PRINGSEWU, HELOINDONESIA. COM -- Ketika ada wakil rakyat diduga sibuk ngolah dapur MBG dan sibuk kunker serta Pemkab Pringsewu yang dipimpin Riyanto Pamungkas pelayanan publiknya dinilai lelet parah, para mahasiswa akhirnya turun ke jalan untuk menyampaikan keresahan rakyat di bawah terik matahari dan pengawasan ketat aparat keamanan.
Ratusan mahasiswa gabungan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pringsewu bersama sejumlah Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Universitas Muhammadiyah Pringsewu (UMPRI) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Pringsewu, Jumat (22/5/2026).
Aksi bukan sekadar menyuarakan kritik terhadap "memblenya" kinerja pemerintah dan penempatan pejabat asal-asalan, tetapi juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD dalam pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Massa aksi memulai demonstrasi di halaman Kantor Bupati Pringsewu. Dengan membawa bendera organisasi, spanduk, dan poster bernada kritik, mahasiswa bergantian menyampaikan orasi tentang kondisi pembangunan daerah yang dianggap belum menunjukkan kemajuan nyata.
Suasana sempat memanas ketika sejumlah mahasiswa mencoba masuk ke area Kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Aparat gabungan dari Polres Pringsewu bersama Satpol PP pun langsung membentuk pagar betis dan melakukan pengawalan ketat guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Di tengah terik siang, mahasiswa terus menyuarakan tuntutan mereka. Kritik paling tajam diarahkan pada dugaan adanya anggota DPRD yang ikut mengelola dapur program MBG. Mahasiswa menilai kondisi itu mencederai fungsi pengawasan legislatif.
Sekretaris Umum PC IMM Cabang Pringsewu, Siti Masdianti, menegaskan DPRD seharusnya menjadi pengawas jalannya program pemerintah, bukan justru terlibat langsung dalam pengelolaannya.
“Ini tidak boleh kita biarkan. DPRD adalah mata rakyat dalam pengawasan, lalu siapa yang akan mengawasi bila ikut bermain,” tegasnya saat berorasi di hadapan massa.
Selain persoalan MBG, mahasiswa juga mempertanyakan efektivitas kunjungan kerja pemerintah daerah dan DPRD yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kritik itu dituangkan lewat poster-poster bertuliskan, “Pringsewu Butuh MBG Bersih, Bukan MBG Berkonflik Kepentingan”, “Uang Rakyat Bukan Ongkos Jalan-Jalan, Mana Hasil Kunjungan”, hingga plesetan “Kurang Kerjaan” untuk menyindir kegiatan kunker.
Salah satu orator, Abdul Azis, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap masa depan Kabupaten Pringsewu. “Kami hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Pringsewu,” ujarnya lantang.
Usai berorasi di Kantor Bupati, massa kemudian berjalan kaki menuju Gedung DPRD Kabupaten Pringsewu. Di depan kantor wakil rakyat itu, mahasiswa kembali menyampaikan lima tuntutan utama, mulai dari keterbukaan hasil kunjungan kerja pemerintah daerah dan DPRD, evaluasi anggaran perjalanan dinas dan bimbingan teknis, hingga evaluasi penempatan ASN yang dinilai tidak sesuai bidang keilmuan.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah meningkatkan pelayanan publik serta mengevaluasi anggota DPRD yang diduga terlibat dalam pengelolaan program MBG. Namun, kekecewaan massa aksi terlihat jelas. Hingga demonstrasi berakhir, tidak ada satu pun perwakilan pemerintah daerah maupun anggota DPRD yang menemui mahasiswa untuk berdialog secara langsung.
Sebelum membubarkan diri dengan tertib, mahasiswa menyerukan agar isu yang mereka suarakan terus diviralkan melalui media sosial. Mereka berharap kritik tentang pengelolaan MBG dan kebijakan pemerintah daerah tidak berhenti di jalanan, tetapi menjadi perhatian luas masyarakat Pringsewu. (Zainal/Rama)