Oleh Herman Batin Mangku
Jurnalis
SEORANG pria tua memilah barang bekas di halaman Rumah Daswati pada Jumat (14/8/2026), rumah perjuangan yang menyimpan jejak sejarah "kemerdekaan" Provinsi Lampung. Pada saat yang hampir bersamaan, dari gedung wakil rakyat terdengar gemuruh tepuk tangan dalam Rapat Paripurna Istimewa menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Dua pemandangan itu seperti datang dari dua dunia berbeda. Di satu tempat, kemerdekaan dirayakan dengan pidato, jas, tepuk tangan, dan kata-kata besar tentang pembangunan. Di tempat lain, seorang lelaki tua mencari penghidupan dari barang bekas, sementara rumah yang pernah menjadi bagian penting perjalanan sejarah Lampung perlahan dimakan usia.
Baca juga: Gubernur Mirza Beri Atensi Upaya Pelestarian Rumah Daswati
Di situlah paradoks 81 tahun Indonesia merdeka terasa. Republik telah berjalan jauh. Jalan dibangun, gedung tumbuh, investasi datang, kota bersolek. Namun, mengapa rumah yang menyimpan sejarah perjuangan justru dibiarkan renta? Mengapa masih ada warga yang tersisih di tengah hiruk-pikuk pembangunan yang selalu disebut untuk kesejahteraan rakyat?
Rumah Daswati bukan sekadar bangunan tua. Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak lahir dari gedung megah, melainkan dari rakyat, keberanian, pengorbanan, dan cita-cita tentang masa depan. Ironisnya, ketika para pemimpin datang dan pergi, rumah itu malah semakin renta. Seolah kita terlalu sibuk membangun masa depan sampai lupa menjaga ingatan tentang bagaimana kita sampai ke hari ini.
Kota Bandarlampung adalah wajah paling dekat untuk melihat paradoks itu. Kota ini terus tumbuh dan ingin tampil sebagai metropolitan. Jalan, hotel, dan pusat perdagangan berkembang. Namun masih banyak warganya yang masih berjuang mendapatkan kehidupan layak, bebas banjir, tata ruang dijaga, dan lainnya.
Begitu pula sampah. Kota yang ingin disebut metropolitan tidak cukup hanya memiliki pusat perdagangan dan gedung baru. Ia harus mampu menjaga sungai, mengelola sampah, menyediakan ruang publik, serta memastikan lingkungan tempat rakyat tinggal tetap sehat.
Data BPS menunjukkan kemiskinan Bandarlampung turun menjadi 6,95 persen pada 2025, dengan sekitar 80,19 ribu penduduk masih berada dalam kemiskinan. Angka itu memang menunjukkan kemajuan. Tetapi 80 ribu lebih manusia tidak boleh berhenti sebagai angka statistik.
Di baliknya, ada ibu yang menghitung uang belanja, ayah dengan penghasilan tak menentu, dan anak-anak yang menyimpan cita-cita besar di tengah keterbatasan.
Karena itu, kota maju bukan kota yang mampu menyembunyikan kemiskinannya. Kota maju adalah kota yang mampu menguranginya.
Bandarlampung tidak hanya membutuhkan wajah yang cantik, tetapi wajah yang sehat, adil, nyaman, dan manusiawi.
Persoalan yang sama berlaku untuk Lampung secara keseluruhan. Provinsi ini kaya sumber daya, memiliki tanah subur, laut luas, perkebunan, hutan, komoditas pertanian, industri pengolahan, serta posisi strategis sebagai pintu gerbang Sumatra. Pelabuhan Panjang dan Jalan Tol Trans Sumatra memperkuat posisi Lampung dalam jaringan ekonomi nasional.
Tetapi di balik kekayaan itu ada pertanyaan yang tidak boleh dihindari: apakah kekayaan Lampung sudah benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan bagi rakyatnya?
Pada usia Republik yang ke-81, kemerdekaan harus dimaknai lebih jauh dari sekadar terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah ketika anak di pelosok Lampung memperoleh pendidikan bermutu, petani mendapat harga layak, nelayan tidak terus dihantui ketidakpastian, orang sakit memperoleh pelayanan kesehatan, dan warga mendapatkan pelayanan publik tanpa membedakan kaya dan miskin.
Kemerdekaan juga berarti jalan dibangun karena kebutuhan rakyat, bukan kedekatan politik. Pemerintah hadir ketika rakyat membutuhkan. Dan pembangunan tidak hanya menghasilkan gedung, jalan, serta angka pertumbuhan ekonomi, tetapi benar-benar mengubah kehidupan manusia. Sebab ukuran pembangunan yang paling jujur sebenarnya sederhana: apakah hidup rakyat menjadi lebih baik?
Di tengah pembangunan, masih ada wajah-wajah yang menunggu keadilan. Ada keluarga yang menghitung uang belanja dari hari ke hari, petani yang resah ketika harga komoditas jatuh, anak-anak yang belajar dalam keterbatasan, serta masyarakat yang menunggu jalan, pelayanan, dan lingkungan yang lebih baik.
