Oleh Prof. Sudjarwo*
HERMAN Batin Mangku (HBM) menulis tentang Kabupaten Pesawaran yang akan melaksanakan pemilihan ulang kepala daerahnya. Disebabkan, kepala daerah terpilih sebelumnya tidak bisa menunjukkan ijazah SMA.
Merenungkan, membaca ulang, dan merenungkan lagi apa yang ditulis HBM dengan membuat “padanan rasa” Pemilihan Presiden untuk Pemilihan Bupati Pesawaran, rasanya sangat, sangat, sangat pas, hanya saja mungkin berbeda sudut pandang.
Jika HBM mengungkapkan rasanya melalui tulisan dan juga harap akan asa untuk kabupaten ini kedepan, tulisan ini mencoba melihat dari perspektif filsafat manusia, itupun sebatas pada persepsi dan konasi kolektif, walaupun bisa juga secara personal.
Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Lampung Selatan, bersamaan dengan beberapa kabupaten lainnya menyimpan cerita sejarah panjang. Di daerah ini-lah, kolonisasi pertamakali dikenalkan Belanda dengan memindahkan Orang Bagelen ke Gedong Tataan pada tahun 1905.
Program ini kemudian setelah Indonesia Merdeka dikenal dengan Program Transmigrasi. Hal ini ditandai dengan adanya Museum Transmigrasi yang penggagasnya adalah putra transmigran yang berhasil yaitu Prof. Dr. Ir. Muhajir Oetomo kelahiran Kabupaten Pringsewu.
Menilik catatan sejarah, wilayah ini semula adalah perkebunan Belanda, dan tentu dengan didatangkannya Orang Bagelen ke daerah ini terjadilah interaksi dengan masyarakat asli dan kemudian berkembang menjadi wilayah yang seperti sekarang.
Wilayah ini secara administratif mungkin masih disebut desa, namun tidak untuk budayanya. Justru budaya urban dan perkotaan sudah sangat kentara merata hampir seluruh wilayah Kabupaten Pesawaran.
Mobilitas penduduknya sangat tinggi, baik mobilitas vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu, mereka memiliki konasi dan persepsi yang lebih riel meski bukan berarti tidak memiliki idealisme. Hanya saja, pandangan pragmatis yang lebih menonjol pada masyarakat seperti ini.
Pengalaman dari individu yang pernah maju ke gelanggang politik berbasis daerah ini, mereka hampir semua mengatakan unitcost yang harus disediakan tidak hanya besar, tetapi harus tepat sasaran. Hal itupun belum selalu menjamin keberhasilan.
Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah sudah semacam keharusan untuk “sowan” minta restu kepada para tokoh formal dan informal dari yang paling atas sampai paling bawah.
Karakteristik masyarakat seperti ini sangat memerlukan jaringan sosial yang kuat dan rapi, terlepas apapun yang dijadikan pengikat talinya.
Jadi tidaklah terlalu berlebihan jika HBM mengingatkan secara halur bagaimana seharusnya masuk ke wilayah yang berkarakter seperti ini.
HBM tak hanya mengingatkan secara normatif belaka, tetapi bermuatan peringatan yang bersifat fungsional yang mendasar. Sebagai seorang jurnalis senior memiliki “penciuman lapangan” yang sangat baik, diksi yang beliau pilih dalam “ngolah” data perlu dibaca dengan cermat dan akurat.
Kita semua tentu berharap semoga pemilihan ulang ini tidak perlu lagi berulang-ulang, karena itu bisa membuat frustrasi sosial pada masyarakatnya. Akibat lanjut akan terjadi pembiaran sosial, dan jika ini terjadi maka demokrasi di Pesawaran akan terganggu.
Semoga semua pihak yang terkait dengan pemilihan ulang Kabupaten Pesawaran mampu membaca tanda-tanda yang telah dikemukakan oleh HBM dengan cermat.
Manakala itu bisa dilakukan, Isya Allah akan menjadikan kebaikan semua pihak. Pesan untuk HBM jangan lelah mengawal tumbuhkembangnya demokrasi di Lampung. Batu ujian sudah kita lewati semua, tinggal batu sandungan satu ini semoga dapat kita lalui juga.
SALAM WARAS
* Guru Besar Universitas Malahayati Lampung