HELOINDONESIA.COM - Terdapat sejumlah hal yang harus dicapai bersama dalam United National Decade of Ocean Science (2021-2030), di mana targetnya adalah mewujudkan laut bersih, sehat dan tangguh, produktif, dapat diprediksi, aman dan aksesibel bagi semua orang, dan laut yang menginspirasi serta menarik.
Ketua Komite Nasional Intergovernmental Oceanographic Commision (IOC) – UNESCO Indonesia, Wahyu W Pandoe mengungkapkan ada 10 ocean decade challenges yang harus diselesaikan bersama-sama sampai tahun 2030.
Namun, ia memberi pandangan, Indonesia yang merupakan anggota IOC sejak 1964 telah menetapkan skala prioritas. Salah satunya, membuka solusi berbasis kelautan terhadap perubahan iklim.
Baca juga: Menko Luhut: Pushidrosal Memiliki Peran Penting Dalam Mencapai Visi Indonesia 2025
“Saat ini yang menjadi tugas besar yakni memperluas sistem pengamatan laut global. Karena semua kegiatannya mencakup laut yang sangat luas, di mana perlu ada data - data yang mendukung, bukan hanya data spasial atau temporal yang sangat pendek, tetapi harus disusun panjang,” ujarnya dalam webinar bertema “Blue Citizenship: Tanggung Jawab di Laut dan Pesisir untuk Penguatan Pengurangan Risiko Bencana”, yang diselenggarakan Pusat Riset Kependudukan (PRK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pada Selasa (25/06), di Jakarta.
Peneliti senior BRIN tersebut melanjutkan, masih ada lagi yang cukup menjadi prioritas yakni mengubah hubungan manusia dengan laut.
Tujuan tersebut akan banyak melibatkan para periset BRIN, terutama di PRK, berkolaborasi dengan pusat – pusat pendidikan dan lainnya. Harapannya, dengan kolaborasi tujuan tersebut akan cepat tercapai.
Baca juga: ASEAN University Games 2024 Resmi Dibuka, Ratusan Mahasiswa Indonesia Siap Raih Prestasi Terbaik
Selanjutnya, Peneliti PRK BRIN Syarifah A. Dalimunthe mengungkapkan, untuk mewujudkan blue citizenship, atau terwujudnya laut yang sehat yang mendukung kesejahteraan penduduk di sekitarnya, perlu ada dorongan ocean literacy untuk disertakan dalam berbagai kurikulum.
Ilmu pesisir dan laut penting untuk disertakan dalam kurikulum sekolah.
Dalam paparannnya tentang transisi ocean literacy menuju blue citizenship, ia memandang, sampai saat ini peran ilmuwan dan pendidik tidak banyak disertakan dalam pembahasan topik tentang lautan.
Maka menurutnya, dibutuhkan konsensus tentang pentingnya ilmu pesisir dan laut, sebagaimana tertera dalam tulisan National Research Counsil AS tahun 1996.
Baca juga: Dirjen PHU Pantau Kemungkinan Jemaah Pasien KKHI Pulang Dini, Ini Edarannya
Syarifah mengimbuhkan, sudah banyak perubahan dengan terjadinya transisi dan tata kelola laut. Di sini mulai muncul adanya dorongan untuk melakukan pendidikan mengenai kelautan, meskipun belum disebut sebagai ocean literacy. Dorongan tersebut berupa kegiatan partisipatif dan berbasis komunitas.
Mereka pada akhirnya menyadari bahwa pentingnya pendidikan dasar mengenai kelautan itu masuk dalam konsep sosial literasi.
“Isu-isu berbagai kegiatan kelautan sebetulnya sudah dilakukan di Indonesia melalui sosialisasi. Akan tetapi lagi-lagi ini hanya berhenti pada seremonial. Oleh karena itu, saat ini ada dorongan partisipasi dari tingkat mikro untuk menjaga kesinambungannya. Misalnya dengan membuat taman bacaan, lalu dibangunnya sekolah - sekolah dengan partisipasi masyarakat lokal yang langsung memiliki konektivitas dengan laut,” jelasnya.
Baca juga: Kalsel Bangun Gedung Rehabilitasi Narkotika
Kemudian di tingkat nasional dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan berbagai kegiatan pemanfaatan produk - produk dari vegetasi pesisir. Contohnya, hasil budidaya mangrove menjadi produk kreatif. Kegiatan tersebut secara konsep juga lebih mudah diadaptasi oleh kultur “modern”.
Untuk memanfaatkan sumber daya lokal maupun nasional, konsep citizenship sendiri menjadi penting untuk mendorong manusia kembali berinteraksi agar terus berkelanjutan. Menurut Syarifah, banyak sekali alternatif yang bisa digunakan untuk meningkatkan adopsi dari citizenship.