi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Akan tetapi potensi tersebut harus didukung tata kelola kelembagaan dan manajemen usaha yang baik.

"Pengelolaan BUMDes harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," kata Umi.

Ditambahkannya, Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga pencegahan, penerangan hukum, dan pendampingan hukum sesuai kewenangan.

Umi menyebut lima hal yang harus diperhatikan pengurus BUMDes, yakni penguatan tata kelola, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, pencegahan penyimpangan, pengembangan potensi usaha desa, dan membangun budaya sadar hukum.

"Kita perlu membangun paradigma bahwa pencegahan lebih baik daripada penindakan. Diperlukan komitmen dan kerja sama seluruh pihak untuk menjaga dan mengembangkan BUMDes," pungkasnya. (Rama)