Penulis Prof. Dr. Nairobi
Guru Besar dalam bidang Ekonomi Publik dan Dekan FEB Unila
JALAN tol seharusnya memberi kepastian, kecepatan, dan rasa aman bagi setiap pengemudi. Namun, banyak pengemudi justru menemukan sumber frustrasi di ruang yang mestinya paling tertib itu, yaitu kendaraan yang berjalan pelan di lajur kanan dan tetap bertahan meski sudah diminta memberi jalan.
Perilaku ini dikenal sebagai ngendon di jalur kanan jalan tol atau lane hogger, dan praktik itu tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga memicu emosi, konflik, dan risiko kecelakaan yang lebih besar. Kekesalan itu menjadi lebih masuk akal ketika publik juga menghadapi kenaikan tarif tol.
Pada ruas Tol Bakauheni–Terbanggi Besar (Bakter), tarif perjalanan jauh sudah mengalami penyesuaian. Kenaikan tarif itu selalu dijelaskan sebagai bagian dari evaluasi berkala, pemeliharaan jalan, dan peningkatan layanan.
Namun, pertanyaan publik sangat sederhana, untuk apa pengguna membayar lebih mahal jika masalah dasar seperti lane hogger tetap dibiarkan hidup di lajur kanan? Aturan jelas, semua kendaraan wajib menggunakan lajur kiri, sedangkan lajur kanan hanya untuk mendahului atau atas perintah petugas.
Lajur kanan bukan jalur menetap, melainkan ruang sementara untuk kendaraan yang hendak melampaui kendaraan di depannya. Sayangnya, praktik di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda. Banyak pengemudi menganggap lajur kanan sebagai jalur nyaman, jalur cepat permanen, atau bahkan jalur prestise yang boleh dikuasai selama mereka merasa sudah cukup laju.
Dari sisi ekonomi kelembagaan fenomena ini dapat dijelaskan dengan jelas. Dimana Aturan formal lalulintas di jalan tol telah ada, tetapi aturan informal yang hidup di jalan justru lebih dominan. Negara menetapkan norma “gunakan kiri, dahului dari kanan”, tetapi kebiasaan yang terbentuk di lapangan justru berbunyi, “asal saya tidak terlalu lambat, saya boleh tetap di kanan.”
Ketika norma informal lebih ditaati daripada aturan formal, institusi kehilangan wibawa. Jalan tol lalu berubah dari ruang koordinasi menjadi ruang tafsir masing-masing. Fenomena ini juga memperlihatkan masalah insentif yang timpang. Pengemudi lane hogger menikmati manfaat pribadi berupa rasa nyaman, kemalasan berpindah lajur, atau perasaan lebih aman karena menjauh dari kendaraan besar di sisi kiri.
Pada saat yang sama, pengemudi itu hampir tidak menanggung biaya sosial yang ia timbulkan. Ia tidak membayar waktu yang hilang dari pengemudi lain. Ia tidak menanggung tekanan psikologis yang muncul di belakangnya. Ia juga jarang menghadapi sanksi yang nyata, meskipun dasar hukumnya sebenarnya tersedia.
Dari sudut pandang ekonomi, situasi ini menunjukkan moral hazard yang cukup telanjang. Seorang pengemudi mengambil tindakan yang merugikan sistem, tetapi sistem tidak memaksa pelaku menanggung seluruh konsekuensi tindakannya.
Akibatnya, perilaku buruk itu menjadi rasional bagi pelaku. Selama peluang ditilang sangat kecil, lane hogger akan terus merasa bahwa bertahan di kanan memberi keuntungan lebih besar daripada pindah ke kiri. Logika seperti ini tidak lahir dari karakter pribadi semata, tetapi dari desain institusi yang gagal mengoreksi perilaku.
Masalah lain muncul pada sisi penegakan hukum. Aparat dan operator jalan tol cenderung lebih mudah menindak pelanggar batas kecepatan daripada pelanggar penggunaan lajur. Alasannya sederhana. Kamera kecepatan, speed gun, dan sistem penindakan elektronik lebih mudah membaca angka kecepatan daripada membaca pola perilaku lajur yang sifatnya dinamis.
Biaya penegakan terhadap pelanggaran kecepatan lebih rendah, sedangkan biaya pengawasan terhadap lane hogger lebih tinggi. Akibatnya, sistem menghukum pelanggaran yang paling mudah ditangkap, bukan pelanggaran yang paling sering memicu frustrasi kolektif di jalan tol.
Kondisi ini membuat kenaikan tarif tol terasa ironis. Pengguna tol tidak hanya membeli aspal yang lebih mulus, tetapi juga membeli ekspektasi pelayanan yang lebih tertib, aman, dan berkeadilan.
