HELOINDONESIA.COM - Di berbagai daearah, gas LPG 3 kg atau gas melon sedang langka. Gas melon untuk kebutuhan baha bakar memasak itu, kalaupun ada, stoknya hanya sedikit. Pun harganya melonjak.
Anehnya, sudah tahu terjadi kelangkaan gas melon seperti itu, anggota Komisi VII DPR meminta masyarakat agar tidak panik menghadapi kelanggan gas melon tersebut.
"Saya mengimbau masyarakat, khususnya masyarakat Babel agar tetap tenang dan tidak panik sehingga melakukan panic buying,” kata Anggota Komisi VII DPR Bambang Patijaya, di DPR, Jakarta, Minggu 30 Juli.
Dia menegaskan, selaku wakil rakyat, anggota Komisi VII DPR yang membidangi energi dan sumber Daya mineral (ESDM) dia mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk segera mengatasi masalah tersebut.
Baca juga: Relawan Jokowi Marah Gegara Kata Bajingan Tolol, Pembela Sebut Rocky Gerung Pemberani
Dijelaskannya, khusus untuk daerah pemilihannya (Dapil) di Babel, pihaknya mendesak Pertamina untuk mengambil langkah konkret, seperti pengamanan pemenuhan stock LPG 3 Kg atau gas melon.
Pulau Bangka mendapat penambahan total stok LPG 3 Kg sebesar 40.410 tabung. Sementara total penambahan stok untuk Pulau Belitung sebesar 30.240.
Bukan hanya itu, politisi dari Partai Golkar ini juga meminta Pertamina mengoptimalkan jam operasional SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji). Jika diperlukan, ujarnya, jam operasionalnya bisa ditambah lagi.
Baca juga: Pendukung Jokowi Polisikan Rocky Gerung, Ganjaris Kecam Pendukung Prabowo
Dalam kesempatan ini, Bambang juga minta Pertamina mengawasi proses distribusi LPG 3 Kg ke Pangkalan, dan penambahan frekuensi distribusi LPG 3kg ke pangkalan.
"Saya juga meminta Pertamina memberikan sanksi ke pangkalan yang nakal, dan menggantikannya dengan pangkalan baru yang Amanah,” ujarnya.
“Dan Saya juga akan tetap mengawasi Pertamina dalam menangani masalah ini, sebagaimana fungsi pengawasan yang diamanatkan undang-undang kepada saya selaku wakil rakyat. Hingga kemudian kondisi benar-benar aman dan terkendali," tandas Bambang Patijaya, kata Anggota Komisi VII DPR. (*)
(Winoto Anung),
