HELOINDONESIA.COM - Dua mantan Menteri bereaksi keras terhadap pernyataan Kepala BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) Rycko Amelza yang menginginkan agar tempat ibadah dikontrol pemerintah.
Dua mantan yang bereaksi adalah mantan Menteri Kehutanan MS Kaban dan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tifatul Sembiring.
MS Kaban mempertanyakan kepada Presiden Jokowi apakah serius ingin mengontrol masjid seperti diinginkan Kepala BNPT Rycko Amelza, kalau itu benar maka hal itu akan lebih buruk ketimbang era kolonial Belanda.
“PYM Presiden RI Jokowidodo,apakah paduka serius ingin mengontrol mesjid spt yg diinginkan BNPT ?? Lebih buruk dari era kolonial Belanda,” ungkap MS Kaban di X.
MS Kaban menggunakan istilah PYM itu istilah zaman Presiden Soekarno, singkatan dari Paduka Yang Mulia, dan sekarang sebenarnya sudah tidak lumrah lagi.
Dia berharap Presiden Jokowi menolak usulan dari BNPT tersebut. Usulan itu dianggapnya seebagai renungan sebelum nonton bareng (nobar) film G30S PKI.
“Renungan menjelang nobar G30S PKI. Semoga PYM menolak usulan yg radikal itu,” ungkap MS Kaban di X (Twitter) dengan akun @MSKaban3.
Baca juga: Istri Ahmad Dhani Ingatkan Menteri Teten Masduki Soal Rentenir yang Resahkan Masyarakat
Sedangkan mantan Menteri Kominfo Tifatul Sembiring mengatakan ibadah itu tujuannya mendekatkan diri kepada Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa, sesuai Pancasila, kok mau dikontrol.
“Mbok ya dipikir dulu. Orang ibadah itu, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan YME. Sesuai Pancasila, UUD. Kok mau diawasi, dikontrol,” katanya di X dengan akun @tifsembiring.
Tifatul meminta Kepala BNPT agara berfikir dan mengkaji secaran ilmiah. “Satu sample kasus, jangan disamakan semua. Yg ilmiah dong,” ujarnya.
Baca juga: Indonesia dan Perusahaan Asal Vietnam Jalin Kerjasama Investasi di Bidang Kendaraan Listrik
Sebelumnya, Kepala BNPT Rycko Amelz mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme. BNPT berkaca dari negara-negara luar.
Rycko Amelza menyampaikan ide ini dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin 4 Septermber 2023. Dia menanggapi pernyataan anggota DPR Komisi III Fraksi PDIP, Safaruddin.
Saat itu Safaruddin mengulas karyawan BUMN yakni PT KAI yang terpapar paham radikalisme. Berdasarkan pengamatan Safaruddin, terdapat masjid di BUMN kawasan Kalimantan Timur yang setiap hari mengkritik pemerintah.
"Ya memang kalau kami di Kalimantan Timur Pak, ada masjid di Balikpapan itu Pak, itu masjidnya Pertamina, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ Pak, di dekat Lapangan Merdeka itu," ujar politikus PDIP itu.
Terhadap hal tersebutm menurut Kepala BNPT perlu memiliki mekanisme control terhadap penggunaan tempat-tempat ibadah.
"Kiranya kita perlu memiliki mekanisme kontrol terhadap penggunaan dan penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme," kata Rycko Amelza Dahniel. (**)
