Oleh: Khairuddin ***
PULANG dari acara diskusi publik di salah satu hotel berbintang kota tapis, saya bersama teman-teman yang mengendarai sepeda motor bergegas pulang ke kabupaten tempat kami tinggal.
Alih-alih mengambil jalan pintas, kami sepakat melintasi rute yang jarang kami lewati dan tak terlalu padat kendaraan. Deru motorpun perlahan meninggalkan ibukota bumi ruwa jurai.
"Kita lewat Kota Baru ya bung. Kita liat-liat kantor gubernur dan dewan yang mangkrak," teriak seorang teman.
Tak sampai satu jam, kamipun tiba di kompleks bangunan yang konon kabarnya bakal jadi pusat pemerintahan pemprov. Sontak, di hamparan ratusan hektar lahan yang sebagian besar ditanami singkong, matapun tertuju kepada tiga bangunan megah. Teman mengungkapkan jika bangunan nan besar itu adalah bakal kantor gubernur dan satu lagi calon kantor wakil rakyat alias DPRD Provinsi. Dan satu lagi bangunan masjid yang tak kalah super jumbo.
Didorong rasa penasaran, kamipun menjelajah bakal kantor gubernur hingga ke dalam gedung. Tanpa banyak obrolan, kamipun tersentak mendapatkan sebagian bangunan porak poranda. Balutan tiang super besar pecah, belum lagi bagian atas gedung dengan kondisi memprihatinkan.
"Entah akan sampai kapan gedung ratusan miliar ini akan dilanjutkan,"ujar teman lagi.
Tak dimungkiri, belasan tahun silam saat pemimpin provinsi ini berkuasa, punya mimpi besar yakni memindahkan perkantoran tak jauh dari ibukota, tepatnya di Kota Baru Kecamatan Jatiagung Lampung Selatan.
Setelah ratusan hektar lahan disiapkan, pembangunanpun dimulai. Calon kantor gubernur, kantor dewan dan masjid agung jadi skala prioritas. Untuk membangun gedung super megah itu, ratusan miliarpun digelontorkan.
Tapi apa lacur, setelah sang penguasa tak lagi menjabat, tongkat kepemimpinan berpindah tangan. Namun sayang, pemegang tongkat estafet tak melanjutkan pembangunan kompleks perkantoran tersebut.
Mungkin alasan tak ada anggaran atau ada program lain yang dianggap skala prioritas, bangunanpun mangkrak. Mirisnya, selain kerusakan kian parah, rumput liat mulai merambat ke badan bangunan hingga atap.
Lantas pertanyaannya, siapa pihak yang paling bertanggungjawab jika pembangunan kompleks perkantoran itu tak dilanjutkan. Sementara, anggaran yang sudah ludes mungkin mencapai ratusan miliar. Dan, uang segunung itu adalah uang rakyat. Mirisnya lagi, pemegang tongkat estafet saat ini, rakyat belum mendengar jika pembangunan kompleks perkantoran pemerintah provinsi akan dilanjutkan.
Kalaupun dilanjutkan, mampukah pemerintah menganggarkan dana yang sangat fantastis. Kendati hal itu dilakukan secara bertahap. Ibarat buah simalakama, tidak dilanjutkan, dana yang telah habis ratusan miliar. Dilanjutkan, dana dari mana.
Sebagai renungan kami insan pers, mungkin ini sebagai pelajaran bagi pemimpin negeri ini. Saat berkuasa, hendaknya berpikir dahulu sebelum bertindak. Jangan mentang-mentang lagi berkuasa, dengan sesuka hati berbuat apa saja. Karena akibat semua ini, rakyat juga yang menderita.
Tanpa disadari, mendungpun menyelimuti di atas gedung. Dan, kamipun pulang ke kampung dengan membayangkan uang ratusan miliar yang bablas akibat ambisius sang penguasa.Tabik !!!!
*** Wartawan helo.indonesia.