Jangan melihat kemiskinan sekadar sebagai angka. Di balik satu angka ada manusia, ada dapur yang harus mengepul, ada ibu yang berhitung dengan uang belanja, ada ayah yang pulang membawa penghasilan yang tidak selalu cukup, dan ada anak yang ingin mengubah nasib keluarganya.
Begitu pula korupsi, ketidaktransparanan, dan buruknya tata kelola pemerintahan. Itu bukan sekadar persoalan administrasi. Setiap rupiah uang rakyat yang diselewengkan adalah bagian dari hak rakyat yang dirampas—dari anggaran pendidikan, kesehatan, pelayanan publik hingga pembangunan infrastruktur.
Karena itu, Lampung membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan fisik. Lampung membutuhkan pemerintahan yang terbuka, transparan, akuntabel, dan tidak alergi terhadap kritik. Pers tidak boleh dipandang sebagai pengganggu. Kritik masyarakat bukan ancaman. Pertanyaan wartawan bukan permusuhan. Dalam demokrasi, kritik adalah alarm agar kekuasaan tidak kehilangan arah. Kekuasaan yang hanya dikelilingi tepuk tangan akan sulit mengetahui apakah rakyat benar-benar bahagia atau sekadar diam.
Pembangunan juga harus menempatkan manusia sebagai pusat. Jalan raya tidak banyak berarti jika petani di ujung jalan tetap tidak mampu menyekolahkan anaknya. Gedung pemerintahan tidak otomatis menjadi simbol kemajuan jika masyarakat masih kesulitan mendapatkan pelayanan. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup dibanggakan jika manfaatnya hanya berputar di kalangan tertentu.
Kemerdekaan harus turun dari podium. Ia harus terasa di pasar, sawah, sekolah, puskesmas, pelabuhan, desa-desa, gang-gang sempit Bandar Lampung, bahkan di halaman rumah paling sederhana yang mungkin tidak pernah masuk kamera. Lampung memiliki modal besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi Indonesia.
Tetapi kekayaan itu membutuhkan tata kelola yang baik. Kita tidak kekurangan potensi. Yang harus diperkuat adalah keberanian mengelolanya secara adil—kepada petani, nelayan, buruh, pelaku usaha kecil, generasi muda, dan mereka yang selama ini terlalu kecil untuk didengar.
Pada HUT ke-81 RI, mungkin sudah waktunya pertanyaan diubah. Bukan hanya, “Apa yang sudah diberikan negara kepada rakyat?” tetapi “Seberapa jauh negara telah memenuhi hak rakyat?” Sebab kemerdekaan bukan hadiah pemerintah kepada masyarakat. Ia adalah hak setiap warga negara atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, perlindungan hukum, dan kehidupan bermartabat.
Merah Putih yang berkibar di langit Lampung bukan sekadar dekorasi perayaan. Ia adalah pengingat bahwa republik ini dibangun oleh orang-orang yang berani bermimpi tentang negeri yang merdeka, berdaulat, dan adil. Mereka telah lama pergi, tetapi cita-cita mereka belum selesai.
Dan mungkin, Rumah Daswati adalah cermin yang paling jujur. Seorang lelaki tua memilah barang bekas di halaman rumah perjuangan, sementara di tempat lain para pemimpin berbicara tentang masa depan. Pemandangan itu semestinya membuat kita berhenti sejenak dan bertanya: untuk siapa sesungguhnya kemerdekaan dan pembangunan ini kita rayakan?
Sebab kemerdekaan yang hanya terdengar dari podium, tetapi tidak terasa di halaman rumah rakyat, masih menyisakan pekerjaan rumah. Sudah sejauh mana Lampung memerdekakan rakyatnya dari kemiskinan, ketidakadilan, ketimpangan, ketakutan, dan ketidakberdayaan? Dan untuk Bandar Lampung: apakah kita sedang membangun kota yang sekadar terlihat maju, atau kota yang benar-benar membuat warganya hidup lebih baik?
Kemerdekaan yang paling indah bukanlah ketika bendera berkibar paling tinggi. Kemerdekaan yang paling indah adalah ketika rakyat dapat berdiri tegak di bawahnya—dengan perut kenyang, pendidikan layak, pekerjaan bermartabat, lingkungan sehat, hukum yang adil, dan masa depan yang tidak lagi membuat mereka cemas.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka bukan sekadar mengenang masa lalu. Merdeka adalah memastikan masa depan tidak mengkhianati cita-cita para pendiri bangsa untuk mengangkat derajat rakyat yang salah satunya pemulung yang tinggal di tenda plastik di halaman Rumah Daswati, Enggal, Kota Bandarlampung. Merah Putih 100% Saatnya Merdeka 100%. Merdekaaa!