Helo Indonesia

Per Januari 2025 Pemerintah Setop Impor Empat Komoditas, Jateng Didorong Optimalkan Irigasi

Ajie - Nasional
Rabu, 1 Januari 2025 09:46
    Bagikan  
Per Januari 2025 Pemerintah Setop Impor Empat Komoditas, Jateng Didorong Optimalkan Irigasi

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat konferensi pers usai memimpin rakor bidang pangan di Semarang. Foto: Aji

SEMARANG, HELOINDONESIA.COM - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Pemerintah Pusat menyetop impor empat komoditas pangan mulai Januari 2025. Keempat komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula dan garam. Langkah tersebut guna merealisasikan target swasembada pangan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto demi ketahanan pangan nasional.

Hal itu ditegaskan kembali oleh pria yang akrab disapa Zulhas usai memimpi Rapat Koordinasi Bidang Pangan dengan Pemerintah Daerah Jateng di Gedung Gradhika Bakti Praja, kantor gubernur Jateng, Semarang, Selasa 31 Desember 2024.

Rakor tersebut dihadiri diikuti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional dan lainnya. Hadir pula Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, DPRD, Kepala OPD, bupati dan wali kota.
.
“Kita satu tim, pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus sama semangatnya. Tujuan kita swasembada pangan secepat-cepatnya dalam artian luas. Yaitu, ada gula, garam, jagung, beras dan lain-lain,” kata Zulhas.

Baca juga: Lebihi Target, Pengunjung Museum Batik Pekalongan pada 2024 Capai 48 Ribu Orang

Menurutnya, ada dua hal yang dilakukan, yaitu optimalisasi yang ada. Jateng terkenal dengan lumbung pangan, maka optimalisasinya antara lain irigasi. Pihaknya meminta lahan-lahan tadah hujan atau yang tidak ada irigasinya segera dilaporkan walaupun pihaknya sudah punya data di PU, tapi ini diharapkan lebih detail, lebih tepat, dan lebih cepat.

“Ada hampir 30-40 persen Jateng yang tidak irigasinya. Kedua, tidak bisa dibangun irigasi karena tidak ada bendungannya. Nah itu bisa dengan pompa. Pompanisasi, cepat dilaporkan,” bebernya.


Soal Pupuk

Terkait dengan pupuk, kata mantan Menteri Perdagangan ini, pihaknya sudah memangkas aturannya biar tidak mengular lagi. Selain juga disediakan dashboard untuk memonitor. Dengan begitu, kalau dulu peraturannya banyak seperti melalui SK Bupati, SK Gubernur, SK Mendag, atau macam macam lagi, sekarang langsung dari Menteri Pertanian tunjuk penerima pupuk. Gerakan cepat itu bisa langsung ke gapoktan, kios, pengecer, atau distributor.

Selanjutnya soal penyuluh, Zulhas menyatakan, penyuluh akan jadi kunci. Diketahui, penyuluh tidak hanya padi tapi holtikultura, dan lainnya. Untuk mendukung semangat para petani, pemerintah akan membeli hasil pertaniannya.

“Kemarin Rapat dipimpin Presiden langsung bersejarah. Kenapa bersejarah? Karena diputus bapak Presiden berapapun hasil pertanian padi dan jagung, baru dua produk, yang tidak diserap pasar, maka akan dibeli seluruhnya oleh pemerintah melalui bulog. Harga sudah disesuaikan,” ujarnya.

Baca juga: 4 Jenis Rempah-rempah Asal Maluku, Bermanfaat untuk Kesehatan, Bumbu Masakan dan Kecantikan

Misalnya, terang Zulhas, harga gabah Rp6 ribu per kg jadi Rp6.500. Ada juga harga jagung Rp5 ribu jadi Rp5.500 per kg. Produk yang tidak diserap pasar akan dibeli pemerintah. Nanti tentu kerja sama dengan pabrik padi yang ada di daerah.

“Presiden memerintah menteri-menterinya jangan cengeng, jangan punya mental minderan, jangan pesimistis. Presiden memerintah menteri-menterinya semangat dulu, yakin dulu, kerja keras dulu, coba dulu,” tegasnya.

Zulhas juga mengatakan, mulai 2025, pemerintah tidak akan melakukan impor beras, gula untuk konsumsi, jagung untuk pakan ternak, dan garam.

“Jadi di empat bidang ini, para petani, para pengusaha silakan lomba berusaha. Insyaallah bagus harganya. Besok mudah mudahan tahun 2025 sudah tidak impor lagi. Minimal kita tidak impor lagi empat macam yang saya sebutkan,” jelasnya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengatakan untuk turut serta menyukseskan program swasembada pangan, anggaran untuk dana desa pada 2025 Rp70 triliun. Dari jumlah tersebut 20 persennya wajib untuk ketahanan pangan.

“Sebanyak 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan. Kita matangkan dengan modul. Kami mohon bupati dan camat se-Jateng, 2025 fokus ketahanan pangan,” kata Yandri. (Aji)