HELOINDONESIA.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja kementeriannya sepanjang tahun 2024 dalam acara "Catatan Akhir Tahun" di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, Nusron memaparkan sejumlah program prioritas dan capaian strategis kementerian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sertipikat Elektronik dan Transformasi Pelayanan Publik
Sejak peluncurannya pada Desember 2023, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 3,1 juta sertipikat elektronik di 486 kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Total layanan yang diberikan mencapai 8 juta, dengan nilai Hak Tanggungan Elektronik sebesar Rp882,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,9 triliun.
Baca juga: Polres Metro Tangerang Kota Gelar Rilis Akhir Tahun 2024, Tegaskan Komitmen Pelayanan Optimal
Reforma Agraria: Redistribusi Tanah dan Penataan Akses
Dalam program Reforma Agraria, sebanyak 251.049 bidang tanah seluas 125.552 hektare berhasil didistribusikan kepada masyarakat pada 2024. Total redistribusi tanah sejak Undang-Undang Pokok Agraria diterbitkan mencapai 4,3 juta hektare atau 6,1 juta bidang tanah. Selain itu, pemberdayaan dilakukan terhadap 123.915 kepala keluarga guna optimalisasi pemanfaatan lahan.
Pendaftaran Tanah: Target Nasional Terlampaui
Kementerian ATR/BPN mencatat keberhasilan pendaftaran 120,9 juta bidang tanah hingga akhir 2024, melampaui target awal 120 juta. Sebanyak 95,3 juta bidang telah tersertipikasi. Program ini juga melibatkan pendaftaran tanah ulayat seluas 1,2 juta meter persegi dan identifikasi tanah adat di 16 provinsi seluas 3,8 juta hektare.
Baca juga: Kilas Balik Capaian Kinerja Kejaksaan RI Sepanjang 2024
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Sebanyak 44 ribu hektare tanah disediakan untuk pembangunan proyek strategis nasional (PSN) dan non-PSN. Kementerian juga berhasil menjalankan konsolidasi tanah vertikal di Palmerah dan Tanah Tinggi, Jakarta, untuk mengentaskan permukiman kumuh.
RDTR dan Investasi Ratusan Triliun
Sebanyak 582 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) diterbitkan, dengan 309 di antaranya terintegrasi sistem Online Single Submission (OSS). Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan menghasilkan nilai investasi sebesar Rp1.068,8 triliun.
Baca juga: Pendaftaran Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2024 Ditutup Jelang Pergantian Tahun
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
Sepanjang 2024, Kementerian ATR/BPN menangani 5.973 kasus pertanahan, termasuk 374 konflik berintensitas tinggi dan 47 konflik politis. Inventarisasi kasus dilakukan guna mencegah penyalahgunaan aset tanah pemerintah, TNI/Polri, dan BUMN/BUMD.
“Capaian ini mencerminkan komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung pembangunan nasional,” ujar Nusron Wahid, Selasa (31/12/24).
Baca juga: Promo Membership Free Fire Tahun Baru 2025 Cuma Rp 11 Ribuan, Bisa Dapatkan Diamond Tiap Hari !
Kementerian ATR/BPN bertekad melanjutkan upaya transformasi pelayanan dan penyelesaian masalah agraria di tahun-tahun mendatang.