Jika operator tol dapat menagih tarif lebih tinggi atas nama peningkatan mutu layanan, operator seharusnya juga sanggup menunjukkan perbaikan pada tata kelola lalu lintas, termasuk penertiban lane hogger di lajur kanan. Ketika tarif naik tetapi perilaku mengganggu tetap dibiarkan, pengguna akan membaca keadaan itu sebagai kegagalan kelembagaan, bukan semata kekurangan teknis.
Game theory membantu menjelaskan mengapa keadaan ini terus bertahan. Pengemudi di depan memiliki dua pilihan, yaitu pindah ke kiri atau tetap bertahan di kanan. Pengemudi di belakang juga memiliki dua pilihan, yaitu tetap sabar di belakang atau menyalip dari kiri.
Dalam situasi ketika lane hogger jarang dihukum, pengemudi depan akan cenderung memilih tetap di kanan karena risikonya rendah. Dalam situasi yang sama, pengemudi belakang akan cenderung tergoda menyalip dari kiri karena waktu, emosi, dan tekanan dari kendaraan lain di belakang juga memiliki nilai.
Hasil akhirnya ialah keseimbangan buruk: satu pihak menahan lajur kanan, pihak lain melanggar aturan untuk lolos, dan semua orang menghadapi risiko yang lebih besar.
Kerugian dari situasi itu tidak berhenti pada waktu tempuh. Kerugian itu juga menyentuh sisi psikologis. Keberadaan lane hogger sering menimbulkan keributan karena mengganggu dan membahayakan pengguna jalan lain.
Kendaraan pelan di lajur kanan memicu frustrasi pengemudi lain dan memperbesar peluang konflik di jalan.
Dalam banyak kasus, emosi yang naik di belakang kemudi mendorong pengemudi mengambil keputusan impulsif, seperti memotong jalur, menyalip dari kiri, atau melakukan pengereman mendadak.
Jalan tol pun berubah dari ruang mobilitas menjadi ruang pertarungan ego. Karena itu, solusi atas masalah ini tidak cukup berhenti pada imbauan moral. Negara dan pengelola jalan tol perlu merancang mekanisme cerdas untuk menghukum lane hogger.
Sistem penindakan elektronik, misalnya, tidak boleh hanya membaca kecepatan. Sistem itu harus mulai membaca perilaku lajur. Kamera dan sensor dapat diprogram untuk mendeteksi kendaraan yang bertahan di lajur kanan dalam jarak atau waktu tertentu tanpa aktivitas mendahului, terutama ketika kecepatannya berada di bawah profil kecepatan normal lajur tersebut.
Jika sistem menemukan pola itu, sistem dapat mengirim bukti pelanggaran secara otomatis sebagaimana sistem yang menindak pelanggaran batas kecepatan. Hukuman juga perlu dirancang secara berlapis. Denda finansial harus jelas dan konsisten agar pengemudi memahami bahwa menguasai lajur kanan bukan pelanggaran kecil.
Sanksi edukatif juga perlu ditambahkan agar pelanggar tidak hanya membayar, tetapi juga belajar. Pengemudi yang tertangkap bisa diwajibkan mengikuti modul singkat tentang fungsi lajur kanan, etika menyalip, dan risiko kecelakaan akibat lane hogger.
Untuk pelanggaran berulang, negara dapat menerapkan denda progresif atau kewajiban mengikuti pelatihan keselamatan berkendara. Kombinasi seperti ini akan mengubah perilaku lebih efektif daripada sekadar teguran di media sosial.
Operator jalan tol pun tidak boleh berdiri sebagai penonton. Pengelola perlu mendapat target kinerja yang berkaitan dengan ketertiban distribusi kendaraan antar lajur, bukan hanya kelancaran transaksi dan kualitas permukaan jalan.
Jika data kamera menunjukkan tingginya insiden lane hogger pada ruas tertentu, operator harus diwajibkan menambah patroli, memperkuat pesan pada papan informasi elektronik, dan berkoordinasi lebih aktif dengan polisi jalan raya.
Dengan begitu, perbaikan perilaku tidak dibebankan hanya kepada individu pengemudi, tetapi juga menjadi tanggung jawab lembaga yang mengelola ruang lalu lintas itu sendiri. Pada akhirnya, kemarahan di jalan tol bukan semata soal temperamen individu.
Kemarahan itu sering lahir dari situasi yang diciptakan oleh institusi yang lemah, norma yang salah, dan penegakan yang timpang. Lane hogger menjadi simbol kecil dari masalah yang lebih besar, yaitu kegagalan kita membangun disiplin kolektif di ruang publik yang bergerak cepat.
Jika negara dan pengelola jalan tol berani menaikkan tarif, keduanya juga harus berani menyelesaikan gangguan nyata yang setiap hari dirasakan pengguna. Tanpa itu, kenaikan tarif tol Bakter hanya akan dibaca sebagai beban tambahan, sementara lajur kanan tetap dikuasai oleh mereka yang salah dan rasa jengkel tetap dibayar oleh mereka yang tertib. ***