Oleh Herman Batin Mangku*
PERGANTIAN Aspidsus dan Asintel Kejati Lampung saat hot-hotnya penanganan kasus-kasus besar korupsi yang melibatkan kepala daerah dan gengnya tidak bisa dibaca sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Hal ini jadi titik rawan: bisa menjadi awal penegakan hukum yang lebih berani atau malah pintu masuk kompromis yang dibungkus rapi oleh birokrasi.
Penarikan Armen Wijaya.menjadi Kasubdit Tipikor dan TPPU Jan Pidsus Kejagung dan Fajar Guritno jadi Kajari Tanggerang meninggalkan tanda tanya besar. Publik Lampung mencatat, duet keduanya, sejumlah perkara besar mulai disapu berikut aset miliaran seperti dari Mantan Gubernur Arinal Djunaidi, Mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, dll.
Kejati Lampung meradar dugaan korupsi hingga Kabupaten Waykanan, kasus lama bansos Covid-18 di kabupaten/kota, dugaan korupsi dana hibah dan proyek infrastruktur daerah: markup anggaran, pelaksanaan tak sesuai spesifikasi, hingga fee proyek dan pengkondisian lelang.
Kini, sorotan publik tertuju pada satu titik: langkah awal Aspidsus Budi Nugraha. Apakah ia akan melanjutkan ritme sebelumnya atau menghadirkan gebrakan baru yang lebih tegas? Apakah Lampung akan menjadi etalase keberhasilan penegakan hukum, atau kembali menjadi daftar panjang kasus yang menggantung?
Sisi lain dari dua wajah mata uang penegakkan hukum negeri ini, masyarakat mencatat kerap melihat muaranya jauh dari ekspektasi: tidak semua kasus "panas" yang menyedot emosi publik berakhir ketok palu di meja hijau, misalnya kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung dan kasus-kasus lama lain yang menguatkan entah berantah.
Masuknya Mantan Kajari Pacitan Budi Nugraha sebagai aspidsus baru membawa harapan sekaligus beban. Rekam jejaknya di KPK dan penanganan kasus korupsi kepala daerah membuat publik bertanya lebih jauh: apakah keberanian itu akan benar-benar dibawa ke Lampung, atau justru teredam oleh kepentingan lokal?
Lampung bukan kekurangan perkara, tapi kelebihan toleransi terhadap ketidakjelasan. Kasus PT Lampung Energi Berjaya (LEB) dengan penyitaan aset puluhan miliar rupiah, proyek SPAM Pesawaran yang mulai mengarah ke TPPU, hingga perkara KONl, dan proyek UIN Raden Intan semuanya menunggu satu hal sederhana namun mahal: kepastian hukum.
Tokoh masyarakat M. Alzier Dianis Thabranie dengan tegas mengingatkan agar pejabat baru Kejati Lampung tegak lurus dengan Jaksa Agung dan Kajati Lampung. Peringatan ini bukan basa-basi. Ia lahir dari pengalaman panjang melihat bagaimana kasus besar sering kali menguap saat menyentuh aktor-aktor kuat.
Pergantian asintel dan sejumlah kajari memperlihatkan Kejaksaan sedang “merapikan barisan”. Budi Nugraha buka jaksa "kaleng-kaleng". Rekam jejaknya panjang dan keras. Dia pernah bertugas di KPK RI, menangani sejumlah kasus kepala daerah, hingga membongkar perkara strategis bernilau besar.
Budi Nugraha membawa pesan bahwa Kejagung tidak sedang main-main. Pidana khusus Kejati Lampung adalah medan penting, bukan sekadar pos pengisi struktur. Persoalannya bukan sekadar siapa yang menjabat. Yang lebih penting adalah apa akan yang dilakukan kelak.
Tetapi publik juga berhak curiga: apakah ini konsolidasi untuk menyerang korupsi atau sekadar menata ulang posisi aman? Pergantian pejabat semestinya menjadi momentun memperkuat kepercayaan publik. Penunjukkan Budi Nugraha terasa seperti penempatan yang telah dipersiapkan.
Ujian pertama Aspidsus Budi Nugraha bukan pada konferensi pers atau pidato serah terima jabatan, melainkan pada satu pertanyaan mendasar: siapa yang akan ditetapkan tersangka berikutnya? Jika dalam waktu dekat tak ada kejelasan, maka publik patut bertanya: apakah penegakan hukum semakin tegak atau sekadar tontonan?
* Pemred Club